JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program sosial terbesar pemerintah dinilai menghadapi krisis kepercayaan publik. Survei terbaru yang dirilis Policy Research Center (Porec) pada Maret 2026 menunjukkan mayoritas masyarakat meragukan tata kelola, transparansi, hingga manfaat nyata program tersebut.
Survei nasional daring yang melibatkan 1.168 responden itu mencatat, sebanyak 80,4 persen responden merupakan penerima langsung program atau memiliki anggota keluarga yang menerima manfaat MBG. Dengan demikian, penilaian yang muncul bukan sekadar persepsi, melainkan pengalaman langsung di lapangan.
Dalam laporan bertajuk “Siapa yang Diuntungkan dari Program Makan Bergizi Gratis?”, Porec menemukan bahwa 87 persen responden menilai program ini rawan dikorupsi. Bahkan, 88 persen responden berpendapat manfaat program lebih banyak dinikmati oleh elite politik dan pengelola dapur dibandingkan kelompok sasaran utama, yakni anak-anak dan keluarga rentan.
Selain itu, 79 persen responden meyakini adanya praktik penurunan kualitas makanan demi keuntungan oknum, sementara 76 persen menilai makanan yang diterima tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan, yang berkisar Rp8.000–Rp10.000 per porsi.
Manfaat Tidak Tepat Sasaran
Survei tersebut juga mengungkap persepsi publik mengenai pihak yang paling diuntungkan dari program MBG. Sebanyak 44,5 persen responden menyebut elite dan pejabat politik sebagai penerima manfaat utama, disusul 44 persen yang menunjuk pengelola dan mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sebaliknya, hanya 6,5 persen responden yang menilai anak-anak dan keluarga sebagai pihak yang paling merasakan manfaat program ini.
“Program yang seharusnya bersifat redistributif justru dipersepsikan menjadi arena keuntungan bagi kelompok tertentu,” demikian salah satu simpulan laporan tersebut.
Suara Warga: Dari Kualitas hingga Transparansi
Temuan kuantitatif dalam survei ini diperkuat oleh berbagai kesaksian responden. Sejumlah warga mengeluhkan kualitas makanan yang dinilai jauh dari standar gizi, bahkan disebut hanya berupa makanan sederhana seperti roti.
Keluhan lain menyasar aspek transparansi dan tata kelola. Beberapa responden menyatakan ketidakpercayaan terhadap proses pengelolaan yang dinilai tertutup serta rawan praktik mark-up anggaran.
Tak sedikit pula yang menyoroti absennya mekanisme pengawasan independen serta minimnya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik secara efektif.
Mayoritas Menolak Dilanjutkan
Krisis kepercayaan tersebut berujung pada penolakan terhadap kelanjutan program dalam bentuk saat ini. Survei mencatat hanya 20 persen responden yang mendukung MBG dilanjutkan tanpa perubahan, sementara sekitar 80 persen lainnya menginginkan evaluasi menyeluruh atau penghentian sementara.
Namun demikian, laporan itu menegaskan bahwa penolakan bukan berarti masyarakat menolak program pemenuhan gizi bagi anak. Yang dipersoalkan adalah desain kebijakan, tata kelola, dan struktur pelaksanaan yang dinilai bermasalah.
Dari Masalah Teknis ke Struktural
Porec menilai persoalan MBG tidak semata berada pada level teknis, melainkan juga terkait struktur kekuasaan dan relasi ekonomi-politik. Tata kelola yang dinilai tertutup, minim transparansi, dan lemah pengawasan disebut membuka ruang bagi praktik rente.
Dalam analisisnya, rantai distribusi program yang panjang dinilai berpotensi memicu penyusutan nilai anggaran sebelum sampai ke penerima manfaat. Dampaknya, kualitas makanan menurun dan tujuan program tidak tercapai.
Dorongan Perubahan Menguat
Meski tingkat ketidakpercayaan tinggi, survei menunjukkan publik tidak bersikap pasif. Sebanyak 97,8 persen responden menyatakan mengambil tindakan, baik melalui media sosial, kanal resmi, maupun aksi kolektif seperti petisi dan advokasi.
Fenomena ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan publik telah berkembang menjadi kesadaran kolektif yang berpotensi mendorong perubahan kebijakan.
Rekomendasi: Evaluasi hingga Reformasi Tata Kelola
Sebagai tindak lanjut, Porec merekomendasikan sejumlah langkah, antara lain penghentian sementara program untuk evaluasi independen, reformasi model pengelolaan dapur, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
Selain itu, program disarankan dialihkan dari skema universal menjadi lebih terarah kepada kelompok rentan, serta melibatkan ahli gizi secara struktural dalam penentuan standar makanan.
Dengan anggaran yang mencapai Rp335 triliun pada 2026, masa depan MBG kini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah merespons kritik publik dan melakukan pembenahan mendasar.
