TIMIKA – Sebuah gugatan keras muncul dari meja pimpinan Gereja Katolik Timika. Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA. Uskup Keuskupan Timika ini melontarkan kritik tajam yang menantang status quo sistem pendidikan saat ini. Ia menyebut pendidikan modern telah terjerumus menjadi sekadar “pabrik” yang memproduksi tenaga kerja, alih-alih membentuk manusia seutuhnya.
Dalam dokumen pokok pikirannya yang dirilis pada pembukaan Lokakarya Pendidikan, 14 April 2026, Uskup Bernardus secara provokatif mempertanyakan: untuk apa anak-anak Papua bersekolah jika jiwa mereka dikosongkan demi melayani pasar?
Pendidikan sebagai “Ruang Gelap”
Uskup Bernardus memulai kritiknya dengan kembali ke akar filsafat Paideia milik Platon. Ia menegaskan bahwa pendidikan seharusnya menjadi aktivitas peristrophe—sebuah proses radikal memalingkan wajah dari “ruang gelap” kebiasaan hidup yang dangkal menuju cahaya kebenaran.
Namun, realitanya justru sebaliknya. “Pendidikan kita saat ini cenderung terjebak dalam ideologi ekonomi. Fokus utamanya bukan lagi martabat manusia, melainkan keuntungan material,” tulisnya. Ia menyoroti fenomena di mana sekolah hanya mengejar angka-angka kognitif yang sempit. Anak-anak dipaksa menghafal, bukan memahami; mereka didorong untuk kompetitif secara intelektual, namun kerontang secara afektif dan rohani.
Penyakit “Kepegawaian” dan Dehumanisasi Guru
Salah satu poin paling tajam dalam gugatan ini adalah kritiknya terhadap mentalitas “Penyakit Kepegawaian” yang menjangkiti masyarakat dan birokrasi pendidikan. Uskup Bernardus melihat gelar akademis kini hanya dipandang sebagai tiket menjadi birokrat (PNS) demi status sosial, bukan instrumen perubahan.
Lebih jauh, ia menantang para pendidik untuk berhenti memposisikan diri sebagai “buruh pengajar” yang sekadar mengejar jam tayang kurikulum. “Guru bukan lagi pembimbing, tapi sering kali menjadi ‘polisi’ ilmu pengetahuan yang menjejalkan informasi,” kritiknya. Mengutip Romo Mangunwijaya, ia menegaskan bahwa pendidikan sejati adalah Amor et Caritas (Cinta Kasih). Tanpa itu, sekolah hanyalah bangunan tanpa ruh.
Menggugat Standar “Pasar Kerja”
Sudut pandang Uskup ini secara langsung menantang kebijakan pemerintah dan sektor swasta yang seringkali mendikte kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan industri. Ia menolak ide bahwa kesuksesan pendidikan diukur dari seberapa cepat lulusannya diserap oleh perusahaan besar seperti PT Freeport Indonesia atau instansi pemerintah.
Bagi Uskup, saat pendidikan menyerah pada logika pasar, maka terjadi degradasi martabat manusia. Anak-anak Papua tidak lagi dilihat sebagai pribadi unik dengan bakat bahasa, logika, atau kinestetik yang berbeda-beda, melainkan sebagai komoditas yang harus distandarisasi.
Jalan Keluar: Menuju Grand Design Baru
Sebagai langkah konkret melawan krisis identitas ini, Uskup Bernardus menawarkan lima langkah strategis (Roadmap) untuk merombak wajah pendidikan di Papua Tengah:
- Restorasi Manajemen: Menata ulang YPPK agar tidak lagi berjalan dengan administrasi yang “amburadul” dan birokratis.
- Pemetaan Potensi: Mengenali bakat unik setiap anak sejak dini, bukan memaksa semua orang menjadi “seragam”.
- Evaluasi Total: Menyelaraskan kembali sekolah-sekolah di pelosok pesisir dan pegunungan dengan visi kemanusiaan, bukan sekadar urusan ijazah.
- Penyusunan Grand Design: Menciptakan cetak biru pendidikan yang kontekstual dengan realitas Papua, bukan sekadar menjiplak kurikulum Jakarta.
- Sinergi Berbasis Martabat: Menuntut komitment Pemerintah dan korporasi (seperti PTFI) melalui MoU yang tidak hanya soal uang, tapi soal tanggung jawab moral mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sebuah Peringatan Keras
Yang disampaikan uskup bukanlah sekadar catatan pembukaan, melainkan sebuah manifesto. Mgr. Bernardus Bofitwos Baru mengingatkan bahwa jika sistem pendidikan di Papua tidak segera “bertobat” dari pemujaan terhadap materi dan pasar, maka Papua hanya akan menghasilkan generasi yang cerdas secara teknis namun lumpuh secara moral.
“Mendidik adalah panggilan jiwa untuk mencintai anak didik, bukan menjadikan mereka objek pengajaran,” tutupnya. Kini bola panas berada di tangan pemerintah, yayasan, dan masyarakat: apakah mereka berani keluar dari zona nyaman “pendidikan pasar” demi memanusiakan manusia Papua?
