Guru Besar Ekonomi IPB University menilai peningkatan anggaran dan perluasan akses pendidikan belum sejalan dengan perbaikan hasil belajar. Evaluasi kebijakan pendidikan perlu bergeser dari penyerapan anggaran menuju dampak nyata terhadap kemampuan peserta didik.
JAKARTA — Peningkatan anggaran pendidikan dan perluasan akses sekolah belum otomatis menghasilkan peningkatan kualitas pembelajaran. Karena itu, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan atau jumlah anak yang dapat bersekolah. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana setiap rupiah anggaran menghasilkan peningkatan kemampuan belajar peserta didik.
Pandangan tersebut disampaikan Prof. D.S. Priyarsono, Ph.D., Guru Besar Ekonomi IPB University, dalam peluncuran buku Pendidikan Masa Kini: Antologi Opini di Kompas Institute, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Priyarsono menjelaskan, pendidikan memiliki dua dimensi yang saling melengkapi. Pendidikan merupakan investasi ekonomi, tetapi pada saat yang sama juga merupakan proses pembangunan manusia. Karena itu, keberhasilan pendidikan tidak semestinya hanya dilihat dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari kemampuan pendidikan membentuk manusia yang berkembang dan mampu menghadapi tantangan kehidupan.
Untuk mengukur keberhasilan pendidikan, ia mengajak melihat tiga tahapan yang saling berkaitan, yakni akses, pembelajaran, dan dampak. Tahap pertama menyangkut kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan. Tahap kedua adalah memastikan peserta didik benar-benar belajar dan memperoleh pengetahuan serta kompetensi. Tahap ketiga berkaitan dengan dampak pendidikan terhadap produktivitas, kesejahteraan, kemampuan beradaptasi, dan partisipasi sosial.
Menurut Priyarsono, Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam memperluas akses pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Ia memaparkan angka partisipasi sekolah pada jenjang SD telah melampaui 99 persen. Pada jenjang SMP angkanya mencapai 96,3 persen, sedangkan pada jenjang SMA atau SLTA sebesar 77,86 persen. Sementara itu, partisipasi pendidikan tinggi baru mencapai 29,13 persen.
Namun, capaian dalam memperluas akses tersebut belum sepenuhnya diikuti peningkatan hasil pembelajaran. Ia menyoroti hasil Programme for International Student Assessment (PISA) yang menunjukkan penurunan skor Indonesia dalam bidang matematika, dari 386 menjadi 379, kemudian turun lagi menjadi 366. Ia juga menyebut hasil bidang sains dan membaca mengalami penurunan. Dalam pemaparannya, Indonesia berada di antara sepuluh negara dengan capaian terendah dari sekitar 80 negara peserta.
Data tersebut, menurut Priyarsono, menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak dapat berhenti pada pertanyaan apakah anak-anak sudah memperoleh kesempatan bersekolah. Pertanyaan berikutnya adalah apakah mereka sungguh-sungguh belajar dan memiliki kemampuan yang dibutuhkan.
Ia juga mengkritik cara mengevaluasi penggunaan anggaran pendidikan yang selama ini cenderung menitikberatkan pada tingkat penyerapan anggaran. Tingginya penyerapan memang dapat menunjukkan bahwa anggaran telah dibelanjakan sesuai rencana. Namun, hal itu belum menjawab apakah belanja tersebut menghasilkan pembelajaran yang lebih baik.
“Persoalannya bukan sekadar meningkatkan anggaran pendidikan, melainkan memastikan bahwa anggaran tersebut menghasilkan pembelajaran yang lebih bermutu,” ujarnya.
Karena itu, menurut dia, evaluasi kebijakan pendidikan perlu bergeser dari pengukuran berbasis masukan atau input menuju hasil dan dampak. Jumlah gedung sekolah, fasilitas, peserta didik yang tertampung, serta anggaran yang terserap tetap penting, tetapi semuanya bukan ukuran akhir keberhasilan pendidikan.
Yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kemampuan belajar yang dihasilkan dari penggunaan sumber daya tersebut. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya menghitung berapa banyak anggaran yang telah dibelanjakan, tetapi juga menilai perubahan kemampuan peserta didik setelah anggaran itu digunakan.
“Jadi kita mesti menuju ke berapa besar peningkatan kemampuan belajar yang dihasilkan oleh setiap rupiah yang dibelanjakan,” katanya.
Priyarsono menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah memastikan anak-anak benar-benar belajar, berkembang, dan memiliki bekal untuk menghadapi masa depan. Dalam konteks perubahan zaman, pendidikan juga perlu memperhitungkan perkembangan teknologi yang memengaruhi cara manusia memperoleh informasi, belajar, dan bekerja.
Ia memberikan contoh dari pengalamannya mengajar di jenjang pascasarjana. Ketika mahasiswa diminta membuat ulasan artikel ilmiah, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menghadirkan tantangan tersendiri. Mahasiswa dapat menggunakan teknologi untuk membantu menyusun tulisan, tetapi dosen tetap perlu memastikan bahwa mereka memahami isi tulisan yang diserahkan.
Untuk itu, ia meminta mahasiswa mempresentasikan hasil ulasannya secara lisan. Melalui presentasi tersebut, ia dapat mengetahui apakah mahasiswa benar-benar memahami artikel yang dibahas atau sekadar menghasilkan tulisan dengan bantuan teknologi. Cara ini memang menambah pekerjaan, baik bagi dosen maupun mahasiswa, tetapi menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa proses belajar sungguh terjadi.
Contoh tersebut memperlihatkan bahwa kemajuan teknologi tidak menghilangkan kebutuhan untuk memastikan kualitas pembelajaran. Sebaliknya, perubahan teknologi menuntut lembaga pendidikan dan para pendidik semakin cermat dalam menilai kemampuan peserta didik.
Pada akhirnya, Priyarsono mengajak agar kebijakan pendidikan tidak hanya berorientasi pada perluasan akses dan peningkatan anggaran. Keduanya tetap diperlukan, tetapi harus diarahkan pada tujuan yang lebih mendasar, yakni menghasilkan pembelajaran yang bermutu dan meningkatkan kemampuan manusia.
Dengan ukuran tersebut, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak semata-mata terlihat dari berapa banyak sekolah dibangun, berapa banyak peserta didik diterima, atau berapa besar anggaran terserap. Keberhasilan harus tampak pada apa yang sungguh-sungguh dipelajari dan dikuasai oleh peserta didik.
