JAKARTA — Keterbatasan ruang publik yang mudah diakses dan terjangkau menjadi salah satu tantangan Jakarta dalam membangun kehidupan kota yang ramah bagi warganya. Kemacetan, mahalnya biaya menyelenggarakan kegiatan, serta semakin terbatasnya ruang perjumpaan sosial membuat warga, terutama generasi muda, menghadapi kesulitan untuk membangun hubungan dan beraktivitas bersama di luar ruang digital.
Persoalan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam talkshow seri pertama Imagine Jakarta: Membayangkan Kota Masa Depan, bertajuk “Menagih Jakarta yang Ramah sebagai Hak Warga atas Ruang Publik”, Jumat (9/10/2026), di Gedung Kesenian Miss Tjitjih, Jakarta Pusat.
Kegiatan yang diselenggarakan Ikatan Keluarga Alumni Driyarkara (IKAD) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyongsong 500 tahun Jakarta.
Dalam diskusi tersebut, Cania Citta, aktivis Malaka, menyoroti semakin sulitnya warga menemukan ruang untuk berinteraksi secara langsung. Menurutnya, persoalan ruang publik tidak hanya menyangkut ketersediaan fasilitas fisik, tetapi juga perubahan pola kehidupan sosial, hambatan ekonomi, dan jarak geografis yang memengaruhi kesempatan warga untuk berkumpul.
Ruang publik bukan sekadar tempat untuk berkonsumsi
Cania menyoroti kecenderungan ruang-ruang di perkotaan yang semakin terkait dengan aktivitas konsumsi. Warga kerap harus mengeluarkan uang untuk dapat menikmati waktu di luar rumah, baik dengan mengunjungi tempat makan, pusat hiburan, maupun tempat komersial lainnya.
Kondisi ini menimbulkan persoalan bagi mereka yang ingin berkumpul tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Padahal, interaksi sosial tidak selalu membutuhkan kegiatan formal atau fasilitas yang mahal. Warga juga membutuhkan tempat untuk duduk, berbincang, bertukar pikiran, dan menghabiskan waktu bersama.
Bagi Cania, terbatasnya pilihan ruang semacam itu turut memengaruhi kehidupan generasi muda. Keinginan untuk keluar rumah dan bertemu teman tidak selalu mudah diwujudkan ketika tempat berkumpul sulit ditemukan, jaraknya jauh, atau membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Persoalan tersebut terlihat pula dalam pengalaman komunitas yang ingin menyelenggarakan kegiatan secara langsung. Biaya penyewaan tempat dapat mencapai puluhan juta rupiah, bergantung pada kapasitas dan fasilitas yang dibutuhkan. Sementara itu, komunitas muda dan mahasiswa umumnya memiliki anggaran terbatas.
Akibatnya, keinginan untuk membangun komunitas dan memperluas perjumpaan sosial kerap terbentur persoalan biaya. Bahkan fasilitas di lingkungan kampus tidak selalu dapat digunakan secara gratis.
Situasi ini memperlihatkan bahwa akses terhadap ruang publik bukan hanya persoalan ada atau tidaknya fasilitas, melainkan juga apakah warga benar-benar mampu menggunakannya.
Generasi muda dan menyempitnya ruang perjumpaan
Cania juga mengangkat persoalan semakin terbatasnya kesempatan generasi muda untuk membangun relasi sosial secara langsung. Ketika ruang perjumpaan sulit diakses, interaksi melalui gawai dan media sosial menjadi semakin dominan.
Padahal, hubungan sosial tidak hanya terbentuk melalui komunikasi digital. Pertemuan langsung memberi kesempatan bagi orang-orang dengan latar belakang, pengalaman, dan pandangan berbeda untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain.
Salah satu hambatan yang disorot Cania adalah kemacetan Jakarta. Taman kota atau tempat berkumpul mungkin tersedia di suatu kawasan, tetapi jarak dan waktu perjalanan dapat membuatnya sulit dijangkau oleh warga dari wilayah lain.
“Kalau sekarang kan banyak sebenarnya di tempat tertentu, misalnya tadi ada taman kota di mana-mana, tapi orang untuk ke situ juga udah nggak mungkin secara waktu, karena macet sekali,” ujar Cania dalam diskusi tersebut.
Dengan demikian, keberadaan fasilitas publik secara fisik belum tentu menjamin akses yang merata. Ruang yang hanya tersedia di lokasi tertentu dapat tetap sulit dimanfaatkan apabila warga harus menempuh perjalanan panjang untuk mencapainya.
Keterbatasan tersebut juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial di lingkungan tempat tinggal. Orang-orang yang tinggal berdekatan di apartemen atau perumahan belum tentu saling mengenal. Kedekatan geografis tidak otomatis menciptakan kedekatan sosial ketika tidak tersedia cukup kesempatan untuk berinteraksi.
Cania menilai persoalan ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga menjadi tantangan di berbagai kota besar. Kehidupan perkotaan yang semakin terfragmentasi dapat membuat orang semakin terpisah dari lingkungan sosialnya, meskipun secara fisik mereka tinggal berdekatan.
Ia menggambarkan kondisi tersebut sebagai persoalan yang melampaui sekadar ketersediaan fasilitas.
“Orang nggak ngerti satu sama lain, terus masalahnya langsung di sosmed, malah internet jadi chaos, karena kita nggak selalu kenal dengan orang-orang yang kita debat,” katanya.
Ruang publik karena itu memiliki peran penting sebagai tempat perjumpaan lintas kelompok. Di sana, warga dapat membangun hubungan yang tidak semata-mata didasarkan pada kesamaan latar belakang, kepentingan, atau kemampuan ekonomi.
Ruang publik yang tidak harus sepenuhnya dirancang
Selain menyoroti keterbatasan akses, Cania mengemukakan pentingnya menyediakan ruang publik yang memberi keleluasaan kepada warga untuk berpartisipasi.
Ruang publik, menurut gagasan yang muncul dalam diskusi, tidak harus sepenuhnya selesai dirancang hingga setiap aktivitas di dalamnya telah ditentukan. Warga perlu memiliki kesempatan untuk menggunakan, mengembangkan, dan ikut membentuk kehidupan ruang tersebut.
Pendekatan ini berbeda dari konsep ruang yang menempatkan warga semata-mata sebagai pengunjung. Ruang publik seharusnya memungkinkan mereka menjadi bagian aktif dalam menciptakan kegiatan dan membangun interaksi sosial.
Kebersihan dan keteraturan tetap diperlukan, tetapi ruang yang baik tidak harus selalu seragam atau steril dari berbagai ekspresi penggunanya. Ruang publik juga perlu memberi tempat bagi kreativitas, spontanitas, dan aktivitas komunitas.
Cania mengingatkan bahwa keteraturan yang berlebihan justru dapat membatasi kreativitas.
“Menurutku tuh bersih sama rapi itu beda ya,” ujarnya.
Dengan memberikan keleluasaan kepada warga, ruang publik berpeluang tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan sekadar fasilitas yang dikunjungi sesekali.
Gagasan tersebut juga menegaskan pentingnya partisipasi warga dalam perencanaan kota. Kebutuhan masyarakat tidak selalu dapat dipenuhi hanya dengan menyediakan fasilitas yang secara fisik terlihat baik. Pemerintah perlu memahami bagaimana warga ingin menggunakan ruang, aktivitas apa yang mereka butuhkan, serta hambatan apa yang selama ini mereka hadapi.
Membuka lebih banyak ruang bagi komunitas
Persoalan mahalnya tempat berkumpul mendorong perlunya kolaborasi antara pemerintah, komunitas, lembaga pendidikan, dan pemilik fasilitas swasta.
Dalam diskusi, muncul gagasan agar pihak-pihak yang memiliki gedung atau fasilitas dengan ruang memadai dapat membuka sebagian ruangnya untuk kepentingan publik. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan komunitas untuk menyelenggarakan pertemuan, diskusi, kegiatan kreatif, atau aktivitas sosial lainnya.
Langkah ini dapat menjadi salah satu cara memperluas akses terhadap ruang perjumpaan tanpa selalu bergantung pada pembangunan fasilitas baru.
Bagi komunitas muda, ketersediaan ruang yang terjangkau akan membantu mereka menyelenggarakan kegiatan secara mandiri. Mereka dapat membangun jejaring, bertukar gagasan, dan mengembangkan aktivitas bersama tanpa terbebani biaya sewa yang terlalu tinggi.
Namun, penyediaan ruang juga perlu mempertimbangkan lokasi dan kemudahan akses. Ruang yang murah atau gratis tetap tidak optimal apabila sulit dijangkau oleh warga yang membutuhkannya.
Karena itu, kebijakan ruang publik perlu memperhatikan keterjangkauan biaya sekaligus kedekatan lokasi dengan kehidupan sehari-hari warga. Penyediaan ruang berskala lingkungan dapat melengkapi fasilitas kota yang lebih besar, sehingga warga tidak selalu harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk berkumpul.
Menagih Jakarta yang ramah bagi warganya
Diskusi Imagine Jakarta menempatkan ruang publik sebagai bagian penting dari upaya membangun Jakarta yang lebih ramah. Tantangannya bukan hanya menyediakan taman, plaza, atau fasilitas umum, tetapi memastikan ruang-ruang tersebut dapat digunakan oleh warga dari berbagai latar belakang.
Ruang publik perlu terbuka bagi mereka yang ingin beraktivitas tanpa berbelanja, bagi komunitas yang membutuhkan tempat berkegiatan, serta bagi generasi muda yang memerlukan ruang untuk membangun relasi sosial secara langsung.
Pemerintah juga perlu memperhitungkan manfaat sosial dalam perencanaan kota. Keberhasilan suatu ruang tidak semata-mata diukur dari penampilan fisik atau aktivitas ekonomi yang dihasilkannya, tetapi juga dari kemampuannya mempertemukan warga, membuka kesempatan berpartisipasi, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap kota.
Menjelang 500 tahun Jakarta, pertanyaan mengenai masa depan kota tidak dapat dilepaskan dari pengalaman sehari-hari penduduknya. Kota yang berkembang secara fisik belum tentu menjadi kota yang ramah apabila warganya kesulitan menemukan tempat untuk berinteraksi dan membangun kehidupan bersama.
Jakarta yang ramah adalah Jakarta yang memberi ruang bagi warganya untuk hadir tanpa harus selalu membayar, berkumpul tanpa harus menempuh perjalanan jauh, dan berpartisipasi tanpa sekadar menjadi penonton.
Pada akhirnya, ruang publik bukan hanya soal tempat, melainkan juga tentang kesempatan untuk membangun hubungan sosial dan menjadi bagian dari kehidupan kota. Memastikan kesempatan itu tersedia bagi semua warga merupakan salah satu tantangan penting Jakarta dalam membayangkan masa depannya.
