Jakarta — Guru Besar Filsafat STF Driyarkara, Franz Magnis-Suseno, menegaskan bahwa peristiwa 1965–1966 di Indonesia bukan hanya tragedi politik dalam negeri, tetapi juga termasuk salah satu genosida terbesar di dunia pada abad ke-20. Hal itu ia sampaikan dalam kuliah umum berjudul “Sejarah 1965–1966 dan Politik Kiri di Indonesia” yang digelar di Auditorium STF Driyarkara, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Acara ini dihadiri para dosen, mahasiswa, alumni STF Driyarkara, serta para aktivis Suara Ibu Indonesia. Kuliah umum tersebut menjadi kegiatan perdana dari rangkaian diskusi publik bertajuk Klik;Rakyat, yang rencananya akan berlanjut di Perpustakaan Nasional dan Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini pada akhir Oktober.
Dalam paparannya, Magnis menyebut tragedi 1965–1966 merupakan peristiwa yang amat berarti bagi Indoesia dan internasional. Ini karena, menurut Magnis, untuk pertama kalinya komunisme internasional dipukul secara total dan terutama menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara yang melakukan genosida terbesar di dunia. “China pada masa Mao, Kamboja di bawah pemerintahan Pol Pot, Indonesia sendiri, dan Rwanda—empat negara ini menjadi contoh genosida paling masif di abad ke-20,” ujarnya.
Ia menekankan, meskipun dirinya dikenal sebagai seorang antikomunis, tidak ada alasan yang dapat membenarkan pembunuhan massal. “Pembunuhan besar-besaran terhadap mereka yang dianggap terkait PKI adalah pelanggaran HAM yang tidak bisa dimaafkan. Sama seperti para pembunuh Nazi yang tidak bisa dibebaskan dari tanggung jawab,” kata Magnis.
Soekarno Menolah Pertumpahan Darah
Magnis juga mengulas dinamika politik menjelang dan sesudah Gerakan 30 September 1965 (G30S). Sewaktu dia datang ke Indonesia pada tahun 1961, Magnis khawatir dengan komunisme di Indonesia meski teman-teman fraternya dari Indonesia tidak terlalu khawatir.
Sejak awal, menurut Magnis, pimpinan Partai Komunis Indonesia sebenarnya sudah menyatakan akan mengambil alih kekuasaan di Indonesia, tetapi mereka mengurungkan niatnya karena takut militer. “Sejak itu kami tegang,”ujar Magnis.
Kabar mengenai usia Bung Karno yang tidak akan lama (sekitar tiga bulan) sejak disampaikan pada tengah September 1965, menurut perkiraan para dokter China, membuat PKI khawatir. Ini yang membuat mereka bergerak cepat membentuk Dewan Revolusi, kata Magnis.
Magnis menyoroti sikap Presiden Soekarno yang menolak mendukung aksi penculikan dan pembunuhan para jenderal. “Soekarno bukan orang yang setuju pada pertumpahan darah. Andai saat itu ia mengambil alih kepemimpinan Dewan Revolusi, sejarah Indonesia mungkin berbeda,” jelasnya.
Namun, lanjut Magnis, setelah penemuan jenazah para jenderal di Lubang Buaya, situasi berubah drastis. Demikian juga narasi resmi yang mengaitkan organisasi perempuan Gerwani dengan kekerasan di lokasi itu, menurutnya, adalah fitnah yang menghancurkan nama jutaan perempuan Indonesia.
Propaganda mengenai keganasan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang kejam, menganiaya para jenderal di Lubang Buaya digembar-gemborkan selama puluhan tahun. “Ini merupakan salah satu kejahatan yang amat besar yang terjadi oleh negara,”ujar Magnis.
Kiri Tidak Selalu Komunis
Dalam sesi tanya jawab, peserta menyinggung soal pelarangan buku-buku kiri dan ketakutan terhadap pemikiran Marxis. Menanggapi hal itu, Magnis menilai sikap pemerintah keliru. “Mengkritik Marx bukan berarti mendukung kapitalisme. Begitu juga membaca buku kiri tidak otomatis menjadikan seseorang komunis. Pandangan yang berbeda mestinya dijawab dengan argumen, bukan dilarang,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa secara ideologis, Marxisme-Leninisme memang bertentangan dengan sila pertama Pancasila. “Komunisme menolak keberadaan Tuhan. Karena itu, secara prinsip tidak mungkin dipersatukan dengan Pancasila. Tetapi tetap, melarang buku atau pemikiran tidak akan pernah menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Menutup kuliah umum, Magnis mengingatkan pentingnya refleksi kritis atas sejarah bangsa. Menurutnya, tragedi 1965–1966 masih menyisakan luka besar yang belum selesai hingga kini. “Hampir 60 tahun berlalu, tetapi peristiwa itu tetap menjadi salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah Indonesia, bahkan dunia. Kita harus terus mengingatnya agar bangsa ini tidak jatuh pada kebutaan sejarah,”ujar pria kelahiran Nurnberg, Jerman ini.
