JAKARTA, Presiden Prabowo diperkirakan akan melanjutkan kebijakan ekonomi dan luar negeri yang sudah diletakkan dasarnya oleh Jokowi, berdasarkan agenda nasionalisnya yang dimulai dari dalam negeri. Demikian disampaikan Dosen Politik China di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Klaus Heinrich Raditio dalam Forum Diskusi di Jakarta, Jumat (22/11/2024).
Dalam diskusi yang diselengarakan oleh Lembaga Peneliti PRAKSIS seri-3 berjudul “Prediksi dan Harapan Kebijakan Luar Negeri Prabowo” ini, pakar Hubungan Internasional lulusan The University of Sydney dan Tsinghua University ini menambahkan bahwa kepribadian Prabowo akan menambah cita rasa yang kuat pada diplomasi Indonesia, apalagi menteri luar negerinya menjadi salah satu orang kepercayaannya.
Klaus berharap, Prabowo dapat memainkan peran yang lebih berani dalam menjaga stabilitas regional. Karena itu, Presiden bakal mengukuhkan posisinya dalam kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Isu SCS (South China Sea) atau Laut China Selatan mungkin akan memberikan kesempatan baginya untuk memainkan peran aktif, dan ASEAN adalah sebuah platform untuk meningkatkan statusnya.
Memang, dalam Joint Statement yang dilakukannya dengan China saat kunjungannya ke negara itu beberapa waktu lalu, beberapa kesepakatan tentang SCS ini menuai kontroversi. Namun Klaus menilai ini merupakan masalah birokrasi yang dapat diperbaiki.
Kalau dilihat ke belakang, pendahulunya Presiden Jokowi, telah menjaga dan menjalankan hubungan diplomatik yang adem-ayem, meskipun untuk urusan SCS, Jokowi tetap bersikukuh pada pendirian, yakni dengan menegaskan hak-hak maritim Indonesia di Laut Cina Selatan dan menegakkan hukum internasional, merujuk pada penolakan klaim Laut Cina Selatan oleh Tiongkok pada 2016 oleh pengadilan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) dalam nota diplomatik Jakarta kepada PBB pada Mei dan Juni 2020.
Dalam hubungannya dengan China, selama masa Pemerintahan Presiden Jokowi, Klaus menilai posisi China di mata Indonesia terlihat istimewa. Ini ditandai dengan kunjungan Jokowi ke negara itu sebanyak 18, dibanding pertemuan dengan Obama, Trump, dan Biden hanya 6 kali, masing-masing dua kali. ” Dalam hal menjalankan pemerintahan, Jokowi juga mendapat inspirasi dari politik Tiongkok,” ujar Klaus.
RRT telah menjadi mitra ekonomi yang penting bagi Indonesia. Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia dan sumber investasi asing langsung (FDI) terbesar kedua. Pada tahun 2023, Indonesia adalah penerima terbesar dari Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative) Tiongkok, menerima investasi sebesar US$7,3 miliar, belum lagi kehadiran perusahaan-perusahaan Tiongkok yang signifikan dalam membangun smelter nikel di Indonesia.
Maka, kata Klaus, dari sudut pandang Jokowi, perilaku Cina dalam SCS sejauh ini bukanlah ancaman yang parah. Sebaliknya, kontribusi Cina terhadap agenda hilirisasi dianggap lebih besar daripada kegiatan ilegal China di perairan Natuna.
Demikian juga, kata Klaus, Prabowo berperan lebih aktif di ASEAN dan Laut China Selatan. Namun hal tersebut hanya bisa efektif jika diplomasi Prabowo didukung oleh tingkat kapasitas militer tertentu. Oleh karena itu, Prabowo akan mempertahankan kerja sama pertahanan dengan Barat dan meningkatkan kerjasama pertahanan dengan China yang saat ini masih minim, demi membangun sikap saling percaya (confidence buidling).
