Jakarta — Peran kelas menengah kembali menjadi sorotan dalam diskusi panel bertajuk “Peran Kelas Menengah dalam Krisis Demokrasi” yang digelar di markas Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Jalan Dr. GSSJ Ratulangi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (01/10/2025). Acara yang merupakan bagian dari program utama Klik: Rakyat ini diselenggarakan oleh Suara Ibu Indonesia bersama Yayasan Kalyanamitra, PMRI , dan ArtsforWomen.
Dua narasumber utama, Hilaria Srigaya (PMKRI) dan Sri Palupi (peneliti dan aktivis sosial kemanusiaan) menekankan peran strategis kelas menengah khususnya perempuan dan kelompok masyarakat sipil dalam menjaga ruang demokrasi yang tengah menghadapi tekanan kuat.
Hilaria Srigaya menuturkan perjalanan panjang perempuan dalam organisasi PMKRI. Menurutnya, sejak 1970-an hingga kini, perempuan di PMKRI tidak lagi hanya menjadi pengikut, melainkan sudah menduduki posisi strategis, termasuk sebagai ketua umum di tingkat nasional.
“Perempuan di PMKRI tidak lagi sekadar pelengkap. Kini mereka memimpin, menggerakkan aksi, serta menjadi penyambung suara rakyat dalam mengkritisi politik oligarki,” ujar Hilaria.
Ia menekankan bahwa peran perempuan kelas menengah, khususnya di organisasi kemahasiswaan, memiliki dimensi moral sekaligus politis: menjaga nilai keadilan, memperjuangkan kesetaraan gender, hingga mengawal kebijakan publik agar berpihak pada rakyat.
Kelas Menengah Bisa Jadi Penjaga
Sementara itu, Sri Palupi mengingatkan bahwa kelas menengah memiliki posisi ambivalen dalam demokrasi. Di satu sisi, mereka berpotensi menjadi motor penggerak demokratisasi, sebagaimana terlihat dalam sejarah gerakan sipil di Indonesia maupun di negara lain seperti India dan Brasil.
“Kelompok kelas menengah biasanya memiliki pendidikan tinggi, akses luas, dan kapasitas kritis. Mereka bisa menjadi penjaga nilai demokrasi,” jelas Sri Palupi.
Namun, ia menambahkan, kelas menengah juga kerap terjebak pada kepentingan stabilitas ekonomi dan keamanan, sehingga justru mendukung praktik otoritarian. “Tanpa basis masyarakat sipil yang kuat, kelas menengah tidak akan mampu menjadi kekuatan demokrasi sejati. Mereka bisa mudah berkompromi dengan elit politik dan oligarki,” tegasnya.
Palupi menyoroti pentingnya organisasi masyarakat sipil dan digitalisasi politik sebagai ruang baru bagi kelas menengah untuk memperkuat demokrasi. Ia memberi contoh gerakan anak muda yang memanfaatkan media sosial untuk membangun literasi politik dan solidaritas, meski menghadapi risiko represi.
Komentar Feby Hendola dan Annete Ellen, perwakilan Aliansi Ibu Indonesia memperkaya diskusi. Feby menegaskan, suara perempuan sering kali diabaikan negara, padahal merekalah yang memikul beban terbesar dari berbagai krisis sosial: mulai dari pendidikan, kesehatan, pangan, hingga kekerasan berbasis gender.
“Perempuan menyimpan memori bangsa. Beban pikiran perempuan adalah beban bangsa. Jika suara perempuan diabaikan, maka demokrasi kehilangan denyutnya,” ujar Feby.
Annete Ellen menambahkan pengalaman komunitas ibu-ibu yang melakukan unschooling sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan nasional yang dinilai tidak berpihak pada anak. Menurutnya, perempuan yang berdaya akan menghidupkan lingkungannya. “Kalau perempuan berdaya, rumahnya merasakan, RT dan RW merasakan, bahkan gereja dan masjid di sekitarnya juga ikut merasakan,” tegasnya.
Keduanya menyoroti urgensi perlindungan negara atas hak hidup perempuan, termasuk penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual dan femisida yang terus meningkat. Mereka juga menekankan pentingnya solidaritas lintas kelompok — baik ibu rumah tangga, perempuan miskin kota, maupun komunitas transkuar — dalam memperjuangkan demokrasi yang inklusif.
Kekuatan Moral dan Agenda Perubahan
Diskusi yang berlangsung hangat ini menunjukkan titik temu. Kelas menengah — baik dalam wujud mahasiswa, profesional, maupun aktivis sosial — harus mengambil tanggung jawab moral dalam menghadapi krisis demokrasi.
“Perempuan dan anak muda bukan lagi penonton. Mereka sudah jadi agen perubahan yang menggerakkan solidaritas politik dari bawah,”ujar Hilaria.
Sri Palupi menegaskan, keberlanjutan demokrasi Indonesia bergantung pada keberanian kelas menengah untuk tidak hanya mencari kenyamanan pribadi, melainkan juga memperjuangkan kepentingan rakyat banyak.
Sementara suara Aliansi Ibu Indonesia mengingatkan, demokrasi sejati tidak bisa berdiri tanpa mendengarkan suara perempuan, terutama mereka yang berada di garis depan menghadapi krisis sosial sehari-hari.
