Diskusi mengenai karya terbaru Martin Suryajaya berjudul : Apa Rakyat Bisa Salah? Masalah Epistemik Demokrasi dan Solusinya yang dirilis oleh Penerbit Gang Kabel, pada Agustus 2025 memunculkan berbagai perspektif. Dosen dan pengamat politik Arif Susanto, dalam pembacaannya, menyoroti sisi teknis dan epistemologis dari gagasan Martin. Ia menekankan bahwa buku ini tidak ditulis untuk semua segmen pembaca, melainkan untuk mereka yang terbiasa dengan gaya penyusunan proposisional dan terbuka terhadap pemikiran eksperimental yang Martin sebut sebagai pendekatan “gado-gado”.
Martin sejak awal menyebut karyanya sebagai “kumpulan sketsa” yang terdiri atas proposisi-proposisi. Bentuk ini membuat pembaca awam bisa merasa terganggu, karena tidak banyak contoh konkret yang biasanya membantu pemahaman. Namun bagi pembaca yang akrab dengan filsafat politik—khususnya tradisi kiri—bentuk ini justru menantang.
Arif yang juga lulusan STF Driyarkara mencatat bahwa gaya “gado-gado” Martin—campuran dari berbagai tradisi pemikiran kiri, kontraktarian, dan bahkan liberal—menjadi ciri khas yang menarik sekaligus problematis. Bagi sebagian orang, hal ini membingungkan; bagi yang lain, ia membuka ruang diskusi lintas perspektif.
Masalah Utama: Epistemologi dalam Demokrasi
Subjudul buku Masalah Epistemik Demokrasi dan Solusinya menjadi fokus penting. Bagi Martin, problem pokok politik bukan semata-mata kekuasaan atau kelembagaan, tetapi pengetahuan.
Hal ini sejalan dengan tradisi liberal yang menekankan pentingnya reasoning dalam politik, tetapi Martin menambahkan dimensi baru: bagaimana algoritma pengetahuan politik bekerja dalam sistem demokrasi. Dengan begitu, ia tetap mengakui pentingnya kebebasan dan kesetaraan, tetapi memposisikan problem epistemik sebagai pusat persoalan.
Paradoks Partisipasi dan Kompetensi
Salah satu isu klasik dalam demokrasi adalah hubungan antara partisipasi dan kompetensi. Demokrasi modern menjunjung tinggi partisipasi—setiap warga punya hak suara. Namun, kesetaraan ini menimbulkan dilema: suara seorang pakar dan suara seorang awam nilainya sama.
Arif mencontohkan kasus pandemi COVID-19. Keputusan pemerintah sering kali tidak lahir dari diskusi publik, tetapi dari pertimbangan teknokratis demi stabilitas. Hal ini menegaskan bahwa kompetensi teknis semakin menentukan arah kebijakan, sementara partisipasi rakyat tetap dijaga secara formal.
Kebenaran Bersama dan “View from Everywhere”
Martin berangkat dari premis bahwa pengetahuan rakyat tidak selalu benar. Ada potensi kekeliruan yang harus diantisipasi. Pertanyaan kuncinya: bagaimana menemukan “kebenaran bersama” dalam kondisi seperti ini?
Martin membalik gagasan klasik view from nowhere (pandangan yang mengklaim obyektivitas penuh) menjadi “view from everywhere”. Artinya, perspektif politik yang adil lahir dari pengakuan terhadap seluruh kepentingan—manusia maupun non-manusia.
Namun Arif memberikan kritik: ketika self-interest dan other-interest dilebur total, ada risiko hilangnya partikularitas. Jika semua kepentingan dipertemukan dalam satu pandangan universal, identitas diri bisa kabur dan kepentingan partikular sulit dikenali. Ini menjadi persoalan metodologis sekaligus praktis.
Kontribusi pada Teori Keadilan
Meskipun Martin tidak secara eksplisit membicarakan “keadilan” sejak awal, di bagian tengah hingga akhir buku tampak jelas bahwa yang dicari adalah tatanan yang adil, bukan sekadar desain kelembagaan politik.
Di sini terlihat bahwa Martin mengkritik berbagai aliran: liberalisme, komunitarianisme, bahkan sebagian tradisi kiri. Ia mencoba menawarkan jalan baru, meskipun masih dalam bentuk sketsa.
Tiga Alternatif Kelembagaan
Pada bagian akhir, Martin memperkenalkan tiga model alternatif:
Datakrasi – bentuk pemerintahan yang berbasis pada pengolahan data.
Lotokrasi trans-spesies – sistem partisipasi yang melibatkan agen non-manusia (alam, hewan, bumi).
Infrakrasi – kelembagaan politik yang berpusat pada kaum infratariat, yaitu kelompok tertindas yang mengalami penindasan berlapis.
Arif mengakui gagasan ini orisinal, tetapi menilai penjelasannya masih belum cukup elaboratif. Misalnya, bagaimana datakrasi mengatasi masalah teknis input data, representasi, dan legitimasi? Atau sejauh mana infrakrasi dapat dioperasikan dalam dunia yang masih dikuasai negara modern?
Catatan Kritis: Antara Ide dan Implementasi
Menurut Arif, buku ini menawarkan inovasi filosofis, tetapi belum cukup meyakinkan dalam hal implementasi praktis. Konsep-konsep seperti lotokrasi trans-spesies atau datakrasi membutuhkan penjelasan lebih rinci agar pembaca yang terbiasa dengan realitas negara dapat membayangkan bagaimana ia bekerja.
Hal ini mirip dengan kesulitan membayangkan “tirai ketidaktahuan” dalam teori John Rawls: ide yang brilian, tetapi sulit dioperasionalkan dalam praktik. Dengan kata lain, Martin berhasil membongkar problem epistemik demokrasi, namun solusi yang diajukan masih berupa sketsa awal yang perlu dikembangkan lebih jauh.
Karya Martin Suryajaya memperkaya wacana filsafat politik di Indonesia. Ia berhasil memadukan tradisi kiri, liberal, dan kontraktarian dalam satu kerangka “gado-gado” yang menantang pembaca. Fokusnya pada epistemologi politik membuka jalur baru untuk memahami demokrasi, sekaligus mengajukan gagasan alternatif seperti datakrasi, lotokrasi trans-spesies, dan infrakrasi.
Namun, sebagaimana dicatat Arif, persoalan besar tetap terbuka: bagaimana mewujudkan gagasan-gagasan itu dalam struktur politik yang nyata? Pertanyaan inilah yang menjadi tantangan lanjutan, baik bagi Martin maupun para pemikir politik lainnya.
