JAKARTA – Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan manifestasi dari hak keberadaan bangsa Indonesia yang lahir setelah ratusan tahun mengalami penjajahan. Gagasan tersebut kembali ditegaskan dalam Forum Praksis Seri ke-21 yang diselenggarakan PRAKSIS (Pusat Riset dan Advokasi Serikat Jesuit) bekerja sama dengan Yayasan Bung Karno di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).
Mengusung tema “Bersama Bung Karno Kembali Mengobarkan Semangat Pancasila bagi Indonesia dan Dunia”, forum ini menghadirkan dua narasumber, yakni Mayjen Pol. (Purn.) Drs. Sidarto Danusubroto, mantan ajudan terakhir Presiden Soekarno dan mantan Ketua MPR RI, serta diplomat madya Indonesia Sigit Aris Prasetyo, Ph.D. Diskusi dipandu oleh praktisi komunikasi Susana Sunarno.
Dalam pemaparannya, Sidarto Danusubroto menegaskan bahwa Pancasila lahir sebagai philosofische grondslag atau dasar filsafat bangsa Indonesia merdeka. Menurutnya, proses perumusan Pancasila berawal dari perenungan panjang Bung Karno selama masa pengasingannya di Ende, Nusa Tenggara Timur, yang kemudian mencapai puncaknya dalam pidato bersejarah pada Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 1 Juni 1945.
“Pada pidato tersebut Bung Karno mengusulkan lima prinsip, yaitu Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Momentum itu kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila,” ujar Sidarto.
Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2015–2024 itu juga mengulas peran Bung Karno dalam memperkenalkan Pancasila kepada masyarakat internasional. Menurutnya, dalam pidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 30 September 1960, Soekarno mempresentasikan Pancasila sebagai ideologi yang memiliki nilai universal dan relevan bagi seluruh umat manusia.
Dalam pidato tersebut, kata Sidarto, Bung Karno mengajak negara-negara anggota PBB untuk mengakui dan mendukung negara-negara yang baru merdeka sebagai anggota yang setara dalam pergaulan internasional.
“Konsep pemikiran Sukarno inilah yang mendorong negara-negara lain untuk lebih aktif berpartisipasi dalam menciptakan perdamaian dunia, yang kemudian terwujud melalui lahirnya Gerakan Nonblok pada tahun 1961,” katanya.
Sementara itu, Sigit Aris Prasetyo menyoroti dimensi global dari pemikiran Bung Karno yang disampaikan dalam forum internasional tersebut. Menurutnya, selain memperkenalkan Pancasila, Soekarno juga menyuarakan perlawanan terhadap kolonialisme dan mendorong percepatan dekolonisasi bagi bangsa-bangsa yang masih berada di bawah penjajahan.
Pada saat yang sama, Bung Karno juga menolak logika bipolaritas yang mendominasi era Perang Dingin. Ia mendorong terciptanya tatanan dunia yang lebih adil melalui reformasi struktur dan keanggotaan PBB agar lebih mencerminkan realitas global.
Sigit menilai pemikiran Bung Karno tetap relevan bahkan semakin penting di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dunia saat ini.
“Lebih dari delapan puluh tahun setelah lahirnya Pancasila, dunia justru menghadapi tantangan yang membuat nilai-nilainya semakin penting,” ujarnya.
Ia menyebut sejumlah persoalan global yang masih menjadi tantangan bersama, antara lain krisis geopolitik, kolonialisme dalam bentuk-bentuk baru yang terselubung, polarisasi sosial, meningkatnya intoleransi, ketimpangan ekonomi global, berbagai krisis kemanusiaan, hingga persoalan tata kelola dunia yang belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi semua bangsa.
Karena itu, menurut Sigit, Pancasila tidak hanya relevan bagi Indonesia, tetapi juga menawarkan nilai-nilai yang dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat internasional dalam membangun perdamaian, keadilan, dan solidaritas global.
“Kita terberkati dengan adanya Pancasila,” pungkasnya.
Melalui forum ini, para peserta diajak untuk kembali membaca dan menghidupi warisan pemikiran Bung Karno, terutama dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam menghadapi berbagai tantangan nasional maupun global yang terus berkembang.
