Romo Agustinus Setyo Wibowo SJ, dosen Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta dalam program podcast Endgame.

Gagasan Platon tentang negara tidak harus dibaca sebagai cetak biru pemerintahan totaliter. Bagi Romo Agustinus Setyo Wibowo SJ, pemikiran filsuf Yunani itu lebih tepat dipahami sebagai tawaran ideal tentang bagaimana sebuah negara dibangun melalui pendidikan dan pembentukan karakter warganya.

Apa yang membuat sebuah negara menjadi baik? Apakah sistem politiknya, konstitusinya, pemimpinnya, atau kesejahteraan ekonominya? Pertanyaan mendasar ini telah lama menjadi perhatian para pemikir politik. Salah satu filsuf yang secara serius membahasnya adalah Platon melalui karya terkenalnya, Republic atau Republik.

Bagi Romo Agustinus Setyo Wibowo, filsuf yang mendalami pemikiran Platon, gagasan tentang negara dalam karya tersebut tidak semestinya dipahami secara sempit sebagai rancangan sistem pemerintahan yang harus diterapkan secara harfiah. Ia justru melihatnya sebagai sebuah tawaran filosofis tentang arah yang dapat dituju oleh kehidupan politik.

Dalam perbincangannya dengan Gita Wirjawan di kanal Youtube Endgame, yang ditayangkan pada 8 Oktober 2026, Romo Setyo menjelaskan bahwa Republik merupakan karya filsafat politik yang komprehensif. Platon membahas pendidikan politik sekaligus berbagai bentuk rezim pemerintahan. Salah satu gagasan yang paling banyak diperdebatkan adalah konsep filsuf-raja, yakni pemerintahan yang dipimpin oleh orang-orang bijaksana.

Gagasan tersebut kerap mengundang kritik. Karl Popper, misalnya, dalam The Open Society and Its Enemies, menilai Platon sebagai salah satu sumber pemikiran totalitarianisme. Sistem filsuf-raja dianggap membuka kemungkinan kekuasaan yang terlalu terpusat pada kelompok tertentu. Romo Franz Magnis-Suseno juga disebut dalam perbincangan itu sebagai salah satu pemikir yang berada dalam tradisi pembacaan kritis tersebut.

Namun, Romo Setyo menawarkan cara pandang berbeda.

“Saya lebih melihat bahwa Platon itu filsuf. Jadi, yang dia tawarkan adalah idea. Idea mengenai berpolitik, idea mengenai negara,” katanya.

Ia mengibaratkan gagasan Platon sebagai sebuah horizon. Sebuah horizon tidak harus diperlakukan sebagai cetak biru yang wajib disalin persis. Ia merupakan arah atau cakrawala yang dapat menjadi acuan perjalanan. Orang dapat memilih untuk bergerak mendekatinya, tetapi gagasan itu tidak akan berarti jika tidak dipercaya dan diupayakan.

Dengan pembacaan seperti ini, pemikiran Platon tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang berhak memerintah atau bagaimana kekuasaan disusun. Perhatian yang tidak kalah penting justru tertuju pada manusia yang menjadi warga negara. Negara yang baik membutuhkan warga yang dibentuk melalui pendidikan yang baik.

Pendidikan sebagai pembudayaan warga negara

Salah satu konsep penting Platon yang disoroti Romo Setyo adalah paideia. Ia menjelaskan bahwa pendidikan bukan sekadar proses memindahkan pengetahuan dari guru kepada murid. Pendidikan merupakan proses pembudayaan anak-anak agar tumbuh menjadi warga negara seperti yang diharapkan.

Dalam penjelasannya, paideia berkaitan dengan proses membentuk manusia melalui lingkungan dan pengalaman hidup. Karena itu, pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas. Keluarga, masyarakat, cerita, permainan, seni, dan berbagai pengalaman yang dijumpai anak ikut membentuk dirinya.

Romo Setyo menekankan bahwa pendidikan paling penting justru dimulai ketika anak masih kecil. Pada tahap itu, yang perlu dibentuk bukan hanya pengetahuan, melainkan juga hasrat. Anak perlu dibimbing agar keinginannya terarah kepada sesuatu yang baik.

Platon menyebut dimensi hasrat ini sebagai epithumia. Romo Setyo menjelaskannya sebagai dorongan yang berkaitan dengan kenikmatan dan ketakutan akan rasa sakit. Keduanya perlu dididik agar manusia tidak dikuasai oleh keinginan sesaat, tetapi mampu menemukan jalan tengah atau keugaharian.

Untuk membentuknya, Platon memberi perhatian pada seni atau mousikē, yang mencakup puisi, drama, musik, teater, dan dongeng. Cerita dan karya seni yang dikonsumsi anak bukanlah hal sepele. Semuanya ikut membentuk imajinasi, perasaan, dan orientasi moral mereka.

Romo Setyo menggunakan gambaran tanah liat yang masih basah. Pada masa kanak-kanak, manusia relatif mudah dibentuk. Karena itu, lingkungan pendidikan harus mengarahkan pertumbuhan mereka kepada hal-hal yang baik.

Gagasan ini membawa konsekuensi penting bagi kehidupan bernegara. Jika kualitas warga negara turut menentukan kualitas kehidupan politik, pendidikan tidak bisa diperlakukan sebagai urusan tambahan. Pendidikan merupakan bagian mendasar dari usaha membangun negara.

Negara perlu hadir melalui kebijakan pendidikan

Pembicaraan Romo Setyo kemudian menyentuh persoalan pendidikan di Indonesia. Ia menyoroti pentingnya kualitas guru, kesejahteraan tenaga pendidik, serta ketersediaan buku dan bahan bacaan.

Menurutnya, sulit mengharapkan pendidikan membentuk karakter anak secara optimal apabila guru tidak memperoleh dukungan yang memadai. Ia mengenang pengalaman masa sekolahnya ketika guru-guru tetap fokus mengajar dan pemerintah menyediakan program buku-buku. Hal-hal mendasar seperti kesejahteraan guru dan ketersediaan buku, menurutnya, perlu diperhatikan kembali.

Ia juga mengkritik kecenderungan pendidikan yang terlalu disibukkan oleh persoalan keagamaan sehingga berpotensi mengurangi ruang kebebasan berpikir, independensi, dan otonomi peserta didik. Baginya, sekolah semestinya menjadi ruang tempat anak dapat berkembang, berdiskusi, dan berdebat secara sehat.

Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab struktural. Pemerintah tidak cukup hanya menetapkan kurikulum atau membangun gedung sekolah. Negara perlu memastikan guru memperoleh penghargaan yang layak, tersedia buku dan dukungan penelitian, serta tercipta lingkungan belajar yang memungkinkan kemampuan berpikir warga berkembang.

Romo Setyo bahkan membandingkan dukungan terhadap tradisi intelektual di Indonesia dengan Jepang dan Korea Selatan. Ketika belajar di Sorbonne, ia mendapati mahasiswa dari kedua negara tersebut telah memiliki terjemahan lengkap karya-karya Platon sejak dekade 1970-an. Menurutnya, penerjemahan karya klasik semacam itu membutuhkan kebijakan dan dukungan negara.

Ia sendiri telah menerjemahkan tiga karya Platon yang diterbitkan Kanisius dengan biaya dan kerja sendiri. Ia berharap negara memiliki kesadaran untuk mendukung penerjemahan karya-karya dasar filsafat, termasuk karya Platon dan Aristoteles. Sebuah bangsa yang ingin maju, menurutnya, perlu menyediakan akses terhadap sumber-sumber pengetahuan yang mendasar.

Keluar dari gua digital

Relevansi pemikiran Platon semakin terasa ketika Romo Setyo membahas kehidupan masyarakat di era media sosial dan kecerdasan buatan. Ia menggunakan alegori gua Platon untuk menjelaskan situasi manusia yang mudah menganggap bayangan sebagai kenyataan.

Dalam alegori tersebut, sejumlah tahanan sejak kecil hidup terbelenggu di dalam gua. Mereka hanya melihat bayangan benda-benda pada dinding dan menganggap bayangan itu sebagai realitas. Ketika salah seorang dari mereka berhasil keluar, ia mulai menyadari bahwa apa yang selama ini dilihatnya bukanlah kenyataan yang sesungguhnya.

Romo Setyo menyebut masyarakat masa kini sedang hidup dalam semacam gua digital. Setiap hari orang menerima begitu banyak video, gambar, dan informasi melalui telepon genggam. Namun, tidak semua yang tampil di layar merupakan kebenaran.

Video yang beredar bisa saja dimanipulasi. Dengan perkembangan kecerdasan buatan, seseorang dapat dengan mudah tertipu oleh gambar atau suara yang seolah-olah memperlihatkan peristiwa nyata. Karena itu, masyarakat perlu membiasakan diri untuk tidak langsung percaya.

Ia mengingatkan pentingnya menelusuri siapa pembuat sebuah konten, apa kepentingannya, serta jaringan dan data apa yang berada di belakangnya. Berpikir kritis berarti berusaha melihat lebih jauh daripada apa yang sekadar tampil di layar.

Menurut Romo Setyo, persoalan ini tidak hanya menyangkut kecakapan individu. Ia juga menyoroti perusahaan-perusahaan teknologi raksasa yang mengendalikan algoritma dan lalu lintas informasi. Dalam perbincangan tersebut, ia mengkritik bagaimana amplifikasi algoritma dapat mendorong polarisasi, sementara distribusi informasi tidak otomatis berarti distribusi pengetahuan atau gagasan.

Kekuasaan platform digital bahkan, dalam pengamatannya, telah melampaui kemampuan regulasi negara-negara tertentu. Ia mengangkat kekhawatiran tentang perusahaan teknologi yang menguasai ruang digital dan memperoleh keuntungan dari pola konsumsi informasi masyarakat.

Di sinilah pendidikan dan kebijakan publik kembali menjadi penting. Masyarakat membutuhkan kemampuan untuk membedakan informasi yang benar dari manipulasi, serta memahami kepentingan di balik teknologi yang mereka gunakan.

Negara yang membentuk manusia, bukan sekadar mengatur kekuasaan

Jika pemikiran Platon dibaca melalui penjelasan Romo Setyo, gagasan tentang negara yang baik tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan tentang manusia seperti apa yang hendak dibentuk oleh negara tersebut.

Negara bukan hanya institusi yang mengatur kekuasaan, menetapkan hukum, dan mengelola ekonomi. Negara juga memiliki tanggung jawab menciptakan kondisi agar warganya dapat tumbuh menjadi manusia yang mampu berpikir, mengendalikan hasrat, mengenali kebaikan, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab.

Dalam kerangka itu, paideia menjadi lebih dari sekadar teori pendidikan klasik. Ia menawarkan cara untuk memahami hubungan antara pendidikan, karakter, dan kehidupan politik. Kualitas demokrasi dan kehidupan bersama tidak hanya ditentukan oleh mekanisme politik, tetapi juga oleh kualitas manusia yang menjalankannya.

Romo Setyo tidak menawarkan Platon sebagai resep siap pakai untuk membangun negara Indonesia. Ia lebih menempatkan pemikiran filsuf Yunani itu sebagai horizon untuk menilai arah kehidupan politik dan pendidikan. Gagasan tersebut perlu dipikirkan, diperdebatkan, dan diterjemahkan ke dalam konteks masyarakat sekarang.

Tantangan Indonesia bukan hanya menemukan pemimpin yang dianggap bijaksana, melainkan juga membangun masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan. Sebab, tanpa pendidikan yang membentuk karakter dan kemampuan berpikir kritis, warga negara mudah terjebak dalam bayang-bayang, baik dalam politik maupun kehidupan digital.

Pada akhirnya, negara yang baik tidak lahir semata-mata dari sistem yang dirancang dengan baik. Ia juga bertumbuh dari manusia-manusia yang dididik untuk mencintai kebenaran dan mengarahkan hidup kepada kebaikan. Itulah salah satu pelajaran penting yang dapat dibaca dari pemikiran Platon sebagaimana dijelaskan Romo Agustinus Setyo Wibowo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here