Suara dari Timika: Pendidikan Harus Memanusiakan

TIMIKA – Dunia pendidikan di Tanah Papua, khususnya di wilayah Papua Tengah, dinilai tengah menghadapi krisis jati diri yang mendalam. Alih-alih memanusiakan manusia, sistem pendidikan saat ini cenderung terjebak dalam ideologi ekonomi yang hanya mencetak tenaga kerja untuk kebutuhan pasar, sehingga tercerabut dari akar budayanya sendiri.

Persoalan mendasar ini menjadi sorotan utama dalam Lokakarya Pendidikan Dasar dan Menengah Keuskupan Timika yang berlangsung di Hotel Swiss-Belinn, Timika, 14-16 April 2026. Acara yang mengusung tema “Membangun Kembali Pendidikan Katolik di Tanah Papua: Menemukan Terobosan di Tengah Krisis” ini menjadi ruang refleksi kritis bagi para pemangku kepentingan untuk menata ulang masa depan pendidikan di Bumi Cenderawasih.

Kritik atas Ideologi Ekonomi

Uskup Keuskupan Timika, Mgr. Bernardus Bofitwos Baru OSA, dalam pembukaan lokakarya melontarkan kritik tajam terhadap pergeseran nilai pendidikan. Menurut Uskup, musuh utama pendidikan saat ini adalah dominasi ideologi ekonomi yang mengikis pembentukan karakter dan martabat manusia.

“Pendidikan kini cenderung mencetak manusia hanya sebagai pekerja untuk keuntungan ekonomi. Materi dan uang jadi fokus utama, bukan lagi nilai-nilai luhur,” tegas Mgr. Bernardus. Ia menambahkan bahwa sekolah saat ini terlalu memuja aspek kognitif-intelektual melalui metode menghafal, namun mengabaikan aspek afektif dan psikomotorik yang krusial bagi pembentukan pribadi yang utuh.

Kondisi ini diperparah dengan fenomena “Penyakit Kepegawaian”, di mana gelar akademis dikejar semata-mata demi status sosial atau jabatan, bukan sebagai proses pencerahan jiwa atau paideia.

Realitas Pahit di Lapangan

Di balik tantangan filosofis tersebut, kenyataan pahit juga mewarnai potret faktual pendidikan di pelosok Papua. Pastor Andreas Madya Ariyanti, SCJ, mengungkapkan ironi di wilayah pesisir seperti Kokonao, di mana satu guru harus mengajar kelas 1 hingga 6 sendirian.

Data dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah menunjukkan klasifikasi kondisi anak-anak yang mengkhawatirkan: mulai dari sekolah tanpa guru karena sering mangkir atau sibuk berpolitik, hingga anak-anak yang putus sekolah akibat konflik bersenjata dan pengaruh minuman keras.

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, mengakui bahwa kualitas pendidikan di masa lalu justru terasa lebih baik meskipun dalam keterbatasan fasilitas. “Dulu, semua dikelola dengan penuh tanggung jawab. Sekarang yang serba canggih, seharusnya kualitas kita jauh lebih hebat, namun realita berkata lain,” ujarnya.

Kembali ke Akar Budaya

Sebagai jalan keluar, Dr. Albertus Heriyanto dari STFT Fajar Timur Jayapura menawarkan perubahan paradigma: mengembalikan pendidikan sebagai “Gerakan Kebudayaan”. Ia menekankan bahwa sekolah Katolik harus menghidupkan kembali identitas lokal agar siswa tidak merasa asing di tanahnya sendiri.

Rekomendasi konkret yang diusulkan meliputi penggunaan bahasa daerah sebagai pengantar di tingkat TK hingga kelas dua SD, serta menjadikan alam Papua—seperti hutan bakau dan sungai—sebagai laboratorium sains yang nyata.

“Masa depan pendidikan adalah di mana anak-anak Papua tidak perlu meninggalkan identitas kepapuaannya untuk menjadi cerdas,” ungkap Albertus. Guru pun didorong untuk kembali menjadi “Aktor Kebudayaan” yang memiliki relasi emosional dengan murid, bukan sekadar pegawai administrasi.

Sinergi Lintas Sektor

Lokakarya ini juga membedah akar kemiskinan di daerah tropis yang kaya sumber daya. Dr. Bernardus Renwarin mengingatkan adanya sistem global ekstraktif yang mengancam keberlanjutan hidup masyarakat lokal. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu membuka mata generasi muda agar tidak hanya menjadi penonton di tengah eksploitasi kekayaan alam.

Sebagai langkah strategis, lokakarya yang dihadiri sekitar 120 peserta ini menargetkan penyusunan peta jalan (roadmap) penguatan sekolah Katolik. Kolaborasi antara Gereja, Pemerintah Daerah, dan mitra seperti PT Freeport Indonesia diharapkan dapat memperkuat pendanaan, infrastruktur, dan beasiswa guna memulihkan kembali kejayaan pendidikan di Tanah Papua.