JAKARTA – Sebanyak 53 persen responden menilai kondisi ekonomi Indonesia memburuk dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, 82 persen responden menyatakan pajak dan berbagai pungutan sangat membebani masyarakat. Temuan tersebut tercantum dalam laporan Rapor Kinerja 2 Tahun Prabowo-Gibran yang disusun CELIOS bersama Tim Kabinet Bayangan, pada Oktober 2026.
Laporan tersebut memuat evaluasi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta kinerja Kabinet Merah Putih. Penilaian juga mencakup pelaksanaan program prioritas pemerintah, tata kelola pemerintahan, komunikasi publik, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat.
Selain persoalan ekonomi, laporan itu menyoroti persepsi masyarakat mengenai penguatan peran militer di ranah sipil, sentralisasi pemerintahan, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta keberlanjutan utang pemerintah.
Sebanyak 74 persen responden menilai pemerintah melakukan penguatan peran militer ke ranah sipil. Adapun 54 persen responden menilai sentralisasi yang terjadi merugikan pemerintah daerah.
Dalam aspek ketenagakerjaan, sebanyak 62 persen responden menilai kebijakan pemerintah terkait lapangan kerja sangat buruk. Sementara itu, 63 persen responden menilai utang pemerintah saat ini berpotensi membebani generasi mendatang.
Laporan tersebut juga mencatat bahwa 69 persen responden menilai kunjungan luar negeri Presiden Prabowo tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
MBG dan Penanganan Karhutla Jadi Sorotan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan prioritas yang mendapat sorotan dalam laporan tersebut. Sebanyak 76 persen responden masyarakat menyatakan setuju apabila program itu dihentikan.
Temuan tersebut memperlihatkan adanya penilaian kritis dari responden terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah. Namun, angka tersebut merupakan persepsi responden dan tidak dengan sendirinya menunjukkan hasil evaluasi menyeluruh atas manfaat program bagi penerima.
Di sektor lingkungan, penanganan kebakaran hutan dan lahan juga memperoleh penilaian negatif. Sebanyak 96 persen ahli yang disurvei menilai penanganan karhutla tidak efektif, dengan rincian 74 persen menyebutnya sangat tidak efektif dan 22 persen menilainya tidak efektif.
Laporan tersebut turut mengungkapkan bahwa 92 persen ahli mengkhawatirkan arah kebijakan pemerintah. Kekhawatiran ini menjadi bagian dari evaluasi terhadap arah kebijakan dan gaya kepemimpinan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pemilih Prabowo Mulai Menyatakan Kekecewaan
Evaluasi CELIOS dan Tim Kabinet Bayangan juga menyoroti sikap politik responden yang memilih Prabowo pada Pemilihan Presiden 2024.
Sebanyak 55 persen responden yang memilih Prabowo pada pemilu sebelumnya menyatakan kecewa dan tidak akan memilihnya kembali dalam pemilu mendatang.
Di sisi lain, 71 persen responden menyatakan mengalami stres akibat kebijakan pemerintah. Sebanyak 67 persen responden juga mengaku mengalami stres akibat perilaku Presiden Prabowo Subianto.
Temuan tersebut menunjukkan adanya ketidakpuasan yang dirasakan sebagian responden terhadap kebijakan dan perilaku kepemimpinan pemerintah. Meski demikian, hasil survei ini tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan perubahan dukungan seluruh pemilih Prabowo di Indonesia.
Laporan itu juga memuat pemeringkatan menteri berdasarkan persepsi responden. Sejumlah nama yang masuk dalam daftar 10 pejabat dengan penilaian kinerja terburuk dan direkomendasikan untuk direshuffle antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.
Pemeringkatan tersebut disusun menggunakan metode positional scoring rule, yakni pemberian bobot berdasarkan posisi kandidat dalam urutan pilihan responden. Metode ini diadaptasi dari sistem penilaian yang digunakan dalam penghargaan Ballon d’Or dan merupakan pengembangan dari metode Borda Count.
Karena itu, hasil pemeringkatan menggambarkan preferensi responden berdasarkan mekanisme penilaian yang digunakan dalam penelitian, bukan penilaian administratif resmi pemerintah terhadap kinerja para menteri.
Survei Melibatkan 1.142 Responden dan 129 Ahli
Dalam bagian metodologi, CELIOS dan Tim Kabinet Bayangan menjelaskan bahwa pengumpulan data berlangsung pada 15 September hingga 9 Oktober 2026.
Survei masyarakat umum melibatkan 1.142 responden dari berbagai provinsi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode non-probability sampling melalui Meta Ads, kemudian dilengkapi pembobotan untuk menyesuaikan komposisi sampel dengan karakteristik populasi yang menjadi acuan.
Sementara itu, survei kelompok ahli melibatkan 129 responden dengan latar belakang keahlian, wilayah domisili, dan pengalaman profesional yang beragam. Pengumpulan data kelompok ahli menggunakan metode snowball sampling, yaitu responden awal merekomendasikan ahli lain yang relevan.
Tim peneliti juga melakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen untuk memastikan konsistensi pengukuran. Dalam survei masyarakat umum, skala penilaian akhir terdiri atas 17 butir pertanyaan yang dinyatakan memenuhi pengujian validitas konstruk dan konsistensi internal.
Meski demikian, penggunaan metode nonprobabilitas pada survei masyarakat umum berarti hasilnya perlu dibaca dengan mempertimbangkan teknik pemilihan responden dan pembobotan yang digunakan. Angka-angka tersebut tidak otomatis dapat dianggap sebagai estimasi yang mewakili seluruh penduduk Indonesia dengan tingkat kesalahan sampel tertentu.
Laporan Rapor Kinerja 2 Tahun Prabowo-Gibran pada akhirnya menyajikan evaluasi terhadap pemerintahan dari perspektif masyarakat dan kelompok ahli. Berbagai temuan tentang ekonomi, program prioritas, lingkungan, tata kelola, dan kepemimpinan menjadi bahan bagi penyusun untuk mendorong koreksi arah kebijakan pemerintah.
