Jakarta – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) melalui Tim Kajiannya merilis hasil riset kebijakan (policy research) yang berisi evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam dokumen setebal 55 halaman tersebut, PMII menilai sejumlah kebijakan strategis pemerintah masih menyisakan persoalan mendasar yang berpotensi menjauh dari amanat konstitusi dan cita-cita kerakyatan.
Riset yang berjudul “Evaluasi Total Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran: Menggugat Kedaulatan Konstitusi dan Mengembalikan Khittah Kerakyatan” itu menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan negara menghadirkan keadilan sosial, menciptakan lapangan kerja yang layak, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta menjamin akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
Tim Kajian PB PMII menilai masih terdapat kesenjangan antara berbagai janji kesejahteraan yang disampaikan pemerintah dengan realitas sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat. Karena itu, kritik dan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan intelektual untuk memastikan pembangunan tetap berada dalam koridor konstitusi.
Soroti Amanat Pasal 33 UUD 1945
Dalam bidang ekonomi, PMII menilai arah pembangunan nasional masih menghadapi ketegangan antara semangat ekonomi kerakyatan yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 dan kecenderungan liberalisasi pasar yang semakin kuat.
Riset tersebut menunjukkan bahwa berbagai daerah penghasil sumber daya alam strategis masih menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi. Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Maluku disebut sebagai contoh wilayah kaya sumber daya alam yang belum menikmati kesejahteraan secara optimal.
Menurut PMII, kondisi ini menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya alam belum sepenuhnya menghasilkan kemakmuran bagi masyarakat setempat sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Selain itu, ketergantungan terhadap impor bahan baku dan barang modal dinilai masih menjadi persoalan serius. Meski pertumbuhan ekonomi nasional relatif stabil, struktur ekonomi Indonesia disebut masih rentan terhadap tekanan eksternal, termasuk fluktuasi nilai tukar rupiah dan ketergantungan pada komoditas impor strategis seperti kedelai.
“Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kemandirian ekonomi nasional,” tulis Tim Kajian PB PMII dalam laporannya.
Kritik Program Pangan dan Kesejahteraan
PMII juga menyoroti berbagai kebijakan pemerintah di sektor pangan. Menurut kajian tersebut, orientasi kebijakan pangan nasional cenderung bergeser dari konsep kedaulatan pangan (food sovereignty) menuju ketahanan pangan (food security) yang lebih menitikberatkan pada ketersediaan pasokan, termasuk melalui impor.
Kondisi ini dinilai berpotensi melemahkan kemampuan bangsa dalam membangun sistem pangan yang mandiri dan berkelanjutan.
Di sektor pendidikan, PMII mengangkat persoalan kesejahteraan guru, khususnya guru honorer. Berdasarkan data yang dihimpun dalam riset, jutaan guru honorer masih menghadapi pendapatan rendah, keterlambatan pembayaran honor, keterbatasan akses jaminan sosial, hingga tingginya ketergantungan pada pekerjaan sampingan.
Perbedaan kesejahteraan antara guru ASN, PPPK, dan guru honorer disebut berpotensi memengaruhi kualitas pembelajaran dan motivasi tenaga pendidik.
Pertanyakan Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis
Salah satu fokus evaluasi PMII adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam kajiannya, PMII menilai pelaksanaan program tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tata kelola, pengawasan, hingga persoalan keamanan pangan. Sejumlah kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di berbagai daerah disebut menjadi indikator perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pengendalian mutu program.
Selain itu, PMII juga menyoroti pentingnya transparansi penggunaan anggaran dan penguatan mekanisme akuntabilitas agar tujuan program dapat tercapai secara efektif.
Reformasi Birokrasi dan Kepercayaan Publik
Di bidang tata kelola pemerintahan, riset tersebut menilai reformasi birokrasi masih menghadapi berbagai hambatan. PMII menyoroti praktik penunjukan jabatan yang belum sepenuhnya berbasis merit system, serta perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut kajian itu, kualitas tata kelola negara memiliki hubungan langsung dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Karena itu, penguatan institusi demokrasi dan birokrasi yang profesional dinilai menjadi syarat penting untuk menjaga legitimasi pemerintahan.
Seruan Evaluasi Total
Melalui riset tersebut, PMII menyerukan dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kebijakan strategis Kabinet Merah Putih. Organisasi mahasiswa itu menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan dimaksudkan untuk melemahkan pemerintah, melainkan sebagai upaya mengingatkan agar pembangunan nasional tetap berpijak pada amanat konstitusi dan kepentingan rakyat.
PMII menekankan bahwa negara harus hadir sebagai pelindung kepentingan publik, memperkuat kemandirian ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan bahwa seluruh kebijakan pembangunan benar-benar ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dengan demikian, evaluasi terhadap pemerintah bukan sekadar penilaian atas capaian program, melainkan bagian dari upaya menjaga arah pembangunan agar tetap sejalan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia dan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
