Jakarta – Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) rmeluncurkan buku Refleksi 2024, Outlook 2025 dengan tema “Akhir Reformasi Politik di Tengah Pusaran Oligarki.” Buku ini merupakan peringatan keras tentang jatuhnya demokrasi ke tangan para pemangku kekuasaan yang menguatkan dominasi mereka.
Peluncuran buku keempat ini berlangsung dalam sebuah seminar daring yang menghadirkan akademisi, jurnalis, dan aktivis, pada Minggu (16/02/2025). Diskusi ini menyoroti krisis demokrasi yang semakin memburuk di Indonesia akibat dominasi oligarki dan pelemahan institusi negara.
Direktur Eksekutif LP3ES, Fahmi Wibawa, dalam sambutannya menegaskan bahwa demokrasi Indonesia tengah menghadapi ancaman serius. “Demokrasi kita saat ini dalam kondisi sekarat. Sepanjang 2024, kita menyaksikan berbagai kejadian yang menghujam demokrasi bertubi-tubi. Dinasti politik yang semula hanya terjadi di daerah kini naik ke level nasional, semakin mempersempit ruang demokrasi,” ujar Fahmi.
Dalam pemaparan selanjutnya, peneliti senior LP3ES, Malik Ruslan, menyoroti bagaimana korupsi semakin merajalela dan menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Ia mengkritisi kebijakan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dimulai sejak pemerintahan Jokowi. “Saat ini, KPK tidak lagi menjadi lembaga independen. Pelemahan ini membuat pemberantasan korupsi semakin sulit, sementara oligarki semakin kuat mengendalikan kebijakan,” jelas Malik.
Ia juga menyebut bahwa selama 2024, berbagai indikasi memperlihatkan pengaruh oligarki yang semakin mencengkeram pemerintahan. “Kita melihat bagaimana kebijakan yang berpihak pada oligarki terus dilanggengkan, sementara ruang bagi masyarakat sipil untuk mengawasi pemerintah semakin terbatas,” tambahnya.
Direktur Pusat Kajian Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto, menyatakan bahwa Indonesia kini telah memasuki era post-reformasi, di mana prinsip-prinsip demokrasi yang diperjuangkan sejak 1998 semakin ditinggalkan. “Reformasi politik yang selama ini menjadi pijakan demokrasi telah berakhir. Kita tidak lagi berbicara tentang kemunduran demokrasi, tapi tentang bagaimana demokrasi itu kini tengah dihancurkan,” tegas Wijayanto.
Pandangan ini juga diamini oleh akademisi Belanda, Prof. Ward Berenschot, yang menilai bahwa demokrasi Indonesia kini berada dalam ancaman serius. “Jika dulu pelemahan demokrasi terjadi tanpa legitimasi, saat ini pelemahan tersebut justru mendapat dukungan publik. Ini yang lebih mengkhawatirkan karena ada konsolidasi kekuasaan yang semakin mempersempit ruang oposisi,” ungkapnya.
Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ika Ningtyas, menyoroti ancaman terhadap kebebasan pers yang semakin nyata, terutama dengan revisi Undang-Undang Penyiaran yang membatasi jurnalisme investigasi. “Regulasi ini berpotensi membungkam jurnalisme kritis yang selama ini menjadi garda terdepan dalam mengungkap kasus korupsi dan pelanggaran HAM,” jelas Ika.
Selain itu, ia juga menyoroti peran pendengung (buzzer) dan influencer dalam membentuk opini publik yang pro-pemerintah. “Kita melihat bagaimana tiktok dan media sosial lainnya dipersenjatai untuk menyebarkan disinformasi dan menyerang media independen. Ini menjadi ancaman besar bagi kebebasan pers di Indonesia,” ujarnya.
Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), Herlambang P. Wiratraman, menyoroti bagaimana represi terhadap kebebasan berpendapat semakin meningkat di bawah pemerintahan Jokowi dan kemungkinan berlanjut di era Prabowo. “Kita melihat bagaimana militer semakin terlibat dalam kebijakan sipil, dan ini mempertegas kembali peran militer dalam pemerintahan, sesuatu yang dulu sudah coba kita hentikan di era reformasi,” jelasnya.
Menurutnya, kombinasi antara pelemahan institusi negara, meningkatnya represi terhadap oposisi, dan penguatan oligarki menunjukkan bahwa Indonesia tengah menuju ke arah otoritarianisme baru. “Kita harus menyadari bahwa demokrasi yang kita perjuangkan kini sedang berada di ambang kehancuran,” pungkasnya.
Diskusi ini menyimpulkan bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun krusial bagi demokrasi Indonesia. LP3ES dan para akademisi yang hadir menyerukan kepada masyarakat sipil, jurnalis, dan aktivis untuk terus mengawal demokrasi dan mencegah kembalinya otoritarianisme.
“Kita harus menyelamatkan demokrasi dari kematiannya. Reformasi Jilid II harus segera kita kobarkan, agar negara ini tidak kembali ke era otoriter,” tutup Fahmi Wibawa dalam pernyataan penutupnya.
