Jakarta — Kesepakatan dagang terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat yang diumumkan Gedung Putih pada 22 Juli 2025, membuka babak baru hubungan dua negara. Di balik peluang kerja sama strategis, sejumlah risiko serius bagi perekonomian nasional justru mengintai.
Melalui Joint Statement on Framework for US–Indonesia Agreement on Reciprocal Trade, Indonesia akan menghapus 99 persen tarif barang asal Amerika Serikat. Selain itu, Jakarta berkomitmen membeli produk energi fosil dari AS senilai US$15 miliar, produk pertanian US$4,5 miliar, dan pesawat US$3,2 miliar.
Sebaliknya, semua produk Indonesia yang masuk pasar AS akan dikenai tarif 19 persen. Juru bicara Presiden Prabowo Subianto, Hasan Nasbi, menyebut kesepakatan ini lebih baik daripada yang diterima negara-negara Asia lain, termasuk Vietnam yang menghadapi tarif 20 persen.
Namun, menurut Klaus Heinrich Raditio, dosen Politik Tiongkok di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, klaim itu tidak tepat. “Membandingkan angka tarif tanpa melihat struktur ekonomi itu menyesatkan,” seperti yang ditulisnya dalam sebuah artikel di East Asia Forum yang terbit 4 September 2025. “Berbeda dengan Indonesia, Vietnam sudah terintegrasi dalam rantai pasok global sebagai pemasok komoditi bermuatan teknologi tinggi.”
Data 2023 menunjukkan, 37,9 persen ekspor Vietnam ke AS adalah produk teknologi bernilai tinggi, sementara 32 persen ekspor Indonesia ke AS masih berupa komoditas primer. Nilai ekspor elektronik Vietnam ke AS tujuh kali lipat lebih besar daripada Indonesia.
Klaus menilai kondisi tersebut membuat Vietnam lebih tangguh menghadapi tarif. Sebaliknya, Indonesia justru rawan terganggu. “Produk pangan dan unggas AS yang bebas bea bisa memukul petani kita, mengancam target swasembada pangan, dan memperbesar risiko pengangguran,” katanya.
Ia juga menyoroti potensi pelemahan kebijakan hilirisasi. Dalam kerangka kesepakatan tarif, AS meminta pencabutan larangan ekspor mineral mentah ke Negeri Paman Sam. “Kalau itu diberlakukan, upaya hilirisasi bisa terganggu,” ujar Klaus.
Di sisi geopolitik, Washington berupaya mengaitkan kesepakatan dagang dengan posisi strategis Indonesia di Laut China Selatan. AS mendorong percepatan ratifikasi perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia–Vietnam sekaligus memastikan kebijakan maritim Indonesia sejalan dengan kepentingan AS untuk mengurangi pengaruh Tiongkok.
“Trump hanya menguatkan citra lama Amerika sebagai penjamin keamanan, bukan sebagai sumber peluang ekonomi,” kata Klaus. “Bagi Indonesia, ini peluang sekaligus ujian: bagaimana memanfaatkan kerja sama strategis dengan AS di tengah risiko ekonomi. ”
Bagaimanapun juga, Indonesia tetap memandang penting keterlibatan kekuatan besar di kawasan. “ASEAN, termasuk Indonesia, tidak ingin ada satu pun kekuatan besar yang hengkang,” ujar Klaus. “Kuncinya adalah menjaga kawasan tetap inklusif, terbuka, dan tunduk pada hukum internasional.”
