Jakarta – Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menyerukan pentingnya membangun kembali kehidupan kebangsaan yang berakar pada harapan, solidaritas, dan keberpihakan kepada masyarakat kecil dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118, 20 Mei 2026. Dalam seruan pastoral bertajuk “Bangkit Bersama dalam Pengharapan”, Ketua KWI Mgr. Antonius Subianto Bunjamin bersama Sekretaris Jenderal KWI Mgr. Adrianus Sunarko menegaskan bahwa Indonesia saat ini menghadapi luka sosial, tantangan demokrasi, ketimpangan ekonomi, hingga krisis ekologis yang memerlukan keberanian moral seluruh elemen bangsa untuk berjalan bersama.
Dalam pernyataan yang ditandatangani di Jakarta pada 20 Mei 2026 itu, Ketua KWI menekankan bahwa semangat Kebangkitan Nasional tidak boleh berhenti sebagai nostalgia sejarah, melainkan harus menjadi dorongan untuk membangun masa depan bangsa yang lebih adil dan manusiawi.
“Kebangkitan nasional lahir dari keberanian moral, solidaritas sosial, dan keyakinan bahwa masa depan bangsa harus dibangun bersama. Hari ini, semangat itu perlu dihidupkan kembali di tengah ketidakpastian global dan berbagai persoalan sosial di dalam negeri,” tulis Mgr. Antonius Subianto Bunjamin dalam seruan pastoral tersebut.
KWI menyoroti berbagai persoalan yang dinilai semakin melukai kehidupan bersama, mulai dari tekanan ekonomi keluarga, meningkatnya kecemasan generasi muda, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga minimnya perlindungan terhadap kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.
Dalam perspektif pastoral, Gereja Katolik Indonesia mengingatkan bahwa pembangunan sejati tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, melainkan dari kemampuan bangsa menjaga martabat manusia, terutama mereka yang hidup di pinggiran.
Secara khusus, KWI juga menaruh perhatian besar terhadap situasi di Tanah Papua. Sekjen KWI Mgr. Adrianus Sunarko menegaskan bahwa pendekatan keamanan bukanlah jalan utama untuk menyelesaikan persoalan Papua.
“Kekerasan, ketakutan, dan hilangnya rasa saling percaya telah meninggalkan luka batin lintas generasi. Papua membutuhkan pendekatan yang lebih manusiawi, dialogis, partisipatif, dan menghormati sejarah serta hak-hak dasar masyarakat setempat,” ungkapnya.
Selain isu sosial dan kemanusiaan, KWI juga menyoroti situasi ekonomi nasional di tengah tekanan geoekonomi global. Dalam seruan tersebut, para uskup Indonesia menyampaikan keprihatinan atas masih lebarnya ketimpangan sosial, pengangguran, kenaikan biaya hidup, serta praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dinilai melukai rasa keadilan masyarakat.
Menurut KWI, pembangunan ekonomi harus tetap berakar pada martabat manusia dan tidak mengorbankan kaum kecil seperti petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, dan warga miskin.
“Politik dan ekonomi sejatinya merupakan sarana pelayanan demi kesejahteraan umum, bukan sekadar perebutan kepentingan dan keuntungan kelompok tertentu,” demikian bunyi seruan pastoral tersebut.
Dalam konteks demokrasi, KWI juga mengingatkan adanya gejala kemunduran demokrasi yang ditandai dengan menyempitnya ruang dialog publik dan kecenderungan melihat kritik sebagai ancaman. Karena itu, KWI menyerukan revitalisasi demokrasi Pancasila melalui budaya dialog, penghormatan terhadap hukum, partisipasi publik, dan penolakan terhadap kecenderungan otoritarianisme serta sentralisasi kekuasaan.
Di bidang lingkungan hidup, para uskup Indonesia mengingatkan bahwa bangsa Indonesia sedang menghadapi luka ekologis yang serius akibat deforestasi, eksploitasi sumber daya alam, pencemaran, dan pembangunan yang tidak berkelanjutan. KWI menilai pembangunan nasional harus dijalankan dengan menghormati alam sebagai rumah bersama, sejalan dengan semangat ensiklik Laudato Si’ dari Pope Francis.
KWI juga menyinggung sejumlah proyek strategis seperti panas bumi di Flores dan food estate di Papua yang dinilai perlu dijalankan secara transparan, partisipatif, dan menghormati masyarakat adat agar tidak menjadi sumber konflik baru.
Mengutip pesan perdamaian dari Paus Leo XIV setelah terpilih pada Mei 2025, KWI mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk membangun jembatan kasih melalui dialog dan perjumpaan.
Menutup seruan pastoralnya, Uskup Bandung dan Uskup Pangkalpinang itu mengajak seluruh elemen bangsa menjaga Indonesia sebagai rumah bersama yang adil, damai, beradab, dan bermartabat melalui semangat gotong royong dan sinodalitas atau “berjalan bersama.”
