JAKARTA – Sosialisme abad ke-21 awalnya dirancang sebagai alternatif terhadap kapitalisme neoliberal sekaligus pembaruan dari sosialisme klasik. Konsep ini menempatkan negara sebagai aktor kuat yang tetap menjaga demokrasi melalui partisipasi rakyat, dengan tujuan utama menciptakan keadilan sosial, keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial, serta keberlanjutan ekologis.
Demikian disampaikan dosen Program Studi Ketahanan Nasional SKSG Universitas Indonesia Dr. Nur Iman Subono dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Riset dan Advokasi Serikat Jesuit (PRAKSIS) ke-18 dengan tema “Berakhirnya Sosialisme Abad ke-21” di Jakarta, Jumat (27/3).
Dalam paparannya, Nur Iman Subono—yang akrab disapa Boni—menjelaskan bahwa ada tiga pilar utama dalam implementasi sosialisme abad ke-21, yakni kepemimpinan populis berbasis gerakan massa, program sosial komunitas seperti layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguasaan negara atas sumber daya alam. Ketiganya dijalankan melalui empat kerangka utama: demokrasi partisipatif, ekonomi berbasis kesetaraan, kesejahteraan sosial, dan semangat anti-imperialisme.
Gagasan ini pertama kali dipopulerkan oleh sosiolog Heinz Dieterich dan kemudian diadopsi secara luas oleh Presiden Venezuela, Hugo Chávez, sebagai fondasi ideologis pemerintahannya. Dalam praktiknya, implementasi sosialisme abad ke-21 menunjukkan dinamika yang berbeda di berbagai negara Amerika Latin, khususnya Venezuela, Bolivia, dan Ekuador.
Di Venezuela, model ini dijalankan secara paling radikal. Namun, kebijakan nasionalisasi besar-besaran justru berujung pada krisis ekonomi, hiperinflasi, serta gelombang migrasi besar-besaran. Situasi ini semakin kompleks dengan intervensi Amerika Serikat, yang memuncak pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro pada awal 2026.
Berbeda dengan Venezuela, Bolivia di bawah Presiden Evo Morales menerapkan pendekatan yang lebih pragmatis. Nasionalisasi sumber daya alam, termasuk lithium, berhasil menurunkan angka kemiskinan. Namun, dalam perkembangannya, kebijakan tersebut mulai berkompromi dengan kepentingan Barat, yang dinilai menyimpang dari prinsip awal sosialisme abad ke-21.
Sementara itu di Ekuador, Presiden Rafael Correa sempat mendorong reformasi sosial yang progresif. Akan tetapi, arah kebijakan berubah ketika Lenín Moreno mengambil alih kepemimpinan dan lebih condong pada kepentingan bisnis.
Boni juga menyoroti faktor eksternal yang turut mempercepat kemunduran sosialisme abad ke-21. Salah satunya adalah kebijakan geopolitik Amerika Serikat yang kembali menghidupkan semangat Doktrin Monroe melalui pendekatan baru yang dikenal sebagai “Trump Corollary”. Kebijakan ini bertujuan membatasi pengaruh negara lain seperti Tiongkok dan Rusia di kawasan Amerika Latin.
Selain tekanan eksternal, kegagalan sosialisme abad ke-21 juga dipicu oleh faktor internal, seperti krisis ekonomi, korupsi sistemik, lemahnya institusi negara, serta ketergantungan pada komoditas global yang harganya anjlok sejak 2014.
Melihat situasi tersebut, Boni menilai masa depan Amerika Latin akan sangat ditentukan oleh kemampuannya menghadapi tantangan besar, termasuk kembalinya neoliberalisme dan kuatnya hegemoni global. Ia menegaskan bahwa dinamika geopolitik kerap mengabaikan idealisme ideologis.
“Gagalnya sosialisme abad ke-21 bukan berarti berakhirnya sosialisme itu sendiri, melainkan mencerminkan bahwa geopolitik abad ke-21 tidak mengenal pemenang permanen,” ujar Boni menutup paparannya.
