Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari prasyarat sosial yang menopangnya. Demokrasi memerlukan ruang sosial yang hidup, yaitu masyarakat madani (civil society) yang aktif, kritis, dan otonom, serta gerakan sosial yang dinamis.
Demikian disampaikan Prof. Dra. Francisia Saveria Sika Ery Seda, M.A., Ph.D., dalam diskusi yang berlangsung di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara (STFD), Senin (05/05/2025) dengan materi bertajuk “Masyarakat Madani dan Gerakan Sosial di Dalam Konteks Keterkaitan dengan Demokrasi: Perspektif Sosiologi Politik”.
Diskusi yang berlangsung sebagai rangkaian kegiatan Pekan Kelas Terbuka Filsafat 2025 ini diselenggarakan untuk memperingati Dies Natalis ke-56 Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara (STFD). Sejumlah pemikir dan akademisi akan mengisi kegiatan kelas ini selanjutnya, dan mengangkat isu-isu mendasar dalam praktik demokrasi Indonesia masa kini.
Prof. Ery Seda—yang merupakan Guru Besar Sosiologi Politik dan Studi Pembangunan di Universitas Indonesia menyatakan bahwa demokrasi tidak berdiri di ruang hampa. Ia hanya dapat tumbuh dan bertahan ketika ada warga yang berpikir, bersuara, dan bergerak.
Ia menegaskan bahwa masyarakat madani bukan hanya sekadar ruang antara negara dan individu, tetapi merupakan jaringan sosial, komunitas, dan organisasi yang membentuk arena kontestasi ide dan kepentingan, tanpa intervensi langsung dari negara maupun kekuatan pasar.
“Sejarah demokrasi di berbagai negara menunjukkan bahwa gerakan sosial memainkan peran sentral dalam mendorong perubahan sosial-politik. Dari gerakan buruh, gerakan perempuan, sampai gerakan anti-otoritarianisme, semua berakar dari kegelisahan moral terhadap situasi ketimpangan atau ketidakadilan,”ujar Ery.
Gerakan sosial, menurutnya, pada mulanya adalah bentuk oposisi moral. Tetapi dalam perjalanannya bisa menjadi oposisi politik, bahkan produsen ideologi alternatif.
Namun demikian, di Indonesia, pascareformasi 1998, banyak gerakan sosial melemah karena proses institusionalisasi yang terlalu cepat atau dirangkul kekuasaan secara pragmatis. Prof. Ery mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya LSM yang terjebak dalam logika proyek daripada kerja pengorganisasian rakyat.
Tantangan Masyarakat Sipil Saat Ini
Prof. Ery juga menyoroti tantangan kontemporer bagi masyarakat sipil dan gerakan sosial. Di antaranya adalah disinformasi digital, represi halus dari negara, kooptasi oleh elite politik, serta apatisme yang semakin luas di kalangan generasi muda.
“Banyak anak muda yang pintar, kritis, tapi enggan berorganisasi atau beraksi secara kolektif. Ini akibat budaya individualisme dan ekspektasi instan,” ujar Prof. Ery.
Lebih lanjut, ia mengajak para peserta—khususnya mahasiswa STF Driyarkara—untuk memanfaatkan filsafat sebagai alat refleksi kritis terhadap struktur sosial dan kekuasaan. “Filsafat bukan hanya perenungan, tapi juga pembebasan,” tegasnya.
Menjawab pertanyaan dari peserta tentang posisi filsuf dalam perubahan sosial, Prof. Ery menyatakan bahwa intelektual seharusnya menjadi penghubung antara teori dan aksi. Ia menyitir Gramsci tentang peran intelektual organik yang melebur dalam perjuangan masyarakat.
“Kita butuh intelektual yang tidak hanya bicara di menara gading, tetapi terlibat dalam membangun kesadaran kritis dan solidaritas publik.”
Ia juga mencontohkan gerakan perempuan yang selama ini berhasil membangun ekosistem masyarakat madani yang tangguh melalui kerja kolektif, solidaritas akar rumput, serta refleksi epistemologis atas pengalaman perempuan.
Nilai Bersama
Sesi tanya jawab berlangsung interaktif dan reflektif. Beberapa peserta menanyakan soal ketegangan antara kerja advokasi dan kooptasi kekuasaan, serta strategi menjaga keberlanjutan gerakan di tengah dinamika politik yang cair. Seorang peserta juga bertanya bagaimana membangun gerakan sosial yang lintas agama dan lintas identitas dalam konteks politik identitas yang semakin tajam.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Prof. Ery mengingatkan bahwa keutuhan gerakan sosial terletak pada kemampuannya membangun nilai bersama dan solidaritas lintas batas.
“Gerakan sosial yang sejati tidak menutup diri, tapi justru mencari titik temu dalam perbedaan. Itulah esensi masyarakat madani.”
Kuliah terbuka ini menjadi salah satu momen penting dalam rangkaian Pekan Kelas Terbuka Filsafat 2025. Bagi Prof. Ery, undangan untuk berbagi gagasan di STFD adalah bentuk partisipasi intelektual dalam ruang yang terbuka, reflektif, dan lintas disiplin.
“Saya bahagia bisa hadir di sini, karena saya percaya bahwa demokrasi hanya bisa bertahan jika kita terus membangun kesadaran publik secara kolektif,” tuturnya.
