JAKARTA — Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengalami penurunan tajam sepanjang 2026. Di tengah tekanan ekonomi, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah kini berada di bawah 50 persen.
Temuan tersebut terungkap dalam Survei Persepsi Publik terhadap Kinerja Pemerintah dan Dinamika Politik Nasional yang dilakukan Tempo Data Science pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2026. Survei melibatkan 1.260 responden yang tersebar di 38 provinsi dengan metode multistage random sampling. Wawancara dilakukan secara tatap muka, dengan sampling error ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei menunjukkan hanya 37 persen responden yang menyatakan puas atau sangat puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran. Angka tersebut turun tajam dibandingkan Desember 2025 yang mencapai 75 persen dan Maret 2026 sebesar 58 persen.
Penilaian terhadap kinerja Prabowo sendiri berada pada angka 40 persen, sementara kepuasan terhadap kinerja Gibran mencapai 33 persen. Secara keseluruhan, skor rata-rata kepuasan terhadap kinerja pemerintah berada pada angka 5,8 dari 10.
Ekonomi Menjadi Sumber Kegelisahan
Persoalan ekonomi menjadi faktor utama yang membentuk persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintah.
Sebanyak 36 persen responden menyebut mahalnya atau naiknya harga kebutuhan pokok sebagai masalah utama yang mereka hadapi. Persoalan berikutnya adalah kondisi ekonomi yang sulit atau menurun sebesar 23 persen, keterbatasan lapangan pekerjaan atau pengangguran sebesar 16 persen, serta kesulitan mendapatkan pekerjaan sebesar 7 persen.
Tekanan ekonomi juga terlihat dalam perbandingan kondisi ekonomi nasional. Sebanyak 68 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional saat ini lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan hanya 30 persen yang menilainya lebih baik.
Namun, persepsi terhadap ekonomi rumah tangga menunjukkan gambaran yang sedikit berbeda. Sebanyak 51 persen responden menilai kondisi ekonomi rumah tangganya lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya, sementara 49 persen menilai lebih baik.
Menariknya, harapan terhadap masa depan masih cukup kuat. Sebanyak 65 persen responden optimistis kondisi ekonomi rumah tangganya akan lebih baik dalam satu tahun ke depan. Sebaliknya, hanya 29 persen yang memperkirakan kondisi rumah tangganya akan memburuk.
Survei ini memperlihatkan adanya paradoks: masyarakat cukup kritis terhadap keadaan ekonomi saat ini, tetapi belum kehilangan harapan terhadap kemungkinan perbaikan di masa depan.
Harga dan Lapangan Kerja Jadi Titik Lemah Pemerintah
Tekanan ekonomi juga tercermin dalam penilaian terhadap kinerja pemerintah di sejumlah bidang.
Masyarakat memberikan penilaian relatif lebih baik terhadap pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan sejumlah layanan publik. Sebaliknya, pengendalian harga kebutuhan pokok dan penciptaan lapangan kerja menjadi titik lemah yang paling menonjol.
Dalam hal penciptaan lapangan kerja, penilaian negatif paling tinggi tercatat di Jawa Barat. Di wilayah tersebut, 15 persen responden menilai kinerja pemerintah “tidak baik sama sekali” dan 75 persen menilainya “kurang baik”.
Ketidakpuasan terhadap pemerintah juga terutama berkaitan dengan persoalan ekonomi. Dari responden yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran, 27 persen menyebut harga kebutuhan pokok yang mahal atau terus meningkat sebagai alasan utama. Berikutnya adalah sulitnya mendapatkan pekerjaan atau tingginya pengangguran sebesar 14 persen dan kondisi ekonomi yang memburuk atau tidak stabil sebesar 13 persen.
Sebaliknya, di antara responden yang puas, alasan terbesar adalah bantuan sosial yang dirasakan masyarakat sebesar 16 persen dan manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 15 persen.
MBG Dikenal Luas, Kepuasan Belum Kuat
Program MBG menjadi salah satu program pemerintah yang paling dikenal masyarakat. Sebanyak 57 persen responden menyatakan ada anggota keluarganya yang menerima atau menjadi sasaran program tersebut.
Namun, tingkat kepuasan penerima belum sepenuhnya kuat. Sebanyak 51 persen keluarga penerima menyatakan kurang puas atau tidak puas sama sekali terhadap pelaksanaan MBG. Ketidakpuasan tertinggi ditemukan di Banten, yakni 65 persen, dan di wilayah perkotaan sebesar 53 persen.
Temuan ini menjadi salah satu faktor yang ikut mewarnai penilaian publik terhadap kinerja pemerintah.
Di sisi lain, program bantuan sosial secara umum mendapat penilaian lebih positif. Sekitar 41 persen responden menyatakan keluarganya menerima bantuan sosial. Bantuan berupa beras atau pangan menjadi yang paling banyak diterima, yakni 59 persen.
Tingkat kepuasan tertinggi tercatat pada Program Keluarga Harapan (PKH), mencapai 95 persen, disusul PIP/KIP sebesar 93 persen dan BPNT/Kartu Sembako sebesar 91 persen.
Politik dan Penegakan Hukum Dinilai Negatif
Survei juga menunjukkan bahwa tekanan publik tidak hanya berada di bidang ekonomi.
Mayoritas responden memberikan penilaian negatif terhadap kondisi politik dan penegakan hukum di Indonesia saat ini. Sebanyak 57 persen menilai kondisi politik lebih buruk, sementara 31 persen menilainya lebih baik. Untuk penegakan hukum, 63 persen menilai kondisinya lebih buruk dan 30 persen menilainya lebih baik.
Meski demikian, secara keseluruhan masih terdapat optimisme terhadap arah Indonesia. Sebanyak 52 persen responden menilai Indonesia saat ini bergerak ke arah yang benar, sementara 41 persen menilai sebaliknya. Optimisme relatif kuat terlihat di Sulawesi serta kawasan Bali dan Nusa Tenggara.
Elektabilitas Prabowo Menurun, Dedi Mulyadi Melaju
Penurunan kepuasan terhadap pemerintah berjalan bersamaan dengan perubahan peta elektabilitas tokoh politik.
Dalam pertanyaan terbuka mengenai calon presiden apabila pemilu digelar saat survei dilakukan, Dedi Mulyadi menempati posisi teratas dengan 41 persen, disusul Prabowo Subianto 15 persen dan Anies Baswedan 10 persen.
Ketika responden diberikan daftar nama, elektabilitas Dedi Mulyadi bahkan mencapai 42 persen, jauh di atas Prabowo sebesar 15 persen dan Anies Baswedan sebesar 10 persen.
Dedi Mulyadi juga menjadi tokoh yang paling banyak muncul secara spontan dalam ingatan publik atau top of mind, dengan 30 persen. Prabowo berada di posisi berikutnya dengan 20 persen.
Survei mencatat kesan positif terhadap Dedi Mulyadi mencapai 98 persen di antara responden yang pernah mendengar atau mengenalnya.
Kekuatan utama Dedi Mulyadi di mata pendukungnya adalah citra sebagai tokoh yang dekat dan mendengarkan rakyat. Sebanyak 78 persen responden yang memilihnya menyebut karakter tersebut. Sementara pendukung Prabowo terutama melihatnya sebagai sosok yang tegas, yakni 60 persen.
Peta Politik Masih Cair
Meski angka elektabilitas menunjukkan perbedaan cukup besar, peta politik belum dapat dianggap mapan.
Sebanyak 48 persen responden menyatakan masih mungkin atau sangat mungkin mengubah pilihan politiknya sebelum hari pemilu. Sebaliknya, 49 persen menyatakan tidak akan berubah atau hanya memiliki kemungkinan kecil untuk mengubah pilihannya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa elektabilitas yang tercatat dalam survei belum otomatis menjadi dukungan yang permanen.
Kedekatan dengan rakyat menjadi pertimbangan terbesar masyarakat dalam memilih presiden, yakni 25 persen. Faktor berikutnya adalah program atau visi-misi sebesar 19 persen, kepribadian atau ketegasan 19 persen, serta kemampuan menyelesaikan masalah ekonomi 17 persen.
Gerindra Masih Teratas, PDIP Membayangi
Dalam pilihan partai politik, Gerindra masih berada di posisi pertama dengan 20 persen, disusul PDIP 16 persen dan Golkar 10 persen.
Dibandingkan pilihan partai pada Pemilu 2024, Gerindra turun dari 23 persen menjadi 20 persen, sementara PDIP turun dari 18 persen menjadi 16 persen. Sebaliknya, Golkar naik dari 8 persen menjadi 10 persen.
Namun, peta ini masih menyisakan ruang perubahan yang besar. Sebanyak 24 persen responden masih merahasiakan, tidak tahu, atau tidak menjawab pilihan partainya.
Survei juga menemukan bahwa dukungan terhadap partai cukup dipengaruhi oleh figur. Sebanyak 52 persen responden menyatakan akan mempertimbangkan partai yang didukung tokoh nasional yang mereka sukai. Namun, hanya 21 persen yang menyatakan sangat mempertimbangkannya, sementara 31 persen mengatakan belum tentu memilih partai tersebut.
Politik Dinasti Tidak Sepenuhnya Ditolak
Salah satu temuan lain adalah sikap masyarakat terhadap keluarga pejabat yang maju dalam pemilu.
Sebanyak 47 persen responden menganggap pencalonan anggota keluarga pejabat sebagai sesuatu yang wajar selama calon tersebut memiliki kemampuan. Sebanyak 18 persen lainnya menganggapnya wajar karena setiap warga negara memiliki hak politik.
Di sisi lain, 13 persen menilai hal tersebut kurang wajar karena kandidat memiliki keuntungan dari keluarga, sedangkan 16 persen menganggapnya tidak wajar karena mencerminkan politik dinasti.
Dengan demikian, survei menunjukkan bahwa persoalan politik dinasti tidak secara otomatis ditolak mayoritas masyarakat. Kompetensi kandidat menjadi pertimbangan penting dalam menilai pencalonan anggota keluarga pejabat.
Media Sosial Membentuk Persepsi Publik
Perubahan persepsi politik masyarakat juga tidak dapat dilepaskan dari cara mereka memperoleh informasi.
Media sosial menjadi sumber informasi yang paling dipercaya responden untuk menilai kinerja pemerintah, dengan 30 persen. Televisi berada di posisi kedua dengan 28 persen, disusul keluarga atau teman sebesar 23 persen dan media online sebesar 7 persen.
Survei juga mencatat bahwa 70 persen responden mengakses WhatsApp setiap hari. TikTok digunakan setiap hari oleh 35 persen responden, Facebook 28 persen, televisi 26 persen, serta YouTube atau podcast 24 persen.
Temuan tersebut menunjukkan semakin pentingnya ruang digital dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap pemerintah dan politik.
Data Menunjukkan Publik Kritis, tetapi Belum Kehilangan Harapan
Secara keseluruhan, survei Tempo Data Science memperlihatkan wajah publik Indonesia yang ambivalen.
Di satu sisi, masyarakat merasakan tekanan ekonomi, terutama mahalnya kebutuhan pokok dan sulitnya memperoleh pekerjaan. Tekanan tersebut beriringan dengan turunnya kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 37 persen.
Di sisi lain, masyarakat belum sepenuhnya kehilangan optimisme. Sebanyak 52 persen masih melihat Indonesia bergerak ke arah yang benar, sementara 65 persen berharap kondisi ekonomi rumah tangga mereka membaik dalam satu tahun ke depan.
Dalam konteks politik, tingginya elektabilitas Dedi Mulyadi dan turunnya dukungan terhadap Prabowo menunjukkan adanya perubahan dalam peta preferensi publik. Namun, hampir separuh responden masih membuka kemungkinan mengubah pilihan.
Dengan demikian, survei ini tidak hanya menggambarkan penurunan kepuasan terhadap pemerintah, tetapi juga menunjukkan bahwa arena politik Indonesia menjelang Pemilu 2029 masih sangat cair. Persoalan ekonomi menjadi faktor penting dalam membentuk kepuasan publik, sementara kedekatan dengan rakyat, program, dan kemampuan menyelesaikan persoalan ekonomi menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan politik.
Bagi pemerintah, pesan utama dari survei ini tampak cukup jelas: persoalan harga kebutuhan pokok dan lapangan pekerjaan merupakan pekerjaan rumah yang paling mendesak menurut publik. Sementara bagi para tokoh dan partai politik, angka 48 persen pemilih yang masih mungkin mengubah pilihan menunjukkan bahwa pertarungan politik ke depan masih terbuka lebar.
