JAKARTA – Kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas di Indonesia masih belum merata. Anak yang lahir dan tinggal di kota dengan fasilitas pendidikan memadai memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan sekolah bermutu. Sebaliknya, anak-anak di wilayah yang akses dan kualitas pendidikannya terbatas harus menghadapi tantangan lebih berat.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal serta Informal, Gogot Suharwoto, menilai ketimpangan tersebut menjadi pekerjaan besar pemerintah dalam membenahi sistem pendidikan nasional. Menurut dia, kesempatan memperoleh sekolah berkualitas tidak boleh ditentukan oleh keberuntungan tempat seorang anak dilahirkan.
“Kalau lahir di Jakarta, bisa bertemu sekolah bagus. Ada TK bagus, SD bagus, SMP bagus, SMA bagus. Kalau lahirnya di daerah pinggiran, belum tentu,” kata Gogot dalam diskusi peluncuran buku Pendidikan Masa Kini: Antologi Opini – Menatap Masa Depan Humanisme dan Teknologi di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia bahkan mengibaratkan kondisi tersebut seperti mengikuti undian berhadiah. Anak yang beruntung memperoleh lingkungan pendidikan yang baik, sementara anak lainnya belum tentu mendapatkan kesempatan serupa.
Gogot memaparkan, berdasarkan data yang dimiliki kementeriannya, terdapat sekitar 24.000 sekolah dasar (SD) dengan jumlah murid kurang dari 60 orang. Di Kota Yogyakarta saja, menurut dia, terdapat puluhan sekolah yang jumlah murid kelas satunya kurang dari sepuluh anak.
Kondisi tersebut memperlihatkan persoalan pendidikan tidak hanya menyangkut akses untuk bersekolah, tetapi juga keberlanjutan dan pemerataan mutu lembaga pendidikan. Gogot mengakui bahwa penggabungan atau merger sekolah menjadi salah satu persoalan yang tidak mudah dilakukan. Sebab, kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah pertama berada pada pemerintah kabupaten/kota, sedangkan pendidikan menengah atas berada di bawah pemerintah provinsi.
Di tengah persoalan tersebut, pemerintah mengembangkan program Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT). Gogot menjelaskan, program ini merupakan bagian dari upaya membangun sekolah berkualitas yang dapat menjadi rujukan bagi lingkungan pendidikan di sekitarnya.
Ia membedakan SNT dari Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat. Sekolah Unggul Garuda ditujukan bagi anak-anak dengan kecerdasan dan bakat istimewa, sedangkan Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. SNT ditempatkan untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bermutu bagi kelompok masyarakat yang lebih luas.
“Posisi SNT itu di tengah,” ujarnya.
Gagasan awalnya, pemerintah ingin memastikan keberadaan sekolah berkualitas di setiap kecamatan. Namun, hasil pemetaan menunjukkan bahwa jumlah kecamatan yang memiliki sekolah dengan mutu memadai masih sangat terbatas.
Gogot menyebut, dari sekitar 7.222 kecamatan di Indonesia, hanya 75 kecamatan atau sekitar satu persen yang memiliki jenjang SD, SMP, dan SMA dengan akreditasi A serta capaian literasi dan numerasi di atas rata-rata nasional pada indikator yang digunakan pemerintah.
Ketika pemetaan difokuskan pada jenjang SMP dan SMA, jumlah kecamatan yang memenuhi indikator tersebut hanya sekitar 263 kecamatan atau empat persen. Angka ini, menurut Gogot, menunjukkan besarnya kesenjangan mutu pendidikan antardaerah.
“Artinya, kewajiban kami adalah memastikan di setiap kecamatan ada sekolah yang bagus,” katanya.
Melalui SNT, pemerintah merancang sekolah terpadu yang menggabungkan jenjang SMP dan SMA dalam satu lembaga. Sekolah ini tidak hanya dimaksudkan sebagai tempat belajar bagi peserta didik, tetapi juga sebagai pusat pengembangan mutu pendidikan di wilayah sekitarnya.
Gogot menegaskan, SNT memiliki dua tugas utama. Pertama, memastikan standar nasional pendidikan dapat diterapkan untuk menghadirkan pembelajaran berkualitas. Kedua, membagikan sumber daya yang dimiliki kepada sekolah-sekolah di sekitarnya.
Karena itu, sekolah SNT tidak boleh berkembang sebagai lembaga eksklusif yang hanya menikmati fasilitas dan tenaga pendidik berkualitas untuk kepentingannya sendiri. Guru-gurunya diharapkan ikut melatih guru dari sekolah sekitar. Perpustakaan, laboratorium, ruang belajar, dan fasilitas olahraga juga dapat dimanfaatkan sekolah lain melalui pengaturan jadwal bersama.
“Gurunya juga harus ikut melatih guru-guru di sekitarnya. Semua ruangan, lapangan, perpustakaan, laboratorium bisa digunakan oleh sekolah sekitarnya,” jelas Gogot.
Menurut dia, pendekatan ini diperlukan agar pemerataan pendidikan tidak sekadar membagi anggaran secara tipis ke seluruh wilayah. Pemerintah perlu membangun pusat-pusat pendidikan berkualitas terlebih dahulu, kemudian mengembangkan dampaknya ke sekolah-sekolah lain.
“Anggaran kita besar, tetapi kalau diecer-ecer seluruh Indonesia tidak akan cukup. Maka kita harus bikin simpul dulu. Dari simpul nanti kita tarik,” katanya.
Dalam paparannya, Gogot menyebut SNT dirancang sebagai sekolah gratis, tidak berasrama, dan diperuntukkan bagi anak-anak yang tinggal di kabupaten atau kota tempat sekolah itu berada. Kapasitas yang direncanakan sekitar 1.000 peserta didik untuk jenjang SMP dan SMA.
Pilihan tidak menggunakan sistem asrama, menurut penjelasannya, dimaksudkan agar anak tetap tinggal bersama keluarga. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga tetap ditopang oleh lingkungan keluarga, sebagaimana gagasan trisentra pendidikan Ki Hadjar Dewantara.
Gogot mengatakan, pada 2026 pemerintah telah memulai operasional transisi SNT di 17 kabupaten/kota. Pemerintah menargetkan pengembangan program tersebut secara bertahap hingga dapat menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, dengan target 500 sekolah.
Lebih dari sekadar pembangunan gedung, SNT diharapkan menjadi tangga bagi anak-anak dari berbagai daerah untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dan kelak mengambil bagian dalam kepemimpinan nasional.
“Kesempatan untuk menjadi pemimpin bangsa itu harus lahir dari semua daerah yang ada di Indonesia. Maka kita harus berikan mereka tangga,” ujar Gogot.
Ia menegaskan, tanggung jawab negara bukan hanya memastikan anak-anak dapat masuk sekolah, melainkan juga menjamin mereka memperoleh pendidikan yang bermutu di mana pun mereka tinggal.
“Jangan sampai ada anak lahir di Indonesia, di tempat yang memang tidak ada sekolah yang bagus,” katanya.
Bagi Gogot, pemerataan pendidikan tidak cukup diukur dari jumlah sekolah yang dibangun atau banyaknya peserta didik yang tertampung. Ukuran yang lebih penting adalah apakah setiap anak benar-benar memperoleh kesempatan belajar yang berkualitas.
Dengan demikian, keberhasilan program pendidikan tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur, tetapi harus terlihat dalam meningkatnya mutu pembelajaran dan terbukanya kesempatan yang lebih adil bagi anak-anak Indonesia.
