JAKARTA – Rabu malam, 10 September 2025. Di layar Zoom, sekitar delapan puluh wajah muncul bergantian. Alumni STF Driyarkara dan para penggemar filsafat menyimak serius dalam gelaran bedah buku yang diselenggarakan Ikatan Keluarga Alumni Driyarkara (IKAD). Buku terbaru alumni STF, Martin Suryajaya dikupas habis. Acara dipandu jurnalis senior Ignatius Haryanto. “Buku filsafat seperti ini memang harus diuji, bukan hanya dipuji,” ujarnya membuka forum.
Martin, filsuf muda yang kerap memantik debat publik, menulis buku ini hanya dalam waktu sekitar sebulan. Berbeda dari karyanya sebelumnya yang tebal dan historis, kali ini ia menyusun gagasan dalam format “sketsa” — rangkaian proposisi sistematis yang langsung menghidangkan “main course” argument. Judulnya menggugat: “Apa Rakyat Bisa Salah; Masalah Epistemik Demokrasi dan Solusinya?” Sebuah refleksi atas demokrasi yang menjadikan suara rakyat sebagai ukuran kebenaran politik.
“Kalau rakyat bisa salah, bagaimana kita menemukan kebenaran bersama?” tanya Martin dalam pemaparannya. Dari sinilah ia memeriksa masalah pengetahuan politik: demokrasi bukan hanya mekanisme suara, melainkan sistem penentuan kebenaran bersama dalam kehidupan kolektif.
Martin mengusulkan konsep “infratariat” — lapisan masyarakat paling tereksploitasi — sebagai sumber daya kognitif yang justru paling dekat dengan realitas sosial. Ia juga memperkenalkan gagasan “infrakrasi” dan bentuk-bentuk baru perwakilan politik seperti “datakrasi” untuk mengekstrak kebenaran bersama, bukan sekadar agregasi preferensi individu. Semua ini, kata Martin, terinspirasi dari konteks demonstrasi-demonstrasi terkini yang menunjukkan rapuhnya tatanan demokrasi Indonesia.
Tiga Penanggap Beda Sisi
Ruth Indiah Rahayu mengapresiasi keberanian Martin. Judul “Apa Rakyat Bisa Salah?” terdengar provokatif, karena seakan mempertanyakan kebenaran suara rakyat dalam demokrasi. Namun, sebenarnya Martin Suryajaya ingin menelusuri persoalan epistemik—yaitu bagaimana kebenaran dipahami dalam sistem politik kita.
Menurut Ketua IKAD ini, Martin menggunakan pendekatan Roy Bhaskar, seorang filsuf Inggris, yang dikenal dengan realisme kritis. Melalui metode dialektika realisme kritis ini, Martin berusaha mengungkap kekeliruan epistemik (epistemic fallacy) dalam praktik demokrasi Indonesia.
Langkah pertama yang ia lakukan adalah menegasikan (membantah atau menolak) proposisi-proposisi positif mengenai “akumulasi suara,” “akumulasi ekonomis,” “akumulasi sosial,” maupun “akumulasi ekologis.” Menurutnya, semua bentuk akumulasi itu pada akhirnya hanya menguntungkan segelintir elit yang menguasai demokrasi dalam bingkai ekonomi-politik. Akibatnya, ada kebenaran lain yang tersembunyi—suara yang tidak terdengar atau tidak terucapkan, baik dari manusia maupun dari realitas non-manusia (alam).
Langkah kedua, dengan cara menyingkap hal-hal yang tertutupi tadi, Martin menunjukkan adanya kebenaran bersama, yang ia sebut sebagai “intelek umum.” Intelek umum ini lahir dari pengalaman dan pengetahuan kaum infratariat (proletar), yaitu mereka yang mengalami berbagai bentuk penindasan berlapis—karena kelas, gender, ras, orientasi seksual, dan sebagainya. Kebenaran bersama ini juga membuka fakta adanya ketidakadilan politik serta memperlihatkan retaknya hubungan antara kaum infratariat dan ekologi.
Langkah ketiga, Martin menawarkan konsep “infrakrasi,” yaitu bentuk demokrasi yang dibangun berdasarkan intelek umum atau kebenaran sosial kaum infratariat. Dalam pandangannya, negara seharusnya berperan sebagai sarana untuk mewujudkan infrakrasi tersebut.
“Namun, yang saya persoalkan adalah: Martin tidak mengelaborasi bagaimana negara dalam kenyataan empiris justru seringkali tidak mau mengakomodasi suara kaum infratariat. Dengan demikian, tulisan Martin ini dapat dibaca sebagai upaya membongkar sekaligus merombak (refashioning) kekeliruan epistemik demokrasi di Indonesia,”ujar Ruth.
Sementara, Arif Susanto melihat buku ini sebagai upaya membongkar “algoritma komputasi pengetahuan politik”. Baginya, kontribusi utama Martin justru pada kajian keadilan, meski tidak dinyatakan eksplisit. “Masalah utama politik bagi Martin adalah pengetahuan,” ujarnya. Ia mengapresiasi keberhasilan Martin keluar dari pandangan klasik bahwa kebenaran bersama hanyalah akumulasi kebenaran parsial, sembari mengkritik pendekatan liberal dan komunitarian yang selama ini dominan.
Selanjutnya, Clemens Dion menyoroti fondasi filsafat buku ini. Ia mengapresiasi upaya Martin dalam menawarkan kontribusi orisinal di tengah budaya filsafat Indonesia yang sering hanya mengulang teori. Namun, ia mempertanyakan definisi “kebenaran bersama” yang menjadi premis awal buku. Menurutnya, konsep “kebenaran bersama” belum berhasil didefinisikan secara eksplisit dan presisi. Clemens juga mengangkat konsep “emergent property”—bagaimana interaksi entitas di level bawah menghasilkan sifat baru di level atas—yang menurutnya perlu dipertimbangkan dalam gagasan Martin.
Ruang Diskusi Lain
Forum yang awalnya cair berubah menjadi arena dialektika kritis. Martin menanggapi semua masukan dengan terbuka. “Filsafat tumbuh karena kritik. Kalau hanya pujian, tidak akan ke mana-mana,” katanya. Dan akhirnya Ignatius Haryanto menutup acara dengan ajakan agar buku ini dibawa ke ruang-ruang diskusi lain. “Kalau benar ada terobosan, kita harus mengujinya lebih jauh,” katanya
Para peserta berpamitan di kolom chat, meninggalkan ruang Zoom dengan kesan bahwa mereka baru saja ikut serta dalam latihan publik berpikir kritis. Bukan sekadar bedah buku, forum IKAD ini menjadi ruang publik kecil tempat demokrasi dan filsafat sama-sama diuji. Di tengah budaya diskusi yang sering dangkal, pertemuan malam itu menghadirkan sesuatu yang langka: keberanian menguji gagasan besar demi mencari kebenaran bersama.
