JAKARTA – Penilaian publik bahwa Indonesia sedang bergerak ke arah yang benar merosot tajam selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, proporsi warga yang menilai arah Indonesia sudah benar turun dari 83 persen pada Oktober 2024 menjadi 47,7 persen pada Oktober 2026.
Penurunan sekitar 35 poin persentase tersebut menjadi yang terbesar dalam 25 tahun terakhir, menurut pendiri SMRC, Profesor Saiful Mujani. Ia menyebut temuan ini sebagai peringatan serius bagi pemerintah karena mencerminkan melemahnya optimisme publik terhadap arah perjalanan bangsa.
Temuan tersebut disampaikan Saiful dalam program Bedah Politik bertajuk “Dua Tahun Prabowo: Publik Nilai Indonesia ke Arah yang Salah” di kanal YouTube SMRC TV, Selasa (13/10/2026). Survei dilakukan pada 1–10 Oktober 2026, menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober mendatang.
“Penurunan persepsi positif arah negara ini terbesar sepanjang 25 tahun terakhir,” kata Saiful, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta.
Menurut Saiful, hasil survei memperlihatkan bahwa meskipun penilaian positif masih lebih besar daripada penilaian negatif, angkanya telah turun di bawah 50 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak lagi ada mayoritas mutlak masyarakat yang meyakini Indonesia sedang bergerak ke arah yang benar.
Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 47,7 persen responden menilai Indonesia bergerak ke arah yang benar, sedangkan 34,3 persen menilai ke arah yang salah. Sementara itu, 18 persen responden tidak memberikan jawaban.
Bagi Saiful, besarnya kelompok yang tidak memberikan jawaban juga perlu diperhatikan. Menurut dia, angka tersebut menunjukkan masih adanya keraguan di tengah masyarakat mengenai arah perjalanan Indonesia.
Penurunan tajam dalam dua tahun
SMRC membandingkan hasil survei Oktober 2026 dengan survei-survei sebelumnya untuk melihat perubahan persepsi masyarakat dalam jangka panjang. Pada Oktober 2010, ketika Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden, sebanyak 70 persen responden menilai Indonesia bergerak ke arah yang benar.
Angka tersebut meningkat menjadi 83 persen pada Oktober 2024, ketika Prabowo baru dilantik sebagai presiden. Tingginya penilaian positif saat itu, menurut Saiful, antara lain mencerminkan harapan masyarakat terhadap pemerintahan baru setelah proses transisi kekuasaan yang relatif damai.
Janji-janji selama kampanye juga dinilai ikut membentuk optimisme masyarakat. Harapan terhadap perbaikan kehidupan, termasuk melalui berbagai program yang dijanjikan pemerintah, membuat publik memiliki ekspektasi tinggi terhadap kepemimpinan Prabowo.
Namun, setelah dua tahun pemerintahan berjalan, persepsi positif itu menyusut menjadi 47,7 persen. Saiful menilai perubahan tersebut merupakan sinyal kuat bahwa harapan masyarakat belum sepenuhnya sejalan dengan penilaian mereka terhadap pelaksanaan pemerintahan.
Ia mengingatkan bahwa penurunan kepercayaan terhadap arah negara tidak boleh dianggap sepele. Meski belum dengan sendirinya menunjukkan ancaman nyata terhadap keutuhan negara, kekecewaan yang meluas dapat menjadi persoalan serius apabila tidak direspons melalui perbaikan kinerja pemerintah.
“Ini peringatan yang sangat keras,” ujar Saiful.
Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu berupaya mengembalikan optimisme masyarakat. Menurut dia, penilaian positif terhadap arah Indonesia perlu kembali melampaui 50 persen dalam beberapa bulan mendatang.
Kinerja presiden berkaitan erat dengan penilaian arah negara
Saiful menjelaskan bahwa penurunan penilaian terhadap arah Indonesia berkaitan erat dengan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo. Analisis terhadap hasil survei menunjukkan hubungan yang kuat antara kedua penilaian tersebut.
Di antara responden yang menyatakan sangat puas atau cukup puas terhadap kinerja Prabowo, sebanyak 88 persen menilai Indonesia sedang bergerak ke arah yang benar. Sebaliknya, dari kelompok yang tidak puas terhadap kinerja presiden, sebanyak 68 persen menilai Indonesia bergerak ke arah yang salah, sementara 32 persen masih menilai arah negara sudah benar.
Menurut Saiful, pola tersebut memperlihatkan bahwa penilaian masyarakat terhadap kepemimpinan presiden berkaitan erat dengan cara mereka memandang perjalanan Indonesia secara keseluruhan.
“Jadi kuncinya ini sumbernya pada kinerja presiden. Presiden harus bertanggung jawab,” katanya.
Ia menilai, ketika masyarakat kecewa terhadap pelaksanaan pemerintahan, kekecewaan tersebut dapat berkembang menjadi pertanyaan yang lebih mendasar mengenai manfaat negara bagi kehidupan mereka. Karena itu, pemerintah perlu memperhatikan bukan hanya tingkat kepuasan terhadap presiden, tetapi juga alasan yang mendasari penilaian negatif masyarakat.
Saiful juga menekankan pentingnya membedakan antara ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan penolakan terhadap keberadaan negara. Menurut dia, penilaian bahwa Indonesia bergerak ke arah yang salah tidak serta-merta berarti masyarakat menolak Indonesia sebagai negara, tetapi dapat menunjukkan bahwa mereka menganggap pengelolaan negara saat ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum
Selain kinerja presiden, SMRC menemukan hubungan antara penilaian terhadap arah negara dan evaluasi masyarakat atas kondisi ekonomi, politik, serta penegakan hukum.
Pada aspek ekonomi, sebanyak 94 persen responden yang menilai kondisi ekonomi nasional baik atau sangat baik juga menilai Indonesia bergerak ke arah yang benar. Sebaliknya, di antara responden yang menilai kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk, sebanyak 65 persen menilai arah Indonesia salah dan 35 persen menilai arah negara benar.
Pola serupa terlihat dalam penilaian terhadap kondisi politik. Sebanyak 93 persen responden yang menilai kondisi politik baik menyatakan Indonesia bergerak ke arah yang benar. Sementara itu, dari kelompok yang menilai kondisi politik buruk atau sangat buruk, sebanyak 64 persen menilai Indonesia bergerak ke arah yang salah dan 36 persen menilai arah negara benar.
Saiful menyebut penilaian masyarakat terhadap kondisi sosial-ekonomi dan politik menjadi bagian penting untuk memahami merosotnya optimisme publik. Persoalan harga kebutuhan, kesempatan kerja, dan kemampuan pemerintah daerah menjalankan pelayanan publik termasuk isu yang dapat memengaruhi pengalaman masyarakat terhadap kinerja negara.
Ia juga menyinggung kekhawatiran mengenai terbatasnya ruang fiskal pemerintah, meningkatnya beban utang, serta tekanan anggaran yang dirasakan pemerintah daerah. Namun, berbagai perkiraan mengenai kondisi fiskal yang disampaikan dalam diskusi tersebut masih memerlukan pendalaman dan konfirmasi lebih lanjut.
Dalam presentasinya, Saiful turut menyebut penegakan hukum sebagai salah satu aspek yang berkaitan dengan penilaian publik terhadap arah Indonesia. Secara keseluruhan, ia menilai bahwa pandangan negatif masyarakat tidak muncul tanpa alasan, melainkan berhubungan dengan evaluasi mereka terhadap kinerja pemerintahan dan kondisi nasional.
Meski demikian, hubungan antara sejumlah penilaian tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan hubungan sebab-akibat. Saiful menjelaskan bahwa analisis SMRC dalam presentasi tersebut menunjukkan keterkaitan atau korelasi antara persepsi terhadap arah negara dan penilaian atas kinerja presiden maupun kondisi nasional.
Peringatan bagi pemerintah
Saiful menilai penurunan persepsi positif terhadap arah Indonesia perlu menjadi perhatian serius Presiden Prabowo dan jajaran pemerintahannya. Menurut dia, pemerintah harus menjadikan temuan tersebut sebagai dorongan untuk memperbaiki kinerja serta menjawab persoalan yang dirasakan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa kekecewaan publik yang terus berkembang dapat memperkuat pesimisme dan mengikis dukungan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Karena itu, respons pemerintah tidak cukup hanya dengan menjelaskan kebijakan, tetapi juga perlu memperlihatkan hasil yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Survei SMRC ini menggunakan dua kelompok populasi. Pada kelompok warga yang memiliki telepon seluler, sebanyak 1.013 responden dipilih secara acak menggunakan metode double sampling dan diwawancarai melalui telepon. Pada kelompok warga yang tidak memiliki telepon seluler, sebanyak 200 responden dipilih menggunakan metode stratified multistage random sampling dan diwawancarai secara tatap muka.
Dengan demikian, total sampel survei mencapai 1.213 responden. Margin of error diperkirakan sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, dengan asumsi simple random sampling.
Hasil survei ini menjadi gambaran mengenai perubahan penilaian publik terhadap arah perjalanan Indonesia menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Bagi SMRC, merosotnya persepsi positif dari 83 persen menjadi 47,7 persen merupakan alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi kinerja dan memulihkan optimisme masyarakat.
