Jakarta — Demokrasi di Indonesia masih berjalan sebatas prosedural. Demikian disampaikan Hariati Sinaga, peneliti dan pengajar di Program Pascasarjana Studi Gender, Universitas Indonesia, dalam forum Klik; Rakyat bertema Perempuan dan Ibu ; Suara Setara untuk Demokrasi.
Hariati memulai paparannya dengan menyinggung situasi nasional terkini, di mana aksi-aksi protes berujung pada penangkapan sejumlah aktivis. “Kita perlu ingat, teman-teman kita masih ada yang ditahan sebagai tahanan politik. Demokrasi kita belum benar-benar menjamin ruang kebebasan,” tegasnya di Kantor Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/09/2025),
Demokrasi dalam Bayang-Bayang Kapitalisme dan Patriarki
Menurut Hariati, demokrasi yang tumbuh di Indonesia berjalan dalam sistem kapitalis dan patriarkal. Dua hal ini menciptakan lapisan ketidakadilan ganda. Dalam kapitalisme, ketimpangan terjadi antara pemilik modal dan pekerja. Sementara patriarki meneguhkan pembagian ruang sosial: pekerjaan produktif (berorientasi uang) dianggap penting, sementara kerja domestik perempuan dianggap remeh.
“Kalau tidak ada ibu rumah tangga, ekonomi kita tidak akan jalan. Itu kerja pertama, menopang keberlangsungan masyarakat. Tapi konstruksi sosial membuatnya tidak dihargai,” jelasnya.
Hariati juga mengkritik politik yang dikuasai pemilik modal. Menurutnya, banyak wakil rakyat yang sekaligus pebisnis, sehingga ruang publik pun diatur sesuai kepentingan ekonomi mereka. “Itu sebabnya isu-isu rakyat sering dianggap kecil, bahkan media pun diarahkan untuk menggiring opini bahwa aksi protes adalah anarkis,” tambahnya.
Serikat Pekerja sebagai Kolektivitas Politik
Dalam situasi timpang ini, Hariati menekankan pentingnya serikat pekerja. Baginya, serikat bukan sekadar wadah untuk menuntut upah, melainkan sarana membangun kolektivitas politik.
“Buruh itu bukan hanya pabrik. Pedagang kaki lima, ibu rumah tangga, bahkan mahasiswa—semua adalah pekerja. Tapi warisan Orde Baru membuat buruh dianggap hanya pabrik,” ungkapnya.
Hariati juga menyoroti tantangan serikat pekerja saat ini. Jumlah anggota menyusut akibat PHK massal, sementara bentuk-bentuk kerja baru bermunculan tanpa perlindungan jelas. “Kalau tidak ada ruang kolektif, pekerja semakin lemah. Karena itu serikat pekerja harus kembali ke perjuangan politik, bukan hanya soal kenaikan upah,” katanya.
Ketidakadilan Gender di Dunia Kerja
Dalam bagian lain paparannya, Hariati mengurai ketimpangan gender. Perempuan di dunia akademik, menurutnya, masih mendapat peran administratif ketimbang intelektual. “Dosen perempuan sering disuruh mengurus kepanitiaan, sementara dosen laki-laki dianggap cukup memberi substansi. Ini ketimpangan nyata,” ujarnya.
Beban ganda perempuan—antara kerja reproduktif di rumah dan kerja produktif di kantor—menjadi masalah yang jarang diakui. Ia menyoroti bahwa sektor pendidikan dan perawatan, yang mayoritas dikerjakan perempuan, dianggap tidak menguntungkan. “Padahal sektor itu menopang masyarakat, sama pentingnya dengan tambang atau industri lain,” tegasnya.
Hariati memberi analogi menarik: ruang tamu dan dapur. Menurutnya, pengambilan keputusan sering terjadi di ruang tamu, sementara dapur—tempat yang menopang kehidupan—dianggap minor. “Kita harus mulai melihat bahwa dapur dan ruang tamu sama pentingnya, sama-sama ruang politik,” katanya.
Kampus dan Ruang Akademik yang Mengecil
Hariati menutup paparannya dengan kritik terhadap kondisi kampus. Menurutnya, kampus kini tidak lagi menjadi ruang aman untuk berpikir kritis. Diskusi yang menyentuh isu sensitif kerap dibatasi, bahkan dikurasi agar tidak dicap radikal.
“Padahal kampus seharusnya ruang aman untuk berpikir. Kalau ruang diskusi semakin sempit, kita hanya punya jalanan. Tapi apakah aksi jalanan bisa terus jadi solusi? Kita harus menyeimbangkan aksi dengan ruang intelektual,”tegas Hariati.
