Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian senilai Rp14,69 miliar yang diberikan kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad. Pengadaan tersebut dinilai bermasalah di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang turut memangkas belanja pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Dalam siaran pers yang diterbitkan pada 9 November 2026, ICW mengungkapkan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengontrak lima paket pengadaan jasa influencer pada 2024. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengontrak tiga paket pengadaan pada 2025–2026.
Data tersebut bersumber dari realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Pengadaan mencakup penayangan konten di YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, hingga jasa menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara.
Kontrak KKP Capai Rp10,8 Miliar
Berdasarkan data yang dihimpun ICW, Kemendikbudristek melalui Museum dan Cagar Budaya mengadakan lima paket pada 2024 dengan total nilai sekitar Rp3,9 miliar.
Sementara itu, KKP mengontrak tiga paket jasa influencer dengan total nilai Rp10,8 miliar. Pada 2025, KKP mengadakan dua paket masing-masing senilai Rp3,59 miliar dan Rp3,6 miliar. Pada 2026, kementerian tersebut kembali mengadakan jasa publikasi influencer senilai Rp3,6 miliar untuk Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna.
ICW menilai belanja tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
Menurut ICW, Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun. Kebijakan itu juga meminta pemerintah daerah membatasi belanja seremonial, kajian, studi banding, publikasi, dan seminar.
Namun, di tengah kebijakan tersebut, belanja jasa influencer oleh KKP justru terus berlanjut.
ICW juga menyoroti pengadaan Instagram Story Raffi Ahmad dan Nagita Slavina senilai Rp575,7 juta. Nilai tersebut dinilai ironis di tengah keterbatasan dana desa akibat kebijakan pengalokasian sebagian besar anggaran untuk program Koperasi Desa Merah Putih.
ICW Pertanyakan Manfaat dan Transparansi Pengadaan
ICW mempertanyakan manfaat dan dampak pengadaan jasa influencer yang dinilai belum dapat diukur secara jelas dan terbuka.
Menurut lembaga antikorupsi tersebut, Kemendikbudristek maupun KKP telah memiliki perangkat komunikasi publik, termasuk biro hubungan masyarakat, kanal media sosial resmi, serta anggaran kehumasan yang dibiayai dari pajak masyarakat.
ICW juga menyoroti paket pengadaan Kemendikbudristek senilai Rp2,52 miliar untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam acara. Lembaga tersebut mempertanyakan kontribusi belanja itu terhadap kebutuhan komunikasi pemerintah.
Tanpa keterbukaan kerangka acuan kerja (KAK), laporan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan pengadaan, publik dinilai sulit mengetahui manfaat penggunaan anggaran tersebut.
Selain itu, ICW menilai spesifikasi pengadaan yang mencantumkan secara langsung akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube tertentu berpotensi membatasi persaingan.
Empat paket penayangan konten Kemendikbudristek dilakukan melalui mekanisme e-purchasing di katalog elektronik. Namun, nama paket secara langsung menyebut kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.
ICW menilai spesifikasi yang mengarah pada figur dan akun tertentu tersebut membuat penyedia jasa lain tidak memiliki kesempatan yang setara untuk menawarkan layanan serupa.
Lembaga itu juga mempertanyakan metode penetapan harga, terutama karena sejumlah paket penayangan konten menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran. Nilai tiga paket pengadaan KKP yang berasal dari direktorat jenderal berbeda juga relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket.
Soroti Potensi Konflik Kepentingan
ICW turut menyoroti potensi konflik kepentingan dalam pengadaan tersebut karena Raffi Ahmad merupakan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Raffi Ahmad dilantik sebagai utusan khusus Presiden pada 22 Oktober 2024. Setelah pelantikan tersebut, KKP tercatat tiga kali mengontrak PT Rans Animasi Indonesia.
Menurut ICW, kondisi ini menimbulkan persoalan konflik kepentingan karena seorang pejabat publik juga memiliki perusahaan yang menerima kontrak dari kementerian dalam periode pemerintahan yang sama.
ICW juga menilai pemerintah tidak sepatutnya menggunakan uang rakyat untuk membangun citra kekuasaan atau menggiring opini melalui figur populer.
Kepercayaan publik, menurut ICW, seharusnya dibangun melalui kinerja dan keterbukaan pemerintah, bukan melalui pembelian jasa promosi menggunakan uang pajak.
ICW Desak Audit dan Pembukaan Dokumen
Atas temuan tersebut, ICW mendesak KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, termasuk KAK, harga perkiraan sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan.
ICW juga meminta BPKP dan inspektorat jenderal kedua kementerian melakukan audit terhadap pengadaan tersebut, terutama terkait kewajaran harga, transaksi pembayaran di luar sistem, keseragaman nilai kontrak influencer di KKP, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan dan tugas instansi.
Selain itu, ICW meminta LKPP mengevaluasi pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik, khususnya terkait spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu, keterbukaan persaingan, dan kewajaran harga.
ICW juga mendesak Presiden menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi serta sasaran strategis kementerian. Lembaga tersebut turut meminta agar perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden tidak menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan.
Terakhir, ICW meminta Raffi Ahmad membuka informasi mengenai kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan langkah pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
