Dosen Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Jakarta, Romo Yulius Fery Kurniawan OFM dalam sebuah sesi mengajar di Sekolah Rakyat yang diselenggarakan oleh Institut Marhaenisme 27.

Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Romo Fery Kurniawan, OFM, mengingatkan bahwa pergantian pemimpin tidak otomatis mengubah struktur kekuasaan. Kaum intelektual dituntut berani mengkritik, berpihak pada rakyat, dan memastikan kekuasaan dijalankan oleh orang yang memiliki kemampuan serta tanggung jawab.

Demokrasi tidak cukup diselamatkan dengan mengganti pemimpin. Jika struktur kekuasaan tetap dikuasai oleh kepentingan yang sama, pergantian orang hanya akan melahirkan wajah baru dengan watak lama.

Peringatan itu disampaikan Romo Fery Kurniawan, OFM, dalam diskusi bertajuk Intelektual dalam Tubuh Politik di forum Sekolah Rakyat yang diselengarakan oleh Institut Marhaenisme 27 yang ditayangkan di Kanal Youtube, 18 November 2026. Ia mengkritik praktik kekuasaan yang tidak menempatkan seseorang berdasarkan kemampuan dan keutamaan yang dimilikinya, serta mengingatkan bahaya ketika kaum intelektual kehilangan keberanian untuk bersikap kritis.

“Sering kali perubahan, reformasi, ataupun revolusi hanya mengganti pelaku. Strukturnya masih tetap,” demikian pokok kritik yang disampaikan Fery ketika membahas persoalan regenerasi dan peralihan kekuasaan.

Menurut dia, persoalan mendasar dalam kehidupan politik bukan semata-mata siapa yang menduduki jabatan, melainkan bagaimana jabatan itu diperoleh, siapa yang layak menjalankannya, dan untuk kepentingan siapa kekuasaan digunakan.

Jabatan bukan hak istimewa tanpa tanggung jawab

Mengacu pada pemikiran filsuf Katolik Edith Stein, Fery menjelaskan bahwa jabatan dalam sebuah komunitas politik merupakan bagian dari upaya mengatur kehidupan bersama. Jabatan memberikan kewenangan kepada seseorang untuk merancang kebijakan sekaligus melaksanakan keputusan yang memengaruhi masyarakat.

Karena itu, kekuasaan tidak selalu identik dengan sesuatu yang buruk. Dalam kehidupan bersama, kekuasaan diperlukan untuk mengorganisasi masyarakat dan mewujudkan tujuan kolektif.

Masalah muncul ketika kewenangan tidak disertai tanggung jawab, atau ketika seseorang menduduki jabatan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan keutamaannya.

Fery menegaskan bahwa orang yang memiliki jabatan harus mampu mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya kepada masyarakat. Tanpa pertanggungjawaban, kewenangan kehilangan dasar moralnya dan kepercayaan publik dapat terkikis.

Ia juga mengingatkan bahwa legitimasi kekuasaan tidak semestinya hanya bertumpu pada jabatan formal. Wibawa seorang pemimpin harus tumbuh dari kemampuan nyata, kebijaksanaan, serta kontribusinya bagi kehidupan bersama.

Dalam kerangka ini, persoalan penempatan orang dalam jabatan bukan sekadar urusan teknis birokrasi. Ia merupakan persoalan moral dan politik yang menentukan sehat atau tidaknya kehidupan sebuah negara.

Ketika orang yang salah menduduki jabatan

Untuk menjelaskan gagasannya, lulusan Magister Filsafat dari Universitas Antonianum, Roma ini menggunakan gambaran tubuh manusia yang memiliki organ-organ dengan fungsi berbeda. Kepala, tangan, dan organ lainnya tidak dapat bekerja dengan baik apabila ditempatkan secara sembarangan.

Begitu pula negara dan masyarakat. Setiap orang memiliki kemampuan, kecenderungan, dan keutamaan yang berbeda. Kehidupan bersama akan berjalan lebih baik apabila perbedaan tersebut diakui dan setiap orang diberi ruang untuk menjalankan perannya secara tepat.

Fery mengembangkan penjelasan ini dengan merujuk pada pemikiran Plato dan Edith Stein tentang berbagai tipe manusia, mulai dari filsuf, kaum intelektual, manusia yang berorientasi pada kehendak, manusia impulsif, manusia sentimentil, hingga manusia praktis.

Politikus, menurut kerangka yang dipaparkannya, membutuhkan kemampuan untuk mengambil keputusan dan mengubah keadaan melalui kebijakan. Namun, kehendak untuk bertindak saja tidak cukup. Seorang pemimpin juga perlu memiliki pengetahuan yang memadai, mampu mempertimbangkan berbagai perspektif, dan bersikap kritis terhadap informasi yang diterimanya.

Sementara itu, aparat keamanan harus memperoleh pendidikan yang memungkinkan mereka menggunakan kewenangan secara rasional, terukur, dan sesuai hukum.

“Seorang polisi harus belajar dan sekolah. Enggak cukup lulus SMA langsung dikasih pentungan,” ujarnya.

Pendidikan, dalam pandangan Fery, bukan hanya soal memperoleh ijazah atau memenuhi persyaratan formal. Pendidikan harus membentuk kemampuan seseorang untuk menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab, termasuk memilih pendekatan persuasif daripada menggunakan kekerasan ketika memungkinkan.

Persoalannya menjadi lebih serius ketika jabatan dibagikan bukan berdasarkan kompetensi, tetapi karena kepentingan politik atau kedekatan dengan pemegang kekuasaan. Dalam keadaan demikian, kebijakan dapat kehilangan arah, sementara tumpang tindih kewenangan dan kepentingan semakin sulit dihindari.

Kaum intelektual jangan menjadi pelayan kekuasaan

Di tengah persoalan tersebut, Fery menempatkan kaum intelektual pada posisi penting. Mereka bukan hanya orang-orang yang menguasai teori, memiliki gelar akademik, atau menghasilkan penelitian, melainkan juga mereka yang bertanggung jawab menggunakan pengetahuannya bagi kepentingan masyarakat.

Ia membedakan beberapa corak intelektual, termasuk mereka yang menghasilkan gagasan baru, mengembangkan pengetahuan secara sistematis, menghubungkan berbagai perspektif, serta mengomunikasikan pengetahuan kepada masyarakat luas.

Jurnalis, misalnya, memiliki peran penting karena dapat membantu masyarakat memahami persoalan publik. Namun, peran tersebut juga membawa risiko. Informasi yang setengah benar, menyesatkan, atau bohong justru dapat merusak kehidupan bersama.

Karena itu, kaum intelektual tidak boleh berhenti pada kegiatan akademik yang terpisah dari kenyataan sosial. Mereka perlu memberikan masukan kepada pemimpin, mengajukan kritik, mendidik masyarakat, dan membantu warga memahami persoalan yang dihadapi.

Fery menyebut peran ini sebagai bentuk kepemimpinan tidak langsung. Kaum intelektual tidak harus menduduki jabatan politik untuk memengaruhi arah kehidupan publik. Melalui pendidikan, penelitian, advokasi, dan pengorganisasian masyarakat, mereka dapat ikut membentuk kesadaran serta mengarahkan perubahan sosial.

Ia tidak menutup kemungkinan bagi kaum intelektual untuk masuk ke dalam kekuasaan. Namun, keterlibatan tersebut membawa risiko karena kesibukan politik dapat mengurangi waktu dan perhatian yang sebelumnya digunakan untuk penelitian, refleksi, dan pengembangan pengetahuan.

Karena itu, pemimpin politik justru perlu terus meminta pertimbangan kaum intelektual agar kebijakan yang diambil tetap rasional dan didasarkan pada bukti.

Yang berbahaya, menurut Fery, adalah ketika kaum intelektual lebih sibuk membangun kedekatan dengan pejabat dan mengejar jabatan daripada memperdalam pengetahuan serta bekerja bersama masyarakat.

Intelektual harus kembali kepada rakyat

Fery mengingatkan bahwa pengetahuan merupakan anugerah yang harus dipertanggungjawabkan. Orang yang memperoleh kesempatan untuk belajar dan melakukan penelitian tidak semestinya merasa lebih tinggi daripada masyarakat yang kehidupannya menjadi bahan kajian mereka.

Ia mengutip sebuah ungkapan Latin yang dalam pemaparannya menekankan bahwa intelek tanpa kerendahan hati tidak akan berkembang lebih jauh.

Kerendahan hati yang dimaksud bukan sikap minder atau enggan menyampaikan pendapat. Sebaliknya, kerendahan hati tumbuh ketika seseorang mendalami pengetahuan secara serius, menyadari keterbatasannya, dan bersedia mendengarkan orang lain.

Kaum intelektual perlu memahami bahwa mereka tidak dapat menyelesaikan semua persoalan sendirian. Mereka membutuhkan pengetahuan sesama ahli, pengalaman masyarakat, dan suara orang-orang yang setiap hari menghadapi dampak kebijakan publik.

Fery mencontohkan Soekarno sebagai tokoh yang memiliki kemampuan berbicara dalam bahasa yang dipahami rakyat. Kemampuan itu membuat gagasan-gagasannya dapat menjangkau masyarakat luas, bukan hanya kalangan terdidik.

Bagi Fery, seorang intelektual perlu mampu berpikir secara mendalam, merasakan beban kehidupan masyarakat, dan menyampaikan gagasannya dalam bahasa yang dapat dipahami rakyat.

Tanpa kedekatan tersebut, intelektualitas berisiko menjadi kegiatan yang berputar-putar di lingkungan akademik tanpa menghasilkan perubahan nyata.

Reformasi belum tentu mengubah watak kekuasaan

Dalam diskusi tersebut, persoalan regenerasi menjadi salah satu tantangan yang mengemuka. Pergantian kepemimpinan, baik di negara maupun organisasi, tidak selalu menghasilkan perubahan mendasar apabila pola hubungan kekuasaan tetap dipertahankan.

Fery menyoroti keadaan ketika jabatan sulit dilepaskan, sementara kaderisasi justru diarahkan untuk mempertahankan loyalitas kepada pemimpin lama. Akibatnya, orang-orang baru mungkin mengisi posisi formal, tetapi cara berpikir dan praktik kekuasaan yang lama tetap berlangsung.

Masalah serupa, menurutnya, dapat ditemukan dalam organisasi dan komunitas yang seharusnya menjadi ruang pembelajaran demokrasi. Ketika regenerasi mensyaratkan kepatuhan kepada senior, potensi orang-orang muda sulit berkembang dan organisasi kehilangan kemampuan untuk memperbarui diri.

Dalam konteks yang lebih luas, ia mempertanyakan apakah reformasi benar-benar mengubah struktur kekuasaan atau hanya memindahkan jabatan dari satu orang kepada orang lain.

Tantangan lainnya adalah budaya pencitraan yang dapat membuat masyarakat menilai pemimpin berdasarkan popularitas dan citra publik, bukan semata-mata kemampuan, kebijakan, dan tanggung jawabnya. Dalam situasi demikian, pengawasan masyarakat menjadi semakin penting, sekalipun kritik sering kali menghadapi jarak yang lebar antara warga dan pemegang kekuasaan.

Bagi Fery, masyarakat harus tetap memiliki ruang untuk menguji kebijakan, menyampaikan keberatan, dan menuntut pertanggungjawaban pemimpin.

Kritik tidak semestinya langsung diperlakukan sebagai permusuhan. Sebaliknya, kritik yang didasarkan pada pengetahuan dan argumentasi dapat membantu kekuasaan memperbaiki kesalahan.

Pada akhirnya, gagasan tentang tubuh politik mengingatkan bahwa negara bukan milik pribadi seseorang atau kelompok tertentu. Kehidupan bersama hanya dapat berjalan sehat apabila setiap unsur menjalankan fungsinya, kewenangan disertai tanggung jawab, dan pergantian kepemimpinan membuka ruang bagi kemampuan serta gagasan baru.

Melalui forum Sekolah Rakyat yang mengusung semangat untuk tetap bersuara di tengah reruntuhan dan kebakaran, Fery mengajak kaum intelektual untuk tidak menjauh dari masyarakat ketika kehidupan politik menghadapi persoalan.

Mereka dituntut menjadi terang di tengah kegelapan, bukan dengan mengklaim diri sebagai kelompok yang paling tahu, melainkan dengan menggunakan pengetahuan untuk membantu masyarakat memahami dan mengubah keadaan.

Sebab, sebagaimana ditekankan Fery dalam diskusi itu, kaum intelektual harus menyadari dari mana mereka berasal dan kepada siapa pengetahuan mereka seharusnya diabdikan: mereka lahir dari rakyat dan harus kembali kepada rakyat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here