Pendidikan politik di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam skala tertentu merupakan langkah strategis dalam mempersiapkan generasi muda agar terlibat aktif dalam proses demokrasi dan tata kelola negara. Di era informasi yang semakin kompleks, para siswa perlu dibekali kemampuan penalaran logis dan pemahaman dasar tentang etika politik. Pendidikan politik di usia muda ini sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran kritis, kemampuan analisis, dan keterampilan debat mendalam.
Dalam analisis Smith (1987), pendidikan politik didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang disengaja dan bertujuan menciptakan pemahaman politik secara lebih mendalam. Smith menekankan bahwa pendidikan politik tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan atau pengembangan keterampilan semata, tetapi juga mencakup pembentukan sikap dan nilai-nilai politik.
Hal ini menunjukkan bahwa proses pendidikan politik memiliki dimensi moral dan emosional signifikan, yang harus diakui dalam upaya menghasilkan individu yang mampu berpikir kritis tentang politik dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Selain itu, pendidikan politik mencakup inisiatif mandiri dari peserta didik, yang menegaskan pentingnya peran aktif mereka dalam menentukan jalur pembelajaran mandiri.
Smith juga menyoroti bahwa pendidikan politik perlu diarahkan tidak hanya pada pemahaman intelektual, tetapi juga pada tindakan nyata. Hal tersebut mencerminkan pentingnya hubungan antara teori dan praktik dalam politik, di mana pembelajaran politik efektif akan menghasilkan tindakan yang didasarkan pada analisis matang dan pemahaman mendalam.
Pendidikan politik sebagai bagian dari kurikulum harus dipelajari, dilatihkan, dan disimulasikan dalam lingkungan pembelajaran. Tanpa pemahaman sistematis tentang politik, proses pembentukan siswa akan kehilangan orientasi dan arah yang jelas. Oleh karena itu, penting agar memiliki konsep yang tepat agar pendidikan politik dapat menjadi sarana efektif dalam menciptakan perubahan sosial dan politik di masa mendatang (Heywood, 2021; Freire, 1970; Print, 2007).
Pendidikan politik sejatinya, sejak dini perlu diperkenalkan kepada para siswa. Kurikulum Merdeka, dengan sifat fleksibilitas, sebenarnya membuka peluang besar dalam memperkenalkan pendidikan dasar politik dalam konteks peminatan siswa. Dengan adanya ruang eksplorasi, siswa yang berminat menjadi politisi, administrator negara, atau pengkaji politik dapat memanfaatkan peminatan ini sebagai wadah awal untuk mengembangkan diri.
Disinilah peran krusial guru dan pendidik sebagai fasilitator. Mereka harus dipersiapkan tidak hanya dari segi penguasaan materi, tetapi juga dalam metode pengajaran yang mampu memancing dialog terbuka dan refleksi mendalam dari siswa.
Salah satu aspek utama yang perlu ditanamkan kepada siswa adalah penalaran logis melalui pendekatan logika formal. Dalam memahami politik, logika berfungsi sebagai alat memisahkan argumen valid dari yang tidak, serta melatih siswa berpikir kritis terhadap isu-isu sosial, politik, dan ekonomi.
Mereka perlu belajar mengidentifikasi kesalahan berpikir (logical fallacies) yang sering muncul dalam wacana politik publik, baik di media massa maupun di ruang-ruang debat politik. Selain itu, pengajaran logika membantu siswa mengasah kemampuan mereka dalam berargumen secara struktural dan sistematis.
Selain penalaran logis, pentingnya pendidikan etika politik juga perlu diprioritaskan. Prinsip-prinsip dasar etika politik akan memberikan wawasan tentang bagaimana negara secara ideal dikelola serta bagaimana kepentingan umum dilindungi tanpa mengabaikan keadilan dan kesejahteraan individu. Etika politik mengajarkan bahwa politik bukan hanya tentang perolehan kekuasaan, tetapi juga tentang dedikasi dalam melayani masyarakat (Thompson, 2005).
Melalui studi kasus sejarah dan diskusi etis, siswa bisa diajak menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintah, mempertimbangkan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya, dan menghubungkan dengan realitas politik kontemporer.
Dalam konteks ini, penting bagi sekolah untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, seperti lembaga kajian politik, praktisi politik, atau bahkan badan legislatif, agar siswa mendapatkan wawasan langsung dari mereka yang berkecimpung di dunia politik. Melalui forum-forum diskusi, seminar, atau kunjungan langsung ke lembaga-lembaga pemerintahan, siswa dapat lebih mendalami dinamika politik sesungguhnya.
Pendidikan dasar politik ini juga dapat menjawab kebutuhan akan kesadaran politik yang lebih matang di kalangan pemuda, yang kelak akan menjadi bagian dari pengambilan keputusan di masyarakat. Upaya ini sejalan dengan tujuan besar Kurikulum Merdeka, yakni menumbuhkan generasi kritis, mandiri, dan mampu berkontribusi secara nyata bagi bangsa.
Integrasi pendidikan politik dalam kurikulum SMA merupakan langkah penting dalam mempersiapkan generasi penerus yang tidak hanya memahami mekanisme politik tetapi juga terampil dalam berpartisipasi aktif dalam ranah tersebut.
Dengan memperkenalkan dasar-dasar penalaran logis dan etika politis, pendidikan politik dapat membekali siswa dengan kemampuan untuk mengevaluasi dan merespons isu-isu politik secara kritis. Hal demikian merupakan aspek penting dalam membangun masyarakat yang berinformasi dan terlibat secara aktif dalam proses demokrasi, serta mengembangkan kesadaran tentang tanggung jawab dan hak mereka sebagai warga negara.
Lebih dari itu, pendidikan politik yang terintegrasi dalam kurikulum SMA juga berperan dalam mengasah kemampuan siswa untuk membuat keputusan yang berlandaskan prinsip-prinsip etika yang kokoh.
Dengan memahami nilai-nilai dasar politik dan etika, siswa tidak hanya dibekali dengan pengetahuan teoretis tetapi juga keterampilan praktis yang diperlukan dalam menghadapi tantangan politik di masa depan. Implementasi kurikulum ini akan mendukung visi Kurikulum Merdeka dalam menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki kecerdasan sosial dan politik yang mumpuni.
