Jakarta – Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, Prof. Sulistyowati Irianto, mengkritik tajam kebijakan pemerintah yang dinilainya tidak berpihak pada rakyat. Dalam wawancara eksklusif di program NgeTeh Nong di Kanal Youtube MP TV, yang rilis pada Rabu (19/02/2025), Prof. Sulis menyoroti gelombang protes mahasiswa yang mencerminkan ketidakpuasan generasi muda terhadap situasi politik dan ekonomi saat ini.
Prof. Sulis menyoroti demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai kota, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Malang. Aksi ini dipicu oleh kebijakan efisiensi anggaran yang justru berdampak pada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
“Mahasiswa turun ke jalan karena mereka melihat kebijakan pemerintah, seperti efisiensi anggaran, justru menyulitkan kehidupan rakyat. Bahkan, mahasiswa sendiri menjadi korban karena kenaikan UKT yang signifikan,” ujar Prof. Sulis kepada host program ini, Nong Darol Mahmada.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran yang diklaim untuk kepentingan rakyat justru mempersulit akses pendidikan dan kesejahteraan masyarakat luas.
Dalam diskusi tersebut, Prof. Sulis juga menyebutkan fenomena yang ramai di media sosial, seperti tagar #KaburAjaDulu dan #IndonesiaGelap, yang menurutnya mencerminkan kekecewaan anak muda terhadap kondisi negara.
“Anak-anak muda ini bukan sembarangan. Mereka adalah individu berpotensi yang ingin mencari masa depan lebih baik di luar negeri karena melihat tidak ada harapan di dalam negeri. Mereka menyiapkan diri dengan pendidikan dan keterampilan sebelum pergi,” jelasnya.
Fenomena ini, kata Sulis adalah bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang tidak memberikan kepastian masa depan bagi generasi muda.
Bagaimana pemerintah dan parlemen tampak begitu kompak dalam mengesahkan kebijakan yang dinilai tidak menguntungkan rakyat juga Prof Sulis koreksi. Salah satu contoh yang disoroti adalah revisi undang-undang yang disahkan dalam waktu singkat tanpa melibatkan partisipasi publik.
“Saat ini, banyak kebijakan yang dibuat tanpa penelitian mendalam dan tanpa melibatkan masyarakat. Parlemen dan eksekutif begitu kompak mendukung kebijakan yang justru merugikan rakyat,” tegasnya.
Ia masih melihat masih adanya kebijakan pembangunan berbasis ekstraktif yang terus menguras sumber daya alam dan menggusur masyarakat lokal.
Negara Hukum yang Semakin Dipertanyakan
Sebagai pakar hukum, Prof. Sulis mempertanyakan apakah Indonesia masih bisa disebut sebagai negara hukum. Menurutnya, banyak kebijakan yang justru menindas rakyat dan melemahkan demokrasi.
“Negara hukum harus memastikan perlindungan bagi warga negara dari kesewenang-wenangan penyelenggara negara. Jika berbagai kebijakan yang lahir justru menyengsarakan rakyat, kita harus bertanya apakah kita masih negara hukum atau tidak,” katanya.
Ia juga mengkritik keputusan parlemen yang semakin memperkuat kekuasaannya, seperti kemampuan mencopot Hakim Mahkamah Konstitusi dan Ketua KPK, yang dianggap sebagai upaya melemahkan institusi independen.
Di akhir wawancara, Prof. Sulis menegaskan bahwa kondisi Indonesia saat ini memang tidak baik-baik saja. Ia menilai bahwa kebijakan pemerintah yang bersifat populis justru tidak menyelesaikan masalah secara mendasar dan hanya menguntungkan segelintir elit.
“Kebijakan harus dibuat berdasarkan kajian akademik yang kredibel dan melibatkan masyarakat. Jika tidak, rakyat akan terus menjadi korban kebijakan yang dibuat secara impulsif dan tanpa perhitungan matang,” pungkasnya.
Dengan berbagai polemik yang terjadi, aksi protes mahasiswa dan fenomena tagar kritis di media sosial menjadi alarm bagi pemerintah untuk lebih mendengarkan suara rakyat dan tidak hanya mengutamakan kepentingan elit politik dan ekonomi.
