“Di Indonesia tak ada oposisi,” ujar Romo Agustinus Setyo Wibowo membuka perbincangan sore itu di ruang serbaguna Perpustakaan Nasional. Kalimatnya terdengar ringan, namun mengandung muatan yang mengguncang.
Di hadapan peserta forum KLIK RAKYAT, Romo Setyo menegaskan bahwa absennya oposisi di negeri ini bukan sekadar persoalan politik praktis, melainkan gejala kultural yang dalam. “Kita ini masyarakat yang anti-dialektika,” katanya. “Kita lebih suka harmoni, meskipun harmoni itu palsu.”
Itulah konteks yang ia gunakan untuk mengantar peserta mengenal pemikiran Chantal Mouffe, filsuf politik Belgia yang menentang ide demokrasi konsensual dan menawarkan gagasan demokrasi agonistik. Lewat pendekatan populer dan jenaka—termasuk kisahnya berdialog dengan ChatGPT—Romo Setyo mengajak publik untuk memeriksa luka demokrasi kita: dari feodalisme politik, budaya sungkan, hingga kemiskinan subjektivitas warganya.
Politik Sebagai Arena Konflik
Bagi Chantal Mouffe, politik yang sehat tidak menghapus konflik, tetapi justru mengelolanya secara produktif. Ia membedakan dua istilah penting: politics dan the political.
Politics adalah politik sehari-hari yang kita lihat—pemilu, parlemen, partai, dan birokrasi. Sementara the political adalah dimensi eksistensial dari hidup manusia, di mana perbedaan, antagonisme, dan benturan nilai adalah hal kodrati.
Mouffe menolak pandangan liberal yang percaya bahwa perbedaan dapat diselesaikan dengan rasionalitas dan konsensus moral universal. “Konflik adalah jantung politik,” tulisnya. “Tanpa konflik, politik hanya tinggal manajemen teknokratis.”
Romo Setyo mengilustrasikannya dengan jenaka: “Kalau semua partai sudah sepakat, kalau semua anggota DPR tinggal latihan tepuk tangan, itu bukan politik. Itu manajemen proyek.”
Antagonisme dan Agonisme
Kunci gagasan Mouffe terletak pada pembedaan antara antagonisme dan agonisme.
Antagonisme terjadi ketika dua pihak berhadap-hadapan sebagai musuh yang saling meniadakan.
Agonisme, sebaliknya, adalah hubungan antara lawan (adversary) yang saling menentang namun mengakui legitimasi satu sama lain.
Romo Setyo mengajak kita membayangkan rivalitas Barcelona dan Real Madrid. Kedua tim berjuang keras untuk menang, tetapi tak pernah bermaksud memusnahkan lawannya. “Demokrasi sejati,” katanya, “bukanlah tanpa konflik, melainkan konflik yang dilembagakan agar tidak berubah menjadi kekerasan.”
Melawan Demokrasi yang Steril
Mouffe mengkritik tokoh-tokoh liberal seperti Habermas dan Rawls yang memuja konsensus rasional. Politik, katanya, bukan ruang bagi pikiran murni, tapi juga arena gairah, kemarahan, dan solidaritas.
Ia menolak situasi yang disebutnya post-politics—masa ketika ideologi dianggap usang dan semua partai besar menawarkan program teknokratis serupa. Politik, dalam kondisi ini, berubah menjadi administrasi stabilitas.
“Di Eropa,” jelas Romo Setyo, “kanan dan kiri sudah kabur batasnya. Di Indonesia, bahkan tidak ada batas sama sekali.”
Mouffe dan Tiga Guru Besar Konflik
Pemikiran Mouffe berdiri di perpotongan tiga arus besar: Nietzsche, Carl Schmitt, dan Antonio Gramsci.
- Dari Nietzsche, ia meminjam pandangan bahwa kebenaran hanyalah konstruksi dari pergulatan tafsir. Tidak ada moral universal, hanya perjuangan interpretasi yang dominan. Politik, karenanya, adalah kontestasi antarpenafsiran dunia.
- Dari Schmitt, ia mengambil konsep friend versus enemy, tetapi mendemokratisasikannya: musuh tak perlu dimusnahkan; cukup diubah menjadi lawan yang sah.
- Dari Gramsci, ia mewarisi ide hegemoni: setiap tatanan sosial adalah hasil perjuangan ideologis yang harus terus dibuka bagi artikulasi baru.
Maka, bagi Mouffe, tugas politik demokratis adalah menciptakan ruang di mana perbedaan bisa hidup, bukan diseragamkan dalam nama “persatuan nasional”.
Etika Konflik yang Beradab
Dalam demokrasi agonistik, konflik bukanlah kutukan, melainkan sumber vitalitas. Etika politiknya sederhana namun radikal:
- Mengakui bahwa perbedaan tak selalu bisa diselesaikan.
- Mengubah permusuhan menjadi persaingan sah.
- Menolak moralitas yang menyingkirkan lawan.
- Mengarahkan emosi politik ke bentuk partisipasi konstruktif.
Romo Setyo mengingatkan bahwa politik rasional saja tak cukup. “Kita perlu krentek, gairah, daya juang,” ujarnya. “Tapi kalau emosi di Indonesia artinya amuk, ya bahaya juga.”
Harmoni Kosmis dan Ketiadaan Oposisi
Sesi itu semakin menarik ketika Romo Setyo membawa gagasan Mouffe ke konteks Indonesia.
Ia menyebut bahwa demokrasi kita hidup dalam “post-politik yang berbalut harmoni kosmis.”
Pasca-Reformasi, semua partai besar cenderung merapat ke lingkar kekuasaan. Tak ada oposisi ideologis yang konsisten. Kritik sering dianggap ancaman terhadap “persatuan bangsa.”
Kondisi ini diperkuat oleh budaya harmoni Jawa yang menolak konflik. “Kita ini masyarakat yang kalau ada masalah, diserahkan ke alam,” katanya. “Kalau Merapi meletus, kita bilang: tandanya presiden mau ganti.”
Hasilnya, demokrasi kita hanya tampak rukun di permukaan, tetapi sunyi seperti kuburan. Tak ada debat keras, tak ada oposisi yang hidup. Dalam kacamata Mouffe, inilah demokrasi tanpa the political—demokrasi yang kehilangan kehidupan.
Menafsir Ulang Harmoni
Namun Mouffe tak pernah menolak harmoni secara total. Ia hanya ingin harmoni dibaca secara agonistik.
“Harmoni bukan berarti tanpa konflik,” kata Romo Setyo. “Justru dalam perbedaan yang terus bersaing itulah harmoni sejati muncul.”
Ia mengutip Herakleitos: “Harmoni yang paling indah ditemukan dalam oposisi-oposisi.”
Seperti dalam sepak bola: setiap kali Barcelona melawan Madrid, setiap kali ada yang menangis dan tertawa, di situlah harmoni lahir.
Ruang Digital sebagai Arena Agonistik
Ketika ruang politik formal kehilangan vitalitas, the political mencari bentuknya di tempat lain—dan kini, kata Romo Setyo, ruang itu adalah media sosial.
Twitter, Instagram, YouTube, dan TikTok menjadi arena pertempuran narasi, citra, dan emosi. “Di situ konflik yang direpresi muncul kembali,” jelasnya, “kadang kasar, tapi hidup.”
Bagi Mouffe, ini pertanda baik: energi rakyat yang tak tertampung oleh sistem resmi menemukan jalannya. Namun Romo Setyo menambahkan catatan penting: “Masalahnya, ruang digital kita sering jatuh pada antagonisme total—cebong lawan kampret, nasionalis lawan kadrun. Itu agonisme yang gagal.”
Karena itu, tugas etis kita adalah mengubah antagonisme digital menjadi agonisme digital: membangun ruang daring yang memungkinkan perbedaan tanpa kebencian, kritik tanpa delegitimasi, pertarungan tanpa permusuhan.
Subjek Kosong dan Budaya Feodal
Di bagian akhir, Romo Setyo membawa diskusi ke wilayah paling mendasar: subjek politik.
Ia menyebut masyarakat Indonesia dihuni oleh “subjek-subjek kosong.” Individu yang hidup, tapi tidak memiliki pusat keputusan. Dalam kebudayaan kita, diri bukanlah entitas otonom, melainkan fungsi dari jejaring sosial—keluarga, desa, agama, atau patron politik.
“Kita terbiasa bicara bukan karena kita punya pendapat,” ujarnya, “tetapi karena kita mewakili kepentingan orang lain: partai, bos, kelompok.”
Maka kritik dianggap tidak sopan, perbedaan dianggap penyakit moral, dan demokrasi kehilangan fondasi antropologisnya.
Subjek Relasional dan Subjek Retak
Apakah solusinya kembali ke model subjek kuat ala Barat? Tidak, kata Romo Setyo.
“Kita perlu menciptakan subjek relasional—individu yang sadar akan keterikatannya, tapi juga berani berbeda tanpa menghancurkan relasi.”
Namun ia juga mengakui, dalam struktur feodal dan oligarkis seperti Indonesia, subjek semacam itu sulit tumbuh. Maka ia mengusulkan sesuatu yang lebih realistis: subjek yang retak.
Subjek retak adalah individu yang sadar akan keterperangkapannya, tetapi menggunakan retakan itu untuk menciptakan ruang kebebasan kecil. Ia tidak bebas sepenuhnya, namun juga tidak tunduk sepenuhnya. Ia hidup di dalam dan sekaligus melawan sistem yang mengekangnya—melalui humor, ironi, kreativitas, dan gerakan kecil yang menggoyang struktur besar.
“Subjek retak bukan heroik, tapi tahan,” ujarnya. “Bukan kuat, tapi cerdik.”
Politik Mikro, Harapan Kecil
Romo Setyo menutup dengan nada reflektif. Ia tidak percaya perubahan besar akan datang dari elite politik, tetapi dari gerakan mikro, ruang digital, dan kesadaran kecil orang-orang yang berani berpikir sendiri.
“Kita sadar kita kecil, tapi toh tetap melawan,” katanya. “Mungkin dari yang kecil inilah politik agonistik bisa tumbuh—politik yang tidak meniadakan perbedaan, tetapi merayakannya.”
Demokrasi, dalam pandangan ini, bukan lagi sistem yang rapi dan sunyi. Ia adalah arena riuh, penuh benturan, penuh retakan—namun justru di situlah kehidupan menemukan nadinya.
Penutup
Dalam masyarakat yang menuhankan harmoni, berbicara tentang konflik bisa terdengar subversif. Namun justru di situlah letak pembaruan. Seperti diingatkan Mouffe, demokrasi tanpa konflik adalah demokrasi yang mati; dan seperti ditunjukkan Romo Setyo, konflik tanpa kesadaran hanya menghasilkan amuk.
Mungkin tugas kita kini bukan meniadakan salah satu, melainkan belajar hidup di antara keduanya:
antara rukun dan kritis, antara relasional dan retak, antara harmoni dan perbedaan.
Di sanalah, barangkali, demokrasi Indonesia bisa menemukan kembali jantungnya yang berdetak.
Mantap nih Romo setyo…..