JAKARTA – Persoalan kepemimpinan nasional Indonesia tidak hanya terletak pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada proses bagaimana seseorang bisa memperoleh jabatan tertinggi dalam pemerintahan. Ketika mekanisme rekrutmen politik lebih mengutamakan hubungan kekuasaan daripada rekam jejak, kapasitas, dan integritas, demokrasi berisiko menjadi kendaraan bagi kepentingan keluarga dan kelompok tertentu.
Pandangan tersebut disampaikan Prof. Chusnul Mar’iyah, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia sekaligus mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam perbincangan di podcast Rumah Pemoeda yang membahas dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, 29 Oktober 2026.
Chusnul secara khusus menyoroti proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Baginya, persoalan tersebut memperlihatkan betapa pentingnya membenahi sistem rekrutmen politik, terutama untuk jabatan yang memiliki tanggung jawab konstitusional sangat besar.
“Rekrutmen wakil presiden itu tidak bisa asal-asalan,” kata Chusnul.
Ia mengingatkan bahwa jabatan wakil presiden bukan sekadar posisi pendamping presiden atau pelengkap dalam pasangan calon pada pemilihan umum. Wakil presiden merupakan pejabat yang secara konstitusional akan menggantikan presiden apabila presiden berhalangan tetap.
Karena itu, menurut Chusnul, proses pemilihan calon wakil presiden seharusnya mempertimbangkan kapasitas, integritas, pengalaman, dan rekam jejak seseorang. Persoalannya, mekanisme politik Indonesia justru memperlihatkan kecenderungan yang berbeda.
Rekrutmen politik dan persoalan nepotisme
Chusnul mengajak publik membedakan antara pemilihan umum (election) dan rekrutmen politik (political recruitment). Pemilu bukan hanya tentang bagaimana rakyat memberikan suara pada hari pemungutan suara. Jauh sebelum itu, ada proses menentukan siapa yang berhak menjadi calon presiden, calon wakil presiden, anggota legislatif, maupun kepala daerah.
Dalam proses inilah kualitas demokrasi sebenarnya mulai diuji.
Menurut Chusnul, persyaratan formal untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden memang dapat dipenuhi melalui ketentuan perundang-undangan. Namun, persyaratan administratif saja tidak cukup untuk memastikan seseorang memiliki kualitas kepemimpinan.
Ia menekankan pentingnya rekam jejak keadilan, kemampuan mengelola pemerintahan, integritas, serta kemampuan berkomunikasi secara politik.
“Yang bisa diukur adalah ijazah. Kalau ijazahnya juga enggak ada, sudah enggak ada sama sekali yang bisa diukur,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks perdebatan mengenai riwayat pendidikan Gibran dan kontroversi persyaratan pencalonannya. Chusnul menilai persoalan keterbukaan dan kejelasan dokumen pendidikan merupakan bagian dari persoalan integritas yang tidak boleh dianggap sepele.
Namun, kritiknya tidak berhenti pada persoalan dokumen pendidikan. Ia mempertanyakan bagaimana seseorang dapat memperoleh kesempatan menduduki jabatan strategis karena kedekatan keluarga dengan pusat kekuasaan.
“Bisa dibayangkan kalau Gibran bukan anaknya presiden, bukan ponakannya ketua MK, bisa enggak?” katanya.
Chusnul menyebut situasi tersebut sebagai bentuk abuse of power, yakni penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Menurut dia, persoalan pencalonan Gibran tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik pada akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia mengkritik perubahan ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden yang membuka jalan bagi pencalonan Gibran, serta mempertanyakan independensi proses politik yang mengantarkannya menjadi calon wakil presiden.
Chusnul juga menyebut Pemilu 2024 sebagai electoral coup atau kudeta elektoral. Istilah itu digunakannya untuk menggambarkan proses politik yang, menurut penilaiannya, telah mengondisikan kemenangan kandidat tertentu melalui berbagai bentuk penggunaan kekuasaan.
Ia mempertanyakan posisi aparatur negara selama proses pemilihan presiden, termasuk birokrasi, kepolisian, dan institusi keamanan. Chusnul juga menyinggung dugaan pemanfaatan APBN, dana desa, dan bantuan sosial untuk kepentingan pemenangan politik.
Pandangan tersebut merupakan kritik dan penilaian politik Chusnul terhadap proses Pemilu 2024, bukan kesimpulan hukum yang telah dibuktikan dalam perbincangan tersebut.
Wakil presiden bukan jabatan pelengkap
Salah satu argumen penting Chusnul adalah posisi wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jabatan ini memiliki konsekuensi yang tidak bisa dianggap ringan karena wakil presiden dapat menjadi presiden apabila terjadi keadaan yang menyebabkan presiden tidak lagi dapat menjalankan jabatannya.
Ia mengingatkan pengalaman reformasi 1998 ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri dan Wakil Presiden B.J. Habibie kemudian menggantikannya.
Pengalaman tersebut, menurut Chusnul, semestinya menjadi pelajaran bahwa memilih wakil presiden membutuhkan pertimbangan serius. Indonesia tidak bisa memperlakukan jabatan tersebut sekadar sebagai hasil kompromi politik atau strategi memenangkan pemilu.
Dengan demikian, kualitas seorang wakil presiden seharusnya dinilai berdasarkan kemampuannya menjalankan tanggung jawab kenegaraan, bukan semata-mata popularitas, hubungan keluarga, atau kontribusinya terhadap kemenangan pasangan calon.
Chusnul juga menyoroti pentingnya kemampuan komunikasi politik. Seorang wakil presiden harus mampu menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat dan menjawab pertanyaan publik.
“Yang namanya kemampuan komunikasi politik itu wajib,” katanya.
Menurut dia, pejabat publik tidak bisa terus-menerus menghindar ketika diminta memberikan penjelasan mengenai persoalan yang dihadapi rakyat. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum membawa konsekuensi tanggung jawab kepada masyarakat.
Prabowo dinilai memiliki kesempatan memperbaiki kesalahan
Dalam diskusi tersebut, Chusnul juga mempertanyakan sikap Presiden Prabowo Subianto terhadap persoalan yang mengiringi pencalonan dan keterpilihan wakil presidennya.
Ia menilai Prabowo seharusnya memiliki kepercayaan diri politik untuk membangun kepemimpinannya sendiri. Sebagai tokoh yang telah lama berkecimpung dalam politik, memimpin partai, menjadi oposisi, dan beberapa kali mengikuti pemilihan presiden, Prabowo semestinya tidak perlu menggantungkan kemenangan politiknya pada dukungan keluarga presiden sebelumnya.
Chusnul mempertanyakan mengapa Prabowo memilih Gibran sebagai pasangan politiknya, terutama ketika rekam jejak dan pengalaman politik Gibran dinilainya belum memadai untuk jabatan tersebut.
Baginya, kemenangan elektoral tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan integritas dan kualitas rekrutmen.
Ia juga memperkenalkan konsep responsible government atau pemerintahan yang bertanggung jawab. Dalam tradisi sistem parlementer Westminster yang menjadi salah satu rujukannya, pejabat publik yang melakukan kesalahan serius dapat diminta mempertanggungjawabkan tindakannya, termasuk dengan mengundurkan diri.
Chusnul berpandangan bahwa kesalahan dalam kehidupan politik harus memiliki mekanisme koreksi. Kekuasaan tidak boleh diperlakukan sebagai sesuatu yang tidak bisa dipertanyakan setelah seseorang resmi dilantik.
Ia bahkan menilai DPR memiliki tanggung jawab untuk merespons persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional dan politik yang tersedia.
“Lebih baik diperbaiki kesalahan itu di dunia daripada nanti di akhirat,” ujarnya.
Menurut Chusnul, Presiden Prabowo pun tidak seharusnya bersikap pasif. Seorang pemimpin harus berani mengambil tindakan ketika menghadapi persoalan yang menyangkut integritas pemerintahan.
Partai politik gagal menjalankan fungsi kaderisasi
Kritik Chusnul kemudian meluas pada persoalan rekrutmen anggota legislatif dan kepemimpinan partai politik. Ia melihat kecenderungan nepotisme tidak hanya terjadi dalam pencalonan wakil presiden, tetapi juga dalam proses pengisian jabatan politik lainnya.
Ia menyinggung komposisi anggota DPR yang menurutnya memperlihatkan kuatnya hubungan kekerabatan dengan pejabat dan kelompok oligarki.
Dalam diskusi itu, Chusnul menyebut adanya data mengenai 138 anggota DPR yang memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan dengan elite politik. Ia merinci angka tersebut sebagai 53 anak pejabat, 30 istri pejabat, dan sejumlah anggota lainnya yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kekuasaan.
Angka dan kategorisasi tersebut merupakan data yang disampaikan Chusnul dalam percakapan dan masih memerlukan verifikasi independen sebelum dijadikan kesimpulan statistik.
Ia juga mengkritik praktik ketika anak pejabat memperoleh jabatan politik strategis dalam waktu relatif singkat. Menurut Chusnul, praktik semacam itu memperlihatkan persoalan mendasar dalam kaderisasi partai politik.
Partai politik seharusnya menjadi institusi yang menyeleksi, mendidik, dan mempersiapkan calon pemimpin berdasarkan kemampuan dan integritas. Namun, ketika hubungan keluarga dan kedekatan dengan elite menjadi faktor dominan, fungsi kaderisasi kehilangan maknanya.
Akibatnya, rakyat tidak benar-benar memperoleh pilihan yang lahir dari proses kompetisi politik yang sehat.
Chusnul menilai kondisi tersebut berbahaya karena pemilu langsung tidak otomatis menjamin terpilihnya orang-orang berkualitas. Popularitas, kekuatan modal, pengaruh keluarga, dan penggiringan opini dapat mengalahkan pertimbangan rasional pemilih.
Ia bahkan mempertanyakan apakah masyarakat memperoleh informasi yang cukup dan benar untuk menentukan pilihan politiknya.
Demokrasi harus dikembalikan pada etika dan moralitas
Bagi Chusnul, persoalan rekrutmen wakil presiden merupakan bagian dari krisis yang lebih luas dalam praktik demokrasi Indonesia. Demokrasi tidak cukup hanya diukur melalui pemungutan suara, tingkat partisipasi pemilih, dan pengakuan formal terhadap hasil pemilu.
Demokrasi juga membutuhkan kompetisi yang adil, kebebasan sipil, keterbukaan, serta institusi negara yang tidak berpihak pada kepentingan kelompok tertentu.
Ia mengingatkan bahwa kekuasaan yang diperoleh melalui proses politik harus tetap dipertanggungjawabkan setelah pemilu selesai.
Karena itu, kemenangan dalam pemilu tidak boleh menjadi pembenaran untuk menjalankan pemerintahan tanpa memperhatikan kepentingan rakyat.
Chusnul menempatkan moralitas sebagai fondasi utama kepemimpinan. Ia mengingatkan bahwa pejabat negara dibayar oleh rakyat sehingga memiliki kewajiban untuk menjalankan kekuasaan demi kepentingan publik.
Dalam pandangannya, persoalan Indonesia tidak hanya terletak pada kelemahan sistem politik, tetapi juga pada kualitas pendidikan dan kepemimpinan.
Ia mengkritik orientasi sebagian elite politik yang dinilainya lebih sibuk mempertahankan kekuasaan dan membangun jaringan politik untuk kepentingan pemilu berikutnya daripada menyelesaikan persoalan masyarakat.
Menurut Chusnul, Presiden Prabowo seharusnya tidak terlalu disibukkan dengan kepentingan mempertahankan kekuasaan menjelang Pemilu 2029. Jika pemerintah bekerja dengan baik, rakyat akan memberikan penilaian melalui hasil kerjanya.
Ia menggarisbawahi tiga bidang yang semestinya menjadi prioritas pemerintah: pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.
Pada akhirnya, kritik Chusnul terhadap rekrutmen wakil presiden membawa Indonesia pada pertanyaan yang lebih mendasar: untuk siapa demokrasi dijalankan dan siapa yang sesungguhnya memperoleh manfaat dari kekuasaan?
Jika jabatan politik lebih mudah diperoleh karena hubungan keluarga daripada kemampuan, integritas, dan rekam jejak, demokrasi berisiko berubah menjadi mekanisme reproduksi kekuasaan elite.
Dalam situasi seperti itu, rakyat memang tetap datang ke tempat pemungutan suara. Namun, kualitas pilihan yang tersedia bagi mereka telah ditentukan jauh sebelumnya oleh mereka yang mengendalikan proses rekrutmen politik.
Persoalannya bukan lagi sekadar siapa yang menang dalam pemilu, melainkan apakah proses demokrasi masih sungguh-sungguh memberikan kesempatan kepada orang-orang terbaik untuk memimpin bangsa.











