JAKARTA — Generasi Z (Gen-Z) kerap mendapat stigma negatif sebagai “generasi strawberi” yang apolitis, lunak, dan rapuh. Masalah kecemasan hingga kerentanan sosial yang dialami anak muda masa kini sering kali disederhanakan hanya sebagai cacat karakter personal. Padahal, akar persoalan sesungguhnya terletak pada tekanan struktural yang kian masif.
Pandangan tersebut mencuat dalam Diskusi Forum Praksis Seri ke-23 bertajuk “Proklamasi Kemerdekaan, Marhaenisme, dan Gen-Z” yang digelar di Jakarta, Jumat (14/8/2026). Forum ini terselenggara atas kerja sama Pusat Riset dan Advokasi Serikat Jesuit (PRAKSIS) bersama Yayasan Hatta dan Yayasan Bung Karno.
Turut hadir juga sejumlah tokoh penting dan keluarga Proklamator RI, di antaranya putri kedua Bung Hatta, Halida Hatta, serta Levana Taufan Sukarno (istri dari Almarhum Taufan Sukarnoputra).
Pengajar Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga sekaligus Direktur Centre for Governance and Citizenship Studies (CGCS), Airlangga Pribadi Kusman, menegaskan bahwa kerentanan yang dihadapi Gen-Z hari ini adalah dampak langsung dari sistem kapitalisme-neoliberal yang diwariskan generasi terdahulu.
Menurut Airlangga, jika pada era Sukarno tantangan utama bangsa adalah kolonialisme fisik yang represif dan ekstraktif, kini penjajahan bertransformasi ke dalam bentuk baru.
“Sekarang ini kolonialisme mewujud dalam berbagai bentuk, termasuk eksploitasi oleh kapitalisme berbasis data dan platform atau platform capitalism,” ujar Airlangga, yang juga merupakan penulis buku Marhaenisme: Dalil Baru untuk Gen-Z (2026) bersama pengamat politik Rocky Gerung.
Kondisi tersebut diperparah oleh kerentanan ekonomi gig (pekerja lepas digital), kecemasan iklim (climate anxiety), ketimpangan akses digital, hingga krisis kemanusiaan. Di tengah memburuknya kualitas demokrasi dan penggerusan supremasi sipil, Gen-Z membutuhkan perangkat kritis atau “dalil” baru. Dalil tersebut, menurut Airlangga, dapat ditemukan kembali dalam pemikiran Proklamator RI, Sukarno, yakni ajaran Marhaenisme.
Marhaenisme sebagai Alat Bedah Ketimpangan
Airlangga menegaskan bahwa Marhaenisme tidak boleh sekadar dipandang sebagai nostalgia atau warisan sejarah yang dipajang indah. Gagasan ini merupakan jembatan dialektika yang relevan untuk membedah ketimpangan struktur politik era digital tanpa harus terjebak dalam politik elektoral yang pragmatis.
“Marhaenisme membantu Gen-Z untuk meletakkan politik anti-kekerasan dan rasionalitas sebagai jalan menuju kedaulatan serta keadilan sosial,” papar Airlangga.
Melalui pemahaman Marhaenisme, Gen-Z diajak menyadari posisi rakyat ketika berhadapan dengan relasi kekuasaan yang represif. Ia mengimbau kaum muda agar tidak mengambil sikap apatis terhadap dinamika politik dan sosial bangsa.
“Kaum muda harus lebih aktif dalam memahami persoalan politik serta struktur sosial di era digital seperti sekarang ini,” tegasnya.
Merawat Kemerdekaan Melalui Literasi Arsip
Sementara itu, narasumber kedua yang juga pengurus Yayasan Bung Karno, Bambang Eryudhawan (Yudha), menekankan pentingnya bagi generasi muda untuk kembali mendalami dan membedah arsip-arsip sejarah seputar peristiwa Proklamasi Kemerdekaan, baik berbentuk catatan tertulis maupun foto.
Yudha menuturkan, pencermatan mendalam terhadap arsip-arsip sejarah menunjukkan adanya detail narasi yang beragam dari para saksi kunci. Catatan dari Sudiro, misalnya, memiliki sudut pandang dan variasi cerita yang berbeda jika dibandingkan dengan narasi SK Trimurti, Sukarno, maupun Mohammad Hatta.
Meski terdapat variasi detail, Yudha menggarisbawahi bahwa seluruh arsip tersebut menyuarakan pesan inti yang sama.
“Pada tanggal 17 Agustus 1945, diwakili oleh Sukarno dan Hatta, dengan gagah berani bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya,” tutur Yudha.
Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan yang diproklamasikan tersebut bukanlah hadiah gratis, melainkan buah dari pengorbanan jiwa dan raga seluruh rakyat. Nilai historis inilah yang harus terus dirawat oleh generasi penerus di tengah tantangan zaman yang kian kompleks.
