Pertama-tama, apresiasi patut diberikan kepada Martin Suryajaya atas karyanya yang berhasil ditulis dalam waktu relatif singkat, yakni sekitar satu bulan. Kecepatan penyusunan tersebut semakin menarik karena karya ini memuat tesis-tesis yang cukup padat dan kompleks.
Inspirasi Filosofis: Dari Marx hingga Bhaskar
Membaca tulisan Martin mengingatkan pada tradisi filsafat klasik, terutama gaya penyusunan proposisi dalam karya Marx yang berjudul “11 Theses on Feuerbach” maupun Baruch Spinoza. Namun, yang paling menonjol ialah pengaruh metode Roy Bhaskar yang disebut Dialektika Realisme Kritis.
Martin tampak berusaha melakukan refashioning atas teori politik, yakni memodifikasi dan memperbarui kerangka analisis demokrasi. Kritik yang diajukannya diarahkan pada dua arus besar: pertama, liberalisme politik; kedua, komunitarianisme. Keduanya dianggap gagal menjawab persoalan nyata praktik demokrasi di Indonesia, khususnya sistem pemilihan langsung.
Metode Dialektika Negatif Untuk Menyingkap Kekeliruan Epistemik
Judul provokatif karya ini—Apakah Rakyat Bisa Salah?—merefleksikan pertanyaan epistemik: apakah benar suara rakyat identik dengan kebenaran politik?
Di sini terlihat pengaruh Bhaskar: Martin tidak memulai analisis dari tesis positif (seperti tradisi Marx atau Hegel), melainkan dari tesis negatif—yakni ketidakhadiran (absence). Dengan kata lain, yang tidak hadir, tidak terdengar, justru menjadi titik awal dialektika.
Pendekatan ini membuka ruang bagi “suara-suara yang absen”: masyarakat tertindas, alam, ekologi, hewan, bahkan unsur non-manusia lain yang selama ini tidak diakui sebagai agensi politik. Perspektif ini memungkinkan pembacaan ulang atas demokrasi sebagai sistem yang seringkali menyembunyikan ketidakhadiran dalam klaim representasi. Alhasil, kebenaran suara rakyat sesungguhnya mengandung kekeliruan epistemik.
Empat Bentuk Apropriasi: Dari Politik hingga Ekologi
Martin mengembangkan analisis tentang apropriasi (pencurian nilai lebih) yang dilakukan oleh negara dan sistem politik terhadap rakyat. Ia menyebutkan empat bentuk utama:
Nilai lebih politik: terjadi dalam sistem representasi. Suara rakyat didelegasikan kepada wakil rakyat, tetapi dalam praktiknya terjadi kesenjangan antara aspirasi rakyat dan keputusan wakil.
Nilai lebih sosial: berupa pencurian atas commoning atau pelumbungan himpunan pengetahuan masyarakat. Pengetahuan kolektif ini direduksi oleh teknokrat, birokrat, atau elit intelektual.
Nilai lebih ekonomi: sesuai teori Marx, terjadi ketika kerja buruh diperas dan selisih produktivitasnya diapropriasi oleh kapital.
Nilai lebih ekologis: eksploitasi sumber daya alam yang tidak pernah dihitung sebagai bagian dari kapital, padahal memberi kontribusi besar terhadap akumulasi keuntungan.
Keempat bentuk apropriasi ini menghasilkan ketidakadilan sosial-ekologis yang menopang dominasi oligarki dalam sistem demokrasi.
Dari Proletariat ke Infratariat
Martin memperkenalkan istilah baru: infratariat. Konsep ini merupakan revisioning atas istilah proletariat dalam Marxisme klasik. Jika proletariat merujuk terutama pada kelas buruh, infratariat mencakup kelompok-kelompok yang mengalami penindasan berlapis berdasarkan kelas, gender, ras, orientasi sosial seperti buruh, perempuan, petani, kaum minoritas etnis, komunitas LGBTQ+, dan lainnya.
Dengan demikian, infratariat adalah kategori yang lebih luas, mencerminkan kompleksitas penindasan dalam masyarakat kontemporer. Menurut Martin, justru suara infratariat inilah yang dicuri dan dihapus dari sistem representasi politik formal.
Keadilan, Ekososial, dan Metabolisme
Martin juga menekankan pentingnya metabolisme ekososial. Mengacu pada pemikiran John Bellamy Foster tentang metabolic rift, ia menunjukkan bahwa kapitalisme menciptakan keretakan antara ekologi dan relasi sosial.
Keadilan hanya dapat terwujud jika terjadi rekonsiliasi metabolisme tersebut: hubungan harmonis antara manusia dan alam, antara sosial dan ekologis. Di sinilah letak kebenaran bersama—yakni pengetahuan yang lahir dari pengalaman infratariat sebagai agensi sosial sekaligus ekologis.
Masyarakat Pasca-Negara: Sebuah Horizon Utopis?
Pada bagian akhir, Martin menawarkan gagasan tentang masyarakat pasca-negara: suatu tatanan sosial yang tidak lagi bergantung pada institusi negara, melainkan dikelola melalui commoning pengetahuan infratariat.
Visi ini mengingatkan pada gagasan tentang komune purba dalam tradisi Marx, juga perdebatan kontemporer mengenai masyarakat tanpa kelas. Pertanyaannya, bagaimana transisi menuju masyarakat pasca-negara dapat dicapai dalam realitas politik yang masih sangat bergantung pada negara?
Di sini muncul kritik: Martin belum cukup menjelaskan strategi perebutan negara. Apakah infrariat memerlukan partai politik sendiri untuk memperjuangkan kepentingannya? Ataukah mereka dapat mengandalkan transformasi sosial dari bawah? Pertanyaan ini tetap terbuka sebagai tantangan bagi karya-karya lanjutan.
Penutup
Karya Martin dapat dibaca sebagai upaya revisi Marxisme abad ke-21: memadukan kritik politik, sosial, ekonomi, dan ekologi dalam satu kerangka. Inovasi terbesarnya ialah memperluas kategori proletariat menjadi infratariat, sekaligus menekankan dimensi ekososial sebagai fondasi keadilan.
Meski demikian, masih ada pertanyaan strategis yang perlu dijawab: bagaimana cara konkret memperjuangkan ruang politik bagi infrariat di tengah dominasi negara dan oligarki? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah praksis dari gagasan-gagasan kritis yang sudah diletakkan Martin.
[ Tulisan ini merupakan tanggapan atas buku berjudul : Apa Rakya Bisa Salah? Masalah Epistemik Demokrasi dan Solusinya? Karya Dr. Martin Suryajaya (lulusan STF Driyarkara) dalam Sesi Bedah Buku yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Alumni Driyarkara (IKAD), Rabu, 10 September 2025, Pkl. 19.30-21.30, disampaikan secara lisan oleh Ruth Rahayu dan ditulis oleh Abdi Susanto ]
