Dalam era demokrasi dan kebebasan sipil, kendali atas masyarakat tak lagi dilakukan dengan senjata atau paksaan terbuka. Kini, seperti dijelaskan Antonio Gramsci, kekuasaan kelas dominan bertahan melalui cara yang jauh lebih halus namun tak kalah efektif: hegemoni.
Hegemoni bukan sekadar bentuk dominasi fisik, melainkan penguasaan ideologis dan budaya yang membuat kelas bawah menerima tatanan yang ada secara sukarela. Kelas dominan berupaya menanamkan keyakinan bahwa nilai-nilai, cara berpikir, dan pandangan dunia mereka adalah sesuatu yang “alami”, “masuk akal”, dan tak tergantikan. Dengan begitu, status quo dapat dipertahankan tanpa perlu represi yang kasat mata.
Dalam kerangka pemikiran Gramsci, lembaga-lembaga seperti media, agama, dan terutama pendidikan memainkan peran sentral sebagai alat hegemoni. Sekolah, yang seharusnya menjadi tempat pencerahan, justru sering berfungsi sebagai arena di mana ideologi dominan disebarkan dan dilembagakan.
Kurikulum formal dan buku pelajaran kerap menampilkan sejarah dan pengetahuan dari perspektif kelompok berkuasa. Narasi-narasi alternatif, terutama yang berasal dari kelompok marjinal, sering diabaikan atau direduksi. Akibatnya, siswa hanya mengenal dunia melalui sudut pandang yang mendukung sistem sosial yang hierarkis.
Lebih tersembunyi lagi adalah kurikulum tersembunyi—ajaran-ajaran tak tertulis yang membentuk sikap dan perilaku siswa. Melalui disiplin, kepatuhan, persaingan individu, dan keyakinan pada meritokrasi, sekolah menanamkan nilai-nilai yang sejalan dengan kebutuhan ekonomi kapitalistik. Nilai-nilai ini disajikan seolah-olah universal dan netral, padahal sebenarnya merupakan pilihan ideologis yang berpihak pada kelas dominan.
Hasilnya adalah kesadaran yang terbelah. Seorang siswa dari keluarga miskin bisa saja menyadari adanya ketidakadilan sosial, namun tetap meyakini bahwa keberhasilan sepenuhnya bergantung pada kerja keras pribadi. Ia tak lagi melihat ketimpangan sebagai persoalan struktural, melainkan sebagai akibat dari kelemahan individu.
Dengan cara inilah pendidikan berperan dalam melanggengkan dominasi. Masyarakat, terutama kelompok yang tertinggal secara sosial dan ekonomi, akhirnya menerima tatanan yang menindas bukan karena dipaksa, tetapi karena tidak mampu membayangkan alternatif lain. Pendidikan pun berubah menjadi sarana penciptaan “persetujuan yang terasing”—persetujuan terhadap sistem yang justru membatasi mereka.
Gramsci mengingatkan bahwa masyarakat sipil, termasuk sekolah, adalah medan pertempuran ideologis. Karena itu, para pendidik, intelektual, dan warga negara perlu mengambil peran aktif dalam membangun counter-hegemoni—arus tandingan yang menantang nilai-nilai dominan.
Perlawanan ini tak bisa berhenti pada reformasi kurikulum semata. Ia menuntut lahirnya pedagogi kritis yang membantu siswa mengenali dan menggugat ideologi tersembunyi di balik pengetahuan yang mereka terima. Sekolah seharusnya menjadi ruang bagi kesadaran kritis: tempat siswa belajar mempertanyakan, menafsir ulang, dan membayangkan dunia yang lebih adil.
Dengan begitu, pendidikan tidak lagi menjadi alat pelanggeng kekuasaan, melainkan sarana pembebasan. Di ruang kelas yang kritis dan reflektif, akan lahir intelektual organik—mereka yang peka terhadap ketimpangan dan berani menantang hegemoni demi terciptanya masyarakat yang benar-benar setara.
